Terkait Covid-19, Dinkes Tak Tau BKD Usulkan Rp 29,4 Milyar Untuk Bidang Kesehatan

oleh -1.604 views

ANAMBAS (KP) – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Kepulauan Anambas (Anambas), Provinsi Kepulauan Riau, Herianto membenarkan adanya kucuran dana untuk penanganan Covid-19 melalui dinasnya.

Namun demikian, jumlah yang mereka terima tidak seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Azwandi, sebagaimana diberitakan koranperbatasan.com terbit Senin, 17 Mei 2021.

“Iya benar, tapi Dinas Kesehatan angkanya tidak segitu, yang akan direfokusing Rp 2,197 milyar kegiatan kewaspadaan tidak ada di DPA, itu pun tak semuanya untuk Covid-19. Kalau yang benar-benar untuk Covid-19 Rp 1,3 milyar itu pun untuk vaksin,” kata Herianto menjawab koranperbatasan.com di ruang dinasnya, Selasa 18 Mei 2021.

Herianto, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas

Herianto memastikan sampai saat ini jumlah anggaran sebagaimana yang disampaikan Kepala BKD untuk penanganan Covid-19 khusus bidang kesehatan berdasarkan angka disampikan kepada kementerian sebesar Rp 29,4 milyar belum pernah mereka terima.

“Mungkin baru sebatas angka, bukan berarti tidak benar, kita takut itu baru perencanaan. Bisa saja dia merencanakan anggaran segitu, tapi belum sampai ke kita. Jadi sampai hari ini tidak ada angka sebesar itu sampai ke kita,” tegasnya.

Guna memastikan hal tersebut, Herianto kemudian meminta salah satu stafnya yang membidangi Pengendalian Penyakit (P2P), Satrio Pratama, untuk menjelaskan terkait penggunaan anggaran melalui dinasnya kepada koranperbatasan.com.

Kata Satrio Pratama, sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang ada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-nya digunakan untuk makan minum pasien dan petugas termasuk sewa lokasi atau tempat untuk melakukan karantina terpadu.



“Ada juga untuk belanja bahan bakar minyak, bahan bakar minyak ini untuk rujukan dan segala macam. Kemudian untuk kegiatan monev gabung sama kegiatan kewaspadaan dini dan penyakit lainnya seperti diare, kalau ada kejadian luar biasa, itu juga kita masukan ke monev program pembinaan,” ujarnya.

Satrio Pratama, Bidangi Pengendalian Penyakit Dinkes Anambas

Menurut Satrio Pratama, penyerapan anggaran terbesar terdapat pada tiga kegiatan penting yakni makan minum pasien dan petugas, sewa bangunan untuk karantina dan belanja bahan bakar minyak.

“Sewanya sistem lelang, kita sewa perbulan dan saat ini cuma bisa untuk empat bulan. Dibagi menjadi dua wilayah, pertama daerah Siantan, Siantan Tengah, dan Siantan Timur berpusat di Selambak. Kedua di Letung, sementara masih kosong karena masih bisa di hendel di rumah sakit sama karantina mandiri di rumah,” terangnya.

Rencananya lanjut Satrio Pratama, akan ada pergeseran karena bukan sesuatu yang bersifat tetap, melainkan dinamis. Dimana segala sesuatunya setiap saat bisa saja berubah sesuai dengan kondisi dan kedaan di lapangan.

“Itu nanti di APBD rencananya ada pergeseran, seperti di Selambak belum ada, sebelumnya dianggarkan di Dive Resort, rencana pergesaran ini nantinya kita tambah menjadi dua lokasi, yakni Kem Slam Resort sama di Dive Resort,” tuturnya.

Ketika ditanya nominal, Satrio Pratama menjelaskan sejauh yang diketahuinya untuk Dive Resort diperkirakan sekitar Rp 80-100 juta, sudah termasuk potong pajak dan segala macam. Sedangkan untuk Kem Slam Resort perbulannya sekitar Rp 50 juta.

“Sebenarnya saya tidak berkapasitas untuk menjawab ini, karena saya bukan PPTK-nya. Saya disini cuma membantu untuk kegiatan refokusing dan bagian vaksinasi. Jadi penyerapan terbesar itu untuk sewa lokasi sekitar Rp 1 milyar, terus untuk BBM sekitar  Rp 400 juta sekian dalam setahun. Kalau berapa yang terpakai sekarang saya tidak tau, hanya PPTK-nya yang tau itu,” jelasnya.

Azwandi, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (Kepala BKD) Anambas, Azwandi, menerangkan ada tiga bidang penyerapan anggaran terkait penanganan Covid-19. Ketiga bidang tersebut diantaranya kesehatan, ekonomi dan sosial.

Kata Azwandi, data yang mereka sampaikan kepada pemerintah pusat melalui kementerian keuangan pada setiap bulan sebanyak dua kali yakni pertengahan bulan dan akhir bulan. Perkembangan data tersebut sebagai salah satu persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU).

“Kalau kami terlambat menyampaikan maka DAU akan di tunda,” ungkap Azwandi menjawab pertanyaan wartawan koranperbatasan.com, di teras depan Kantor BKD Anambas, Senin, 17 Mei 2021.

Menurut Azwandi, berdasarkan dari data yang ada terkait penanganan Covid-19 untuk bidang kesehatan sebesar Rp 29,4 milyar. Selanjutnya untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 6,1 milyar. Sedangkan anggaran yang disediakan melalui Dinas Sosial sebesar Rp 2,8 milyar.

“Totalnya sekitar 38,3 milyar, jadi ini data yang kami sampaikan kepada kementerian terkait dengan penanganan Covid-19 tahun 2021,” terangnya. (KP).



Laporan : Azmi Aneka Putra