Semua Diundang Dipembuktian Data, Japrizal : Hasil Verifikasi Belum Final

oleh -642 views
Japrizal, S.Kom, MA, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kabupaten Kepulauan Anambas

ANAMBAS (KP) – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinskominfotik) Kabupaten Kepulauan Anambas, Japrizal, S.Kom, MA memastikan hasil verifikasi kerjasama antara media massa dengan pemerintah setempat belum selesai.

Kata Japrizal, saat ini masih dalam tahapan, sebelum verifikasi final, semua media yang mengajukan permohonan kerjasama tahun 2021 baik yang diterima maupun tidak, akan diundang terlebih dahulu.

“Hasil verifikasi belumlah final karena akan diundang ditahapan klarifikasi pembuktian kualifikasi data,” sebutnya kepada koranperbatasan.com, melalui pesan WahatsApp, Rabu 10 Maret 2021.

Menurut Japrizal, jika ada media yang merasa keberatan dengan hasil verifikasi oleh tim yang telah dibentuk akan diberikan ruang untuk berdiskusi menyampaikan pendapatnya pada saat pertemuan klarifikasi pembuktian data.

“Yang masuk kriteria dan yang tidak masuk kriteria diundang untuk diklarifikasi, bisa saja berubah stelah klarifikasi,” terangnya.

Berangkat dari tahapan-tahapan verifikasi tersebut, Japrizal memastikan pihaknya belum ada mengeluarkan data media mana saja yang sudah diterima dan tidak diterima secara resmi.

“Apabila dalam klarifikasi pembuktian tersebut benar adanya baru diumumkan, jadi ini lah yang harus saya diskusikan,” ungkapnya.



Diskominfotik Anambas Keluarkan Press Release

Sejalan dengan itu, Diskominfotik juga telah mengeluarkan press release terkait verifikasi kerjasama media. Press release yang dikelurkan Selasa, 09 Maret 2021 itu, menegaskan Diskominfotik Anambas tidak ada melakukan persengkokolan dalam pembagian dana publikasi media.

Selain itu, Diskominfotik juga memastikan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris, SH, tidak pernah campur tangan dan ikut andil dalam melakukan verifikasi dan meloloskan perusahaan media mana yang akan diikat dalam sebuah kerjasama.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas hingga saat ini belum melakukan kerjasama dengan salah satu media yang memasukan berkas penawaran kerjasama.

Melalui press releasenya Diskominfotik Anambas menerangkan verifikasi media massa sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas nomor 47 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan diseminasi informasi dan tata cara kerjasama publikasi pemerintah daerah melalui media massa seluruhnya dilakukan oleh tim verifikasi.

Diakhir press releasenya Diskominfotik Anambas menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas membuat Peraturan Bupati (Perbup) semata-mata untuk menjadi lebih baik.

Hasil Verifikasi Sempat Dipertanyakan

Pada hari yang sama Kepala Bidang Organisasi (Kabid Organisasi) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Unit Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, Amran sempat mempertanyakan alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, menolak kerjasama dengan perusahaan media yang sudah membuka perwakilannnya di daerah tersebut.

Penegasan itu, disampaikannya, setelah menerima hasil verifikasi kerjasama media yang dikelurkan oleh Ketua Tim Verifikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinskominfotik) Kabupaten Kepulauan Anambas, bulan Februari tahun 2021.

Kata Amran, jika benar data yang diperoleh dari hasil ivestigasi oleh salah satu media siber bernama metrosidik.co.id, maka pemerintah setempat melalui dinas terkait wajib menyampaikan alasan penolakan kerjasama dengan media-media tersebut.

“Sebagai Kabid Organisasi SMSI Natuna, saya minta tim verifikasinya menyampaikan alasan mengapa tidak lolos kerjasama kepada media terkait,” sebutnya kepada wartawan di Tanjungpinang, Selasa 09 Februari 2021.

Menurut Amran, Diskominfotik Kabupaten Kepulauan Anambas harus terbuka dan berani menyampaikan alasan penolakan kerjasama dari hasil verifikasi melalui tim yang dibentuknya kepada penanggungjawab 28 media.

“Jika perlu undang perwakilan media yang tidak diterima kerjasama itu, sampaikan ke meraka alasannya. Saya lihat di surat itu, dari 40 lebih media yang mengajukan permohonan kerjasama hanya 12 media saja yang diloloskan, ini tidak masuk akal,” ujarnya.

Berdasarkan data hasil verifikasi yang diperoleh metrosidik.co.id itu, Amran menyarankan kepada 28 perwakilan media di Anambas yang tidak lolos kerjasama meminta keterangan secara langsung ke instansi terkait.

“Jangan diam, karena itu murni hak kawan-kawan wartawan untuk mempertanyakannya, termasuk mempertanyakan jumlah anggaran ke DPRD yang membidangi soal anggaran,” tegasnya.

Amran menjelaskan seharusnya pemerintah setempat membangun hubungan baik dengan pers dari tahun ke tahun, karena memang tidak bisa dilepaskan dari sistem pers yang dianut dalam suatu negara. Karena komunikasi itu sendiri merupakan bagian suatu sistem sosial dan politik.

“Jangan dibungkam kebebasan pers, jangan mengkotak-kotakan kinerja perusahaan pers. Mereka hadir membantu agar daerah cepat berkembang, mereka bekerja menyampaikan informasi agar pembangunan di daerah itu cepat terealisasikan. Setau saya tidak ada pers yang mencelakakan daerahnya sendiri. Makanya negara siapkan anggaran, kalo tidak salah di Anambas infonya sekitar 3,7 milyar,” bebernya.

Kata Amran, patut dicurigai dengan anggaran sebesar itu, jika pemerintah setempat hanya menerima kerjasama dengan 12 media saja.

“Bisa jadi verifikasi yang dilakukan hanya formalitas saja. Wajar kalo kita curiga semacam ada niat ingin bagi-bagi anggaran dengan perjanjian tertentu. Anggaran besar kerjasamanya hanya dengan 12 media, seperti apa mereka menghabiskannya jika benar sebesar itu, tapi entahlah, semua serba misteri,” pungkasnya. (KP).



Laporan : Redaksi