Dengan Data NIK, Camat Bunguran Tengah Pastikan Penyaluran Bantuan Terkontrol

oleh -187 views
Camat-Bunguran-Tengah-Abdul-Karim

BUNGURAN TENGAH (KP),- Desa Air Lengit, tidak dapat menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap pertama bagi warga tedampak Covid-19. Hal itu dikarenakan dana yang ada telah terserap untuk keperluan lain, sebelum adanya himbauan penyaluran BLT-DD.

Ungkapan ini disampaikan oleh Camat Bunguran Tengah, Abdul Karim, menjawab koranperbatasan.com di ruang dinasnya, Selasa, 02 Juni 2020. “Untuk Desa Air Lengit belum menyalurkan dana BLT, dikarenakan anggaran tahap pertama mereka sudah terserap. Karena awal-awal Covid-19 muncul mereka sudah membuat karantina, sebelum adanya petunjuk tentang BLT DD,” ujarnya.

Anggaran yang ada kata, Abdul Karim sudah terserap, sehingga mereka terpaksa harus mengajukan pencairan tahap kedua. “Desa Air Lengit sudah membuat karantina. Semua warga yang datang mereka karantina kesatu lokasi. Jadi sebagian uang mereka keserap kesana. Jadi uang tahap pertama untuk BLT sudah tidak terkejar lagi. Mereka kemudian mengajukan tahap kedua,” terangnya.

Saat ini dari tiga desa itu, kata Abdul Karim baru dua desa yang diketahui sudah menyalurkan BLT-DD. “Jadi Desa Tapau dan Desa Harapan Jaya sudah. Kita sudah mengarahkan agar desa menyalurkan bantuan dari pemerintah ini dengan baik. Apakah bantuan tersebut bersumber dari APBN, APBD, maupun APBDes. Untuk yang ini, dananya bersumber dari APBDes,” jelasnya.

Menurut Abdul Karim, penggunaan dana tersebut sudah diatur oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait. “Supaya tidak tumpang tindih, jadi sudah ada jalurnya, tinggal kita ikuti saja. Kalau ditanya baik atau tidak menurut saya sudah baik. Mau gimana lagi karena sudah menggunakan data NIK. Supaya tidak tumpang tindih penerimanya, maka diarahkan dari pusat itu, harus menggunakan basis data NIK,” tuturnya.

Jadi lanjut Abdul Karim, bagi warga yang sudah mendapat BLT-DD, dan PKH, dia tidak lagi menerima yang lainnya. “Ada lagi rencananya bantuan bersumber dari APBD Provinsi, judulnya sembako, juga berbasis data NIK. Bagi yang sudah dapat bantuan dua tadi itu, mereka tidak kita usulkan lagi ke provinsi. Kita saring itu, agar tidak terjadi tumpang tindih data penerima,” tegasnya.



Sebagai Camat Bunguran Tengah, kata Abdul Karim, pihaknya sudah menyampaikan kepada setiap pemerintah desa, agar menggunakan data NIK. “Saya selaku pimpinan di Bunguran Tengah megarahkan, gunakan data NIK sebagai basis datanya. Supaya tidak tumpang tindih. Jadi, nominal jumlah penerima BLT ini sama, yakni Rp600 ribu perbulan, selama tiga bulan,” sebutnya.

Kata Abdul Karim, pemerintah kecamatan tidak bisa ikut campur terlalu jauh dalam hal ini, karena pengelolaan dana tersebut tanggungjawab desa. “Semuanya dari pemerintah desa, karena uangnya uang Dana Desa (DD). Kami hanya mengkordinasikan saja, kami hadir sebagai pendaping saat mereka mengadakan rapat. Misalnya kita ikut hadir dalam rangka penentuan siapa yang berhak mendapat,” imbuhnya.

Lebih jauh disampaikannya, dari bermacam-macam jenis bantuan sudah terkontrol semuanya. “Meski di lapagan pasti ada yang merasa kecewa. Ada yang mempertanyakan, tapi sudah kita jelaskan, bahwa bantuan ini ada bermacam-macam. Contoh ada yang tanya mengapa kami tidak dapat BLT-DD, sudah dijelaskan karena sudah mendapat bantuan sembako. Ada nominalnya Rp200 ribu, walau kecil tetapi dia selama 9 bulan. Jika ditotalkan jumlahnya sama juga Rp1.800 ribu,” pungkasnya. (KP).


Laporan : Hamzah / Boy Iqbal


         


Memuat...