Bicara Migas, Wabup Ngesti : Dulu Natuna Ingin Posisi Distribusi yang Kapasitasnya Dipegang Singapura

oleh -506 views
Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA Wakil Bupati Natuna

NATUNA (KP) – Terkait Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas), Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Natuna, Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA menegaskan sampai saat ini belum ada keadilan bagi Natuna meski sudah mendapat dukungan dari pemerintah provinsi mengenai perolehan haknya sebagai daerah penghasil.

Menurut Ngesti, keinginan daerah penghasil minyak untuk bisa mendapatkan hak sebagaimana mestinya sudah pernah dirancang menjadi undang undang namun sampai hari ini belum menjadi undang undang terutama untuk daerah penghasil Migas.

“Daerah ingin mendapatkan hak sebagaimana mestinya sesuai dengan asas keadilan, tapi sampai hari ini undang undangnya belum juga selesai. Jadi ini masih tetap terus diperjuangkan oleh daerah-daerah penghasil minyak,” ujar Ngesti kepada koranperbatasan.com di ruang dinasnya.

Kata Ngesti, DBH Migas memiliki peran penting dalam menggenjot pembangunan di daerah karena bisa mempengaruhi jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kategori bisa kesejahteraan rakyat menyangkut kesejahteraan lahir dan batin termasuk kesejahteraan APBD Natuna. Masyarakat tentunya harus mendiri dulu supaya bisa mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa ini,” imbuhnya.

Ngesti menjelaskan memang sudah ada undang undang dan aturan yang mengatur tentang pembagian DBH Migas. Berdasarkan aturan yang ada tersebut makanya Natuna sebagai daerah penghasil Migas melakukan perjuangan meminta agar diberikan sesuai porsinya.



“Dari undang undang ini lah kita berjuang meminta sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena sampai saat ini tidak seimbang. Makanya kita bersama-sama dengan daerah penghasil lainnya meminta peningkatan persentase pembagian hasil, tapi belum di ketok,” ungkapnya.

Ngesti memastikan sampai saat ini Natuna bersama dengan daerah-daerah penghasil Migas lainnya masih tetap terus berjuang, bahkan Natuna ditunjuk sebagai ketua dari beberapa ketua oleh daerah penghasil tersebut.

“Iya harus berjuang, sampai saat ini kita masih tetap berkomunikasi bersama daerah penghasil. Jadi dari beberapa daerah itu, Natuna juga sebagai ketua didalamnya karena kita adalah daerah terluar dan kita juga dikenal banyak betul minyaknya,” pungkas Ngesti.

Kabupaten Natuna, kata Ngesti belum memungkinkan untuk menjadi pusat distribusi Migas, karena masih banyak kekurangan fasilitas pendukung, oleh karena itu perjuangan terkait Migas diakuinya belum selesai.

“Regulasinya panjang ada banyak kendala, artinya kalau mau jadi pusat fasilitasnya harus lengkap, apalagi sebagai pusat distribusi harus ada terminalnya seperti rencana perjuangan BP3N dulu memang kita ingin ambil posisi distribusi yang kapasitasnya dipegang Singapura,” jelasnya.

Saat ini keinginan tersebut telah memudar bahkan tidak pernah terpikirkan lagi oleh pemerintah daerah karena regulasinya cukup panjang.

“Memang sangat strategis cuma saat ini belum terpikirkan regulasinya memang panjang memerlukan kebijakan yang tidak gampang karena kebijakan itu tetap dari pemerintah pusat dan harus mendapat dukungan oleh pemerintah provinsi, tidak bisa langsung,” terang Ngesti.

Menurut Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna, Suryanto pembagian untuk DBH Migas menggunakan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005.

“DBH Migas posisinya di dana bagi hasil bukan pajak, pembagiannya untuk dana bagi hasil ini beda-beda. Kalau minyak bumi 84 sekian persen lari ke pusat, 15 persen dibagikan ke daerah,” ujarnya kepada koranperbatasan.com Jum’at 16 April 2021.

Suryanto menjelaskan amanat Undang Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah untuk minyak bumi dibagi dengan imbangan 84,5 persen untuk pemerintah pusat dan 15,5 persen untuk pemerintah daerah. Sedangkan untuk gas bumi dibagi dengan imbangan 69,5 persen untuk pemerintah pusat dan 30,5 persen untuk pemerintah daerah.

Kata Suryanto, pada pasal 19 ayat 2 dan 3 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 DBH Minyak Bumi sebesar 15,5 persen dibagi dengan rincian, 3 persen untuk provinsi yang bersangkutan, 6 persen kabupaten/kota penghasil, 6 persen untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan dan sisanya sebesar 0,5 persen dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

“Jadi 6 persen yang prorata dibagi rata kepada tujuh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepri. Tapi ketika berbicara DBH Migas Natuna – Anambas dibagi lagi 65-35, bukan 100 persen kita dapat. Komposisinya 65 Natuna, 35 Anambas sebelum dibagikan dikali dulu karena kita ada namanya Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP),” pungkasnya. (KP).


Laporan : Johan Narjo

Editor : Sandi Kurniawan