Komisi I DPRD Anambas Gelar Konsultasi dan Koordinasi Penegakan Perda

oleh -92 views
Komisi I DPRD Anambas saat melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

ANAMBAS (KP) – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) melakukan Konsultasi dan Koordinasi ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (POL PP) Tentang Penguatan Penyidik Negeri Sipil (PPNS)  dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Demikian keterangan yang disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD KKA, Yusli, YS, S.IP, Jum’at 22 Januari 2021 melalui pesan WhatsApp. “Kita sudah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pol PP Kota Batam terkait penguatan PPNS Anambas kedepan,” ungkap Yusli.

Dijelaskan Yusli, upaya itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

“Nantinya kita berharap Satpol PP Anambas harus memiliki Sekrretariat PPNS yang secara detail akan melakukan tugas dan fungsi dengan baik dalam penegakan Perda yang sudah ada,” terangnya.

Secara teknis dan administrasi lanjut Yusli, pihaknya akan mengarahkan Satpol PP Anambas untuk segera berkoordinasi lebih lanjut lagi tentang prihal tersebut.

“Selain itu, kami juga berkonsultasi kaitan dengan penegakan Perda dan aturan-aturan lain di daerah yang selama ini sudah kita hasilkan di Anambas. Agar semua masyarakat patuh dan taat dengan Perda serta aturan-aturan lain di daerah tersebut sesuai dengan norma-norma yang ada.



Wakil rakyat asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengungkapkan jalannya peraturan tersebut tidak terlepas dari adanya dukungan maksimal  oleh elemen yang menegakkan Perda tersebut dilapangan yaitu Satpol PP.

“Ini tantangan kita untuk menjadikan Anambas semakin baik dan maju lagi ke depan,” imbuhnya. (KP/AP).



Laporan : Azmi Aneka Putra