Anggota DPRD Komisi IV Akan Selidiki Dugaan Sunat Dana BOK di Puskesmas Kedaloman

oleh -239 views

TANGGAMUS (KP),- Dugaan pemotongan Dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) di Puseksmas Kedaloman Kabupaten Tanggamus akhirnya mendapat tanggapan serius oleh Anggota DPRD Komisi IV Tanggamus, Zulky dan Taufik, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus serta LSM LIPAN DPD Tanggamus, Sabtu 09 Mei 2020.

Sebelumnya koranperbatasan.com telah menerbitkan pemebritaan dengan judul “Dugaan Sunat Dana Program Kementerian Kesehatan di Puskesmas Kedaloman” terbit Kamis, 30 April 2020 menerangkan bahwa dugaan berawal dari temuan surat pernyataan yang ditandatangani oleh puluhan bidan tentang adanya pemotongan sebesar 50 persen dana kegiatan yang seharusnya diterima dari pencairan Dana BOK.

Hal ini disampaikan oleh salah satu bidan yang ikut menandatangani surat pernyataan tersebut kepada wartawan tergabung di Tim AJOI DPC Tanggamus, dalam pemeberiataan sebelumnya menggunakan nama inisial “Minuk” Jum’at 29 April 2020. “Awalnya sudah ada kesepakatan bersama untuk pemotongan 50% itu, dengan catatan harus transparan, namun ternyata setelah berjalan 5 bulan semenjak dia menjabat makin tidak jelas dan tidak transparan,” ujar Minuk.

Bukan hanya itu, kata Minuk bendahara pengeluaran juga disuruh tandatangan pengeluaran tapi diatasnya ditutup pake kertas. Sehingga menimbulkan kecurigaan para pelaksana program kegiatan di Puskesmas yang pada akhirnya sekitar 20 orang dari 40 berinisiatif sepakat membuat pernyataan agar dia tidak lagi menjabat sebagai bendahara.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Komisi IV, Zulky melalui Chatting WatsApp memastikan bahwa masalah tersebut akan diselidiki terlebih dahulu oleh Komisi IV di daerah Kedaloman. “Ya, kita cari tau dulu infonyanya, fix atau tidak. Terus sebab dia motongnya kenapa, dan penggunaannya buat apa? Kalo tidak ada dasar terkait pemotongan, itu pungli namanya. Kalo memang itu pungli, akan kita panggil,” ujar Zulky.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, Taufik menyebutkan perwakilan bidan sudah mengklarifikasi ke Dinas Kesehatan, dan menyatakan bahwa itu tidak benar. “Dulu memang ada surat yang diserahin ke saya. Tapi isinya bukan keluhan atau tuntutan potongan 50 persen, hanya terkait ketidak harmonisan antara beberapa pengelola program, bidan dengan bendahara BOK. Karena ini sifatnya internal, maka saya menjadwalkan untuk dilakukan pembinaan dan pengarahan secara umum di Puskesmas, dan itu sudah saya lakukan terkait manajemen program dan pengelolaan kegiatan secara umum, dan setelah itu saya konfirmasi dengan kawan-kawan, ternyata masalahnya sudah dingin,” terangnya.

Saat ditanya apakah kesimpulannya sudah menerima surat pernyataan itu, yang bersangkutan menyebutkan hanya menerima surat pernyataan ketidakharmonisan, dan dijawab oleh Kadis Ksehatan, bahwa surat yang dikirim oleh bidan bukan tentang pemotongan. “Saya terima surat dari bidan, tapi bukan terkait potongan,” pungkasnya.



Dalam hal ini, Musanif Amran Ketua LSM LIPAN DPD Tanggamus mengatakan, tindakan tersebut diduga pungli. “Yang namanya potongan tetep menyalahi aturan, sebab aturan dalam penggunaan anggaran bisa dirubah seenaknya dengan cara potong apapun alasannya. Jadi ini menyangkut keuangan negara, ada mekanismenya, sehingga hal tersebut patut diduga kegiatan pungli,” pungkasnya. (KP).


Laporan : Arzal/Tim AJOI Tanggamus



Memuat...