BPKAD Natuna Paparkan Rasionalisasi 50 Persen Anggaran

oleh -993 views
Suryanto-Sekretaris-Badan-Pengelola-Keuangan-dan-Aset-Daerah-Kabupaten-Natuna

NATUNA (KP),- Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tidak hanya membunuh jutaan nyawa manusia. Ternyata virus mematikan itu, juga berhasil membuat lumpuh perekonomian dunia. Penanganan pandemi virus tersebut membuat keuangan di setiap daerah terpaksa harus di pangkas.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna, Suryanto membenarkan Pemerintah Daerah (Pemda) diminta melakukan rasionalisasi anggaran belanja barang dan belanja jasa serta belanja modal sebesar 50 persen sebagaimana yang diatur dalam PMK 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan  Pandemi Covid-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional .

“Bicara masalah pemangkasan anggaran ini saya rasa sudah transparan. Ini kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan,” kata Suryanto menjawab koranperbatasan.com di ruang dinasnya, Senin 15 Juni 2020.

 

Menurutnya, ancaman Covid-19 ini telah melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020. “Jadi Perpu itu, dibentuk oleh presiden karena kondisi kegentingan dan memaksa. Bunyi Perpu itu, tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan penanganan pandemi Covid-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yagn membahayakan  perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Artinya yang mengancam ekonomi nasional,” ujarnya.

Ancaman itu, kata Suryanto sama halnya dengan yang terjadi di Natuna. “Jadi di Perpu itu, menyakan tentang kondisi ekonomi nasional kita. Natuna masih zona hijau, coba lihat daerah-daerah lain, bahkan di dunia. Jadi, jika berbicara masalah Covid-19 tentunya menyangkut terganggu atau tidaknya perekonomian dan daya beli masyarakat,” sebutnya.



Seperti di Jakarta, kata Suryanto, semua perusahaan diminta untuk menerapkan social distancing. Tentunya berdampak pada aktifitas ekonomi masyarakat. “Gak usah dunia internasional lah. Contoh di Indonesia saja, seperti Jakarta semua perusahaan di himbau bagaimana menjaga jarak. Akhirnya menyebabkan aktifitas ekonomi terganggu. Tempat-tempat aktifitas itu, tutup semua. Kalau di tutup apakah ekonomi bisa jalan, tentu tidak. Makanya permasalahan Covid-19 ini, mempengaruhi ekonomi asumsi makro secara keseluruhan,” terangnya.

Kata Suryanto, kenapa harus berbicara asumsi makro?. Karena Natuna pengaruh pendapatan terbesarnya adalah dari dana perimbangan. “Yang kita kenal sebagai Dana Bagi Hasil Migas (DBH Migas). Tentu orang akan berbicara harga minyak dunia dengan harga minyak Indonesia atau ICP. Pernah kan, dengar harga minyak di bulan yang lalu minus sedangkan kita ketahui  di Undang Undang APBN harganya 65 US Dollar,” jelasnya.

Kata Suryanto, dari pendapatan DBH Migas secara nasional, turun hampir 60 persen. “Bayangin kita punya pendapatan Rp100 miliyar. Kalo turun 60 persen tinggal berapa?, tentu 40 persen. Berbicara 40 persen dari sisi APBD, kita lihat ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan. Ibarat kita punya uang Rp10 ribu, rencananya ingin kita belanjakan Rp10 ribu, menjadi Rp12 ribu. Secara logika tentu tidak mungkin. Kalaupun bisa tentu kita harus ngutang dulu. Tapi kalau ada Silva pada tahun sebelumnya, Rp2 ribu baru bisa,” tuturnya.

Setiap pengeluaran itu, lanjut Suryanto harus memiliki dasar hukum dalam pengalokasiannya. “Artinya ketika pendapatan tidak ada, mahu tak mahu saat pendapatan memang betul-betul tidak tercapai, maka harus dilakukan rasionalisasi. Jadi ketika kita anggapkan pendapatan Rp10 ribu, belanja Rp12 ribu bisa dilakukan kalau pembiayaannya ada Silva Rp2 ribu. Logikanya ketika 60 persen di pangkas, pendapatan kita tinggal Rp4 ribu. Ketika Rp4 ribu kita paksain untuk belanja Rp12 ribu, kira-kira masuk akal enggak?,” tanya Suryanto.

Contoh lain kata Suryanto, misalnya kamu punya pendapatan Rp10 juta, rencana ingin beli motor. Tau-tau dari atas sana bilang saya tidak jadi kasih kamu Rp10 juta. Cuma bisa kasih Rp5 juta, apakah kamu akan paksakan untuk beli motor juga. “Artinya proyek-proyek di cancel atau dibatalkan sesuai dengan hasil rasionalisasi, termasuk perjalanan dinas. Jadi kalau sudah di pangkas berarti uangnya tidak ada lagi. Uangnya dialihkan untuk Bantuan Tidak Terduga (BTT) namanya, yaitu untuk Covid-19,” pungkasnya.

Logikanya menurut Suryanto, ketika Perpu Nomor 1 keluar muncullah yang namanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54, pengganti dari Perpres Nomor 78, tentang rincian alokasi APBN. “Nah, ketika perincian alokasi APBN, semua pendapatan kita turun. DAK semuanya dipangkas, kecuali pendidikan dan kesehatan. Untuk pendidikan pun hanya diberikan untuk pendidikan dasar menengah, termasuk SKB. Kalau fisik seperti GOR bukan 50 persen, tapi 100 persen, artinya dinolkan,” paparnya.

Lebih jauh Suryanto menyebutkan, di Perpres 54 itu, kemudian muncul rincian namanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35. Yaitu rincian APBN bicara tentang dana perimbangan daerah termasuk bagi hasil pajak. “Jadi ini juga menurunnya sangat dratis sekali. Semuanya menurun hampir 50 persen. Kemudian dana bagi hasil sumber daya alam seperti royalti minyak gas bumi turun hampir 60 persen,” ungkapnya.

Karena semua peraturan itu sudah dikeluarkan, maka anggaran harus dilakukan rasionalisasi. “Jadi sudah jelas semuanya, kecuali peraturan dari pemerintah pusat belum keluar. Kemudian dalam PMK 35 ada ketentuan seperti Pasal 29 itu, menyatakan setelah Covid-19 pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian dari sisi pendapatan seperti PAD. Mengapa minta disesuaikan?. Artinya ketika daya beli masyarakat tidak ada, tentu pajak pendapatan daerah diminta rasionalisasi. Kanapa diminta rasionalisasi 50 persen?, karena memang asumsi orang pada target secara nasional itu, hampir 50 persen turunnya,” papar Suryanto.

Kemudian lanjut Suryanto, dalam hal laporan jika penyesuaian tidak disampaikan maka Pemerintah Daerah akan disanksi ditunda dan atau pemotongan DAU dan atau DBH, sehingga akan mengganggu likuiditas keuangan daerah. (KP).


Laporan : Sandi / Yani


 


Memuat...