Pindah Tangan Tanpa Koordinasi Pembuatan Kapal Hibah Untuk Nelayan Gelembungkan Anggaran

oleh -548 views

BINTAN (KP) – Pembuatan Kapal Nelayan Bersatu Kijang bersumber dari dana hibah aspirasi dewan tahun 2019 diduga anggarannya digelembungkan oleh pengurus di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan.

Dugaan permasaalahan ini terungkap ketika Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Provinsi Kepri menemui pembuat kapal tersebut di Selat Limau, Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan, Rabu 21 April 2021.

Salah seorang Anggota LKPI Provinsi Kepri, Martin pada Jum’at 24 April 2021 kepada koranperbatasan.com mengatakan bahwa timnya turun mengecek ke lokasi pembuatan kapal di Selat Limau.

Berdasarkan investigasi maupun konfirmasi yang mereka lakukan dari pembuat kapal berinisial AK, menyimpulkan adanya dugaan penggelembungan anggaran untuk pembuatan sebuah kapal dengan ukuran 36 kaki atau 5 GT dengan harga Rp 200 juta.

Dari pengakuan AK kata Martin, untuk pembuatan kapal tersebut sebesar Rp 36 juta sesuai dengan panjang kapal 36 kaki ditambah dengan ongkos pemasangan mesin kapal sebesar Rp 1,5 juta dengan sistem pembayaran dilakukan secara cicil.

Kalkulasi sementara lanjut Martin, untuk pembuatan kapal ini jika dihitung berdasarkan mesin simping dan peralatan lainnya diperkirakan sebesar Rp 50 juta jika ditambah Rp 35 juta maka totalnya baru sebesar Rp 85 juta.



Kemudian dari hasil perhitungan sementara untuk pembuatan satu buah kapal dengan ukuran 5 GT ini tidak sesuai dengan pagu anggaran yang sudah dianggarkan dari dana hibah wakil rakyat tersebut.

“Untuk itu dalam waktu dekat kami akan melaporkan permasalahan ini ke penegak hukum supaya jelas. Banyak kejanggalan yang kami lihat dalam proses pembuatan kapal untuk nelayan ini. Untuk pemesanan kapal ini ada beberapa orang oknum yang terlibat menggolkan proyek ini,” terang Martin.

Salah satu dari kelompok nelayan, Ibrahim yaitu Kelompok Nelayan Bersatu ketika diminta keterangan dikediamannya pada Kamis, 22 April 2021 mengaku kecewa atas bantuan kapal tersebut.

“Kami selaku kelompok penerima bantuan kapal tersebut sangat kecewa dan menyayangkan, seharusnya kapal tersebut berada di kelompok nelayan kami, karena bantuan itu atas nama kelompok nelayan kami,” ungkapnya.

Ibrahim menerangkan tanpa proses administrasi yang benar dan tanpa sepengetahuan pihaknya kapal tersebut pindah ke tangan orang lain.

“Harusnya pihak terkait memberikan pembelajaran yang baik kepada kami tentang proses pindah tangan kapal itu,” pungkasnya. (KP).


Laporan : Hanny