DAPUR REDAKSI

oleh Sebar Tweet
PENERBIT :
PT. TUAH TINTA JAYA ABADI
BERDASARKAN UU POKOK PERS NOMOR 40 TAHUN 1999

TERVERIFIKASI DEWAN PERS TANGGAL 11 JANUARI 2019

AKTA NOTARIS NOMOR : 16 TANGGAL 28 NOPEMBER 2017
SK MENKUMHAM NOMOR : AHU-0057814.AH.01.01.TAHUN 2017
SK DINAS NOMOR : 162 TAHUN 2017
SITU NOMOR : 162/503/DPMPTSP/2017
SIUP NOMOR : 00230/DPMPTSP/21.03/SIUP-K/XII/2017
TDP NOMOR : 21.03.150.3.58.00027
NPWP NOMOR : 83.433.417.9-214.000, NPWPD NOMOR : P2.04.0281.07.17
SPPL NOMOR : 660/SPPL-KET/DLH-AMDAL/182/XII/2017
BPJS TENAGA KERJA NOMOR : 170000000312525
BPJS KESEHATAN NOMOR : 00680185
DOMISILI NOMOR : 78/503/XII/KBT/2017

P E N D I R I
AMRAN

PENASEHAT HUKUM
ABDUL HAKIM RIJAL, SH, SYAMSURIYANA, SH, MH

PENANGGUNG JAWAB
AMRAN

DEWAN PENASEHAT REDAKSI
MARZUKI, SH
SYAMSURIYANA, SH, MH

PIMPINAN UMUM / PEMIMPIN REDAKSI
AMRAN

PIMPINAN PERUSAHAAN
ANIZAR SULAIMAN

REDAKTUR PELAKSANA
CHERMAN
ERWIN PRASETIO

KOORDINATOR WILAYAH
DODI PIRMAN JAYA
AMIR HAMZAH

IKLAN PEMASARAN
JOHAN NARJO, SE (KEPALA)
RIDUAN, S.PI
SANDI KURNIAWAN

PERWAKILAN OGAN KOMERING ULU
SYAHRIL FAUZI (KEPALA)
PERWAKILAN TULANG BAWANG
HEPI SUHARA (KEPALA)
PERWAKILAN TANGGAMUS
ARZAL (KEPALA)
PERWAKILAN PROVINSI KALSEL
ADAM SUBAYU (KEPALA)
PERWAKILAN PROVINSI KALBAR
IRFAN TIANGO USMAN (KEPALA)
AGUS SUPRIYANTO (WARTAWAN)

PERWAKILAN PROVINSI KEPRI
AMAN (KEPALA)
DENI FITRIYADI (WARTAWAN)
SUARDI (WARTAWAN)
PERWAKILAN KOTA TANJUNGPINANG
EFFENDI ABIDIN (KEPALA)
PERWAKILAN BINTAN
EFFENDI ABIDIN (KEPALA)
PERWAKILAN LINGGA
TAHAN JAYA SIMARMATA (KEPALA)
LISA APRIDA (WARTAWAN)
M. HAZBI TRINGGINAS ALFHATONI (WARTAWAN)
PERWAKILAN KEPULAUAN ANAMBAS
AZMI ANEKA PUTRA

ALAMAT REDAKSI KANTOR PUSAT JL. MUHAMMAD YUSUF RT 04 RW 03 KELURAHAN RANAI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TELPON : 081268886680, 08228342999, 081275401909, 082283030994
e-mail : koran.perbatasan@gmail.com – revolusi.time@gmail.com

DAFTAR HARGA BIAYA PEMASANGAN IKLAN, PUBLIKASI, LIPUTAN KHUSUS, ADVERTORIAL PERTERBIT/PENAYANGAN KORAN PERBATASAN


ADVERTORIAL


– Berita Pariwara/Advertorial (Lebih Dari 3 Foto)           Rp. 8.000.000

– Berita Pariwara/Advertorial (Kurang Dari 3 Foto)        Rp. 4.000.000

– Promosi Info Bisnis (Lebih Dari 3 Foto)                        Rp. 3.500.000

– Promosi Info Bisnis (Kurang Dari 3 Foto)                     Rp. 1.500.000


LIPUTAN KHUSUS


– Berita Liputan Khusus (Lebih Dari 3 Foto)                     Rp. 8.000.000

– Berita Liputan Khusus (Kurang Dari 3 Foto)                  Rp. 4.000.000

– Promosi Info Bisnis (Lebih Dari 3 Foto)                         Rp. 3.500.000

– Promosi Info Bisnis (Kurang Dari 3 Foto)                       Rp. 1.500.000


BANNER


– Banner Home Center (990 x 70 GIF)                                Rp. 7.000.000

– Premium Home Right (220 x 450 GIF)                            Rp. 3.500.000

– Vertikal Banner Out Right (70 x 990 Statis)                    Rp. 2.500.000

– Vertikal Banner Out Left (70 x 990 Statis)                       Rp. 2.500.000

– Banner Mini Home Right (220 x 70 GIF)                         Rp. 1.500.000


Kode Etik Jurnalistik


Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

  1. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
  2. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
  3. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
  4. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

  1. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
  2. Menghormati hak privasi;
  3. Tidak menyuap;
  4. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
  5. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
  6. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
  7. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
  8. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

  1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
  2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
  3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
  4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

  1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
  2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
  3. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
  4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
  5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

  1. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
  2. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

  1. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
  2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

  1. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
  2. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
  3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
  4. Off the recordadalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

  1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
  2. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

  1. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
  2. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

  1. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
  2. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

  1. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
  2. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
  3. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.
  4. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Mekanisme Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab


Redaksi koranperbatasan.com melakukan ralat, koreksi, dan hak jawab sebagaimana diatur dalam Pedoman Media Siber. Permintaan untuk ralat, koreksi, maupun hak jawab terkait artikel yang telah diterbitkan oleh koranperbatasan.com dilakukan melalui nomor kontak (0812 6888 6680) maupun surat elektronik ke alamat koran.perbatasan@gmail.com dengan menggunakan subyek: HAK JAWAB. Penyampaian ralat, koreksi, maupun hak jawab dilakukan oleh pemohon dengan menyebutkan identitas dengan jelas, bagian yang dianggap tidak tepat, serta tautan dari artikel yang dimaksud.


KEPADA SEMUA PIHAK YANG TELAH MEMBANTU WARTAWAN/WARTAWATI KAMI MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

REDAKSI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB JIKA ADA YANG MENGATASNAMAKAN KORANPERBATASAN.COM SEMENTARA NAMANYA TIDAK TERCANTUM DI DALAM BOX REDAKSI.


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) WARTAWAN KORANPERBATASAN.COM


Wartawan adalah seseorang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik mencari, memperoleh, mengelola data-data akurat untuk dijadikan berita. Dalam bekerja wartawan memiliki dan wajib mentaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Sedangkan untuk mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum wartawan memiliki hak tolak.

Wartawan adalah pilar kemerdekaan pers. Dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat dan perusahaan pers. Untuk itu standar perlindungan profesi wartawan ini dibuat.

  1. Wartawan koranperbatasan.com wajib memahami dan mentaati Undang Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999
  2. Wartawan koranperbatasan.com wajib memahami dan mentaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan peraturan Dewan Pers
  3. Wartawan koranperbatasan.com wajib mempelajari pasal-pasal yang tertuang di dalam KUHP tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik
  4. Wartawan koranperbatasan.com wajib membaca paling sedikit tiga media massa baik cetak maupun online dalam satu hari sebagai referensi
  5. Wartawan koranperbatasan.com tidak boleh melewatkan informasi terbaru dan terpenting yang terjadi disekitarnya
  6. Wartawan koranperbatasan.com wajib hadir di kantor mengisi absen dan mengikuti rapat pagi kemudian melihat jadwal kerja di papan pengumuman
  7. Wartawan koranperbatasan.com wajib mengenakan seragam kerja saat melakukan peliputan kegiatan resmi pemerintah dan hari libur nasional
  8. Wartawan koranperbatasan.com harus berpakaian rapi, sopan dan santun serta wajib mengenakan Kartu Tanda Anggota (KTA) pada saku baju bagian depan disetiap melakukan tugas jurnalistik
  9. Wartawan koranperbatasan.com tidak boleh menghadang sumber dari depan jika situasi krusial
  10. Wartawan koranperbatasan.com tidak boleh memaksa sumber dalam memperoleh berita apabila sumber belum bersedia
  11. Wartawan koranperbatasan.com tidak boleh menggunakan suara dan cahaya lampu camera saat mengambil gambar dalam situasi tertentu
  12. Wartawan koranperbatasan.com harus mengedepankan etika dalam penulisan berita tentang nilai atau moral yang berkaitan dengan prilaku manusia.
  13. Wartawan koranperbatasan.com tidak boleh meminta-minta, menerima suap, hadiah dan atau sejenisnya dalam rangka kerja jurnalistik

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan profesi wartawan koranperbatasan.com ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MANAJEMEN KORANPERBATASAN.COM

NATUNA – KEPRI – INDONESIA

TERTANDA,

A M R A N

PEMIMPIN REDAKSI