Buntut Panjang Pemotongan Dana PIP di SMKN 1 Kotaagung Barat

oleh -462 views

TANGGAMUS (KP),- Terkait pemberitaan pada Media Online yang tergabung di DPC AJOI Tanggamus yang sebelumnya diduga adanya pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Mengengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, secara mendadak Pihak SMKN 1 Kotaagung  Barat, mengumpulkan seluruh siswa/i yang pernah mendapatkan bantuan dana PIP tersebut, melalui grup WhatAap sekolah setempat.

Menurut keterangan  siswi SMKN 1 Kotaagung Barat  yang enggan disebutkan namanya,  mengeluhkan pemanggilan itu. Pasalnya pemangilan secara mendadak oleh pihak sekolah bagi siswa/i penerima PIP untuk menandatangani surat persetujuan pencairan Dana PIP berikutnya, yang tidak ditunjukkan dan dijelaskan isi surat tersebut oleh oknum guru sekolah setempat.

“Kemaren saya dipanggil lewat WhatsApp, katanya disuruh ke sekolah ada yang mau ditandangani. Untuk pribadi saya sendiri, setelah saya  kesana, rupanya harus antri untuk tanda tangan. Saya tidak tahu apa isi yang ditandatangani, karena waktu saya minta untuk melihat isi surat yang mau ditandatangan itu, ibu guru tidak mau memberi tahu, cuma disuruh tanda tangan saja, alasannya untuk pencairan PIP berikutnya,” jelasnya pada Tim Media, Sabtu, 12 September 2020.

Saya lanjut siswi tersebut menerangkan, “juga disuruh mengisi nama siswa, nama ibu dan mengisi nominal PIP yang dapat sebelumnya Rp.800 ribu untuk biaya sekolah dan Rp.200 ribu untuk siswa. Kemudian saya disuruh tanda tangan. Itu saja urusan yang saya dipangil kesekolah kemaren,” terangnya.

Siswi tersebut juga mengungkapkan bahwa, di SMKN 1 Kotaagung Barat setiap ada pencairan dana PIP sebelumnya,  dirinya hanya membawa berkas berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan KTP orang tua ke sekolah. “Waktu pencairan PIP itu, saya hanya disuruh membawa berkasa saja, karena saya tidak dikasih Kartu PIP dan ATM nya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dirinya menyebutkan keberatan jika pemotongan dana PIP terjadi berulang kali, sehingga bantuan itu tidak bisa digunakan untuk keperluan sekolah yang lainnya. “Saya keberatan, soalnya sebelum pencairan saya ingin membeli rok dan sepatu, karena orang tua saya bukan pegawai hanya buruh tani.  Pendapatan pun tidak menentu, saya kasihan melihat pekerjaan orang tua saya dan saya tidak ingin merepotkan mereka. Setelah pencairan, ternyata langsung dipotong Rp. 800 ribu untuk biaya sekolah dan Rp. 200 ribu untuk saya, ya mau bagaimana lagi pak, saya tidak bisa membeli apa yang saya inginkan,” keluhnya.

Ditempat yang berbeda, Idrus salah satu masyarakat Kabupaten Tanggamus kepada Tim Media Sabtu, 12 September 2020, mengomentari peristriwa adanya dugaan pemotongan dana PIP oleh oknum kepala sekolah di SMK N 1 Kotaagung Barat itu, yang mana ia meminta agar penegak hukum di Kabupaten Tanggamus dapat menangangi persoalan tersebut dengan serius.



“Assalamualaikum mohon ijin saya sebagai warga tidak mampu, untuk memberi komentar terkait pemotongan dana PIP yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah SMK 1 Kotaagung Barat ini sudah keterlaluan. Saya selaku masyarakat sangat berharap kepada penegak hukum, agar serius menangani perkara korupsi apapun itu. Dan saya pun berharap kepada seluruh Lembaga LSM maupun Media  untuk bangkit menyuarakan jeritan masyarakat miskin, bukan sebaliknya malah menjadi bening Koruptor,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua LSM Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara (LIPAN) DPD Tanggamus, Musanif Amran kepada Tim Media, Minggu 13 September 2020 juga menanggapi terkait adanya pemanggilan siswi tersebut. “Pada awalnya kan itu dipotong Rp.800 ribu tanpa kesepakatan, jadi pemotongan itu kegunaannya untuk apa,” tanyanya.

Lanjut Musanif, “dia (kepala sekolah) mengatakan bahwa itu untuk pembayaran gaji honor guru, makan minum dan segalanya. Sesuai dengan Juknis PIP, itu hanya untuk membeli pakaian sekolah, sepatu, tas, uang saku siswa jika perlu dan les tambahan, bukan untuk membayar guru, karena gaji honor guru dikeluarkan dari dana BOS kisaran 15% dari total dana BOS setiap sekolah. Tetapi, guru honor yang dapat gaji itu adalah  guru honor yang telah mendapatkan rekomendasi dari dinas pendidikan, jika tidak mendapatkan rekomendasi dinas pendidikan, bukan tanggung jawab para wali murid,”terangnya.

“Dana tunggakan pembiayaan siswa kelas 1, 2 dan sebagainya itu, sudah dijamin pembiayaan kewajiban belajar di sekolah dari dana BOS. Karena dana BOS yang diserahkan kepada kepala sekolah untuk pembelajaran siswa/i itu sebesar Rp.1.400.000 ribu dalam satu tahun pelajaran. Jika siswa/i di sekolah tersebut jumlahnya 700 siswa, maka sekitar 1 miliar uang yang diperoleh di sekolah tersebut. Apakah tidak cukup, kok harus memotong PIP pada siswa/i miskin yang akibatnya banyak anak-anak putus sekolah karena tertekan dengan pembiayaan,”sesalnya.

Sedangkan tambah Musanif “dana BOS itu adalah upaya untuk melaksanakan program wajib belajar 12 Tahun, karena sekarang program belajar 12 Tahun mulai dari SD, SMP, SMA bahkan sampai ke perguruan tinggi. Sudah cukup memberikan keringanan pembiayaan kepada orang-orang yang tidak mampu, kenapa diperbuat demikian. Ini menjadi satu keanehan kami dari Lembaga LIPAN,” tambahnya.

Karena itu, Musanif berharap kepada oknum kepala sekolah tersebut, kedepan dalam membuat kebijakan harus tetap mengikuti peraturan perundangan-undangan yang ada. Harapan kami tolong bagi oknum terkait, khususnya ibu kepala sekolah kedepan dapat menerapkan peraturan perundang-undangan, juknis serta juklak yang ada, jangan membuat peraturan sendiri semena-mena, nanti pecah,” harapnya. (KP/Arzal).


Kontributor : AJOI Tanggamus



Memuat...