Sikapi Penambang Pasir Terjaring Patroli, DPRD Gelar Rakor Pemda Anambas

oleh -100 views

ANAMBAS (KP),- Satpolairud Polres Kepulauan Anambas beberapa waktu lalu dalam kegiatan patroli, berhasil menjaring puluhan penambang pasir. Patroli terhadap puluhan penambang pasir tersebut dilakukan karena sudah menyalahi aturan yang berlaku.

Hal tersebut diungkapkan, KBO Satpolairud Polres Kepulauan Anambas, IPDA Hadi Sah Putra, dimana dalam kegiatan Patroli dan himbauan yang dilakukan oleh pihaknya terhadap penambang pasir laut dikarenakan kegiatan itu tidak dibenarkan dan menyalahi undang-undang dan hukum yang berlaku.

“Kita himbau, kita peringatkan kembali, sabar dulu, ini sedang dibahas oleh pemerintah daerah apa solusi yang akan diberikan,” ucap Hadi, saat puluhan tambang pasir mengunjungi Kantor Sapolairud di daerah ini, Senin 15 Februari 2021.

Meskipun belum ada tindakan hukum, para penambang  khawatir untuk kepastian kegiatan tersebut dalam aspek hukum. Pasca kejadian itu, puluhan penambang terpaksa tidak bekerja.

Sementara itu, seorang pekerja tambang pasir laut tradisional Anambas mengatakan jika hal ini menunggu dengan waktu yang cukup lama, mata pencaharian mereka dapat terancam, sebagaimana kelangsungan hidup mereka tergantung dengan tambang pasir yang mereka kerjakan selama ini.

“Kami berharap pemerintah dapat memberikan solusi kepada kami, sebab hanya ini pekerjaan selama puluhan tahun yang kami kerjakan untuk menghidupi keluarga kami,” keluhnya.

Menanggapi hal tersebut, DPRD sudah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan pemerintah daerah dan forkopimda tentang aktifitas masyarakat Kepulauan Anambas yang melakukan penambangan pasir laut yang saat ini belum mengatongi perizinan. Rapat koordinasi berlangsung di Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Pasir Peti, Senin 15 Februari 2021.



Dari hasil rapat tersebut Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Solidaritas Rakyat Anambas (SRA) dan pelaku penambang pasir laut tradisional di Aula kantor DPRD daerah ini, Selasa 16 Februari 2021.

Hasil rapat itu adalah pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan segera membuat surat untuk disampaikan ke Provinsi Kepri terkait perizinan legal penambangan pasir.

Kemudian pihak Dinas Lingkungan Hidup, PTSP, Ekonomi SDA, dan PUPR akan segera melakukan rapat internal terkait permasalahan perizinan penambangan pasir.

“Agar permasalahan penambangan pasir di daerah ini tidak terus berlanjut, dan menjadi titik terang untuk masyarakat pelaku penambangan pasir agar bisa bekerja dengan nyaman,” ucap Wakil Ketua Komisi II, Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Jasril Jamal.

Sebelum adanya izin legal resmi di keluarkan oleh pemerintah, para pelaku penambang pasir hanya diperbolehkan melakukan penambangan dengan menggunakan alat tradisional seperti cangkul dan skop. (KP/Azmi).



Memuat...