Disperindag Anambas Siapkan Rp 1 Milyar Dana Bantuan Bergulir Bagi Pelaku Usaha

oleh -576 views
Usman, Kadis Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian, Anambas

ANAMBAS (KP) – Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Kepulauan Anambas (Anambas), Usman, mengungkapkan tidak ada kucuran dana penanganan Covid-19 yang spesifik seperti tahun 2020 lalu.

Kata Usman, pada tahun 2020 lalu ada istilah Belanja Tak Terduga (BTT) bila-bila waktu dibutuhkan untuk upaya penanggulangan Covid-19. Sedangkan pada tahun 2021 ini anggaran diarahkan pada upaya membangkitkan ekonomi yang terpuruk akibat Covid-19.

“Sampai sekarang Covid-19 belum berakhir, jadi pada tahun 2021 ini setiap OPD itu termasuk kami tidak ada dana khusus seperti tahun lalu,” kata Usman menjawab koranperbatasan.com di ruang dinasnya, Kamis 20 Mei 2021.

Menurut Usman, tahun 2021 ini hanya ada anggaran untuk kegiatan seperti dana bergulir yakni sebesar Rp 1 milyar, dana tersebut berada di Badan Keuangan daerah (BKD) yang secara teknis diusulkan melalui dinasnya.

“Jadi pelaku UMKM mengusulkan proposal ke kami untuk dilakukan verifikasi lapangan setelah itu kami evaluasi layak gak mereka dapat bantuan sekian-sekian, bahkan bisa saja mungkin gak layak sama sekali dari hasil verifikasi lapangan tersebut,” ujarnya.

Usman mengaku kesulitan untuk dapat menjawab terkait Rp 6,1 milyar yang disampikan BKD melalui koranperbatasan.com beberapa waktu lalu. Karena pada tahun ini Disperindag hanya terfokus pada dana bergulir termasuk bantuan-bantuan kemasan untuk meningkatkan daya jual pelaku UKM.

“Nah kalau pertanyaan itu saya memang agak susah juga, Rp 6,1 milyar itu yang mananya kan kayak gitu. Terus dipergunakan semuanya tak bisa jawab saya. Sekarang gak macam dulu terfokus misalkan Dinas Sosial ada bantuan sembako langsung untuk orang terdampak Covid-19, terus Dinas Kesehatan untuk beli obat apa segala macam, dan kami tahun lalu juga sama dana bergulir khusus untuk Covid-19,” terangnya.



Usman menegaskan, Disperindag Anambas pada tahun ini hanya menyiapkan anggaran untuk kegiatan pelaku usaha dalam rangka pemulihan ekonomi apakah terdapak Covid-19 maupun tidak terdampak. Tidak ada secara khusus spesifik Covid-19 yang dianggarakan melalui dinasnya tahun ini.

“Memang tidak ada, misalnya oh ini anggaran Disprindag di kasih Rp 6,1 milyar untuk menangani Covid-19. Jadi gak ada Covid-19 pun memang inilah kegiatan kami, bantuan misalnya untuk pelaku usaha macam tahun ini ada juga pengadaan gerobak untuk Desa Tarempa Barat, tak lama lagi selesai, seperti yang di depan Gedung Balai Seni kan ada lapangan itu dekat pelabuhan,” tegasnya.

Jadi lanjut Usman, Desa Tarempa Barat ingin membuat tempat jualan bagi para pelaku UMKM. Dimana pengadaannya dari Disperindag selanjutnya diserahkan kepada Desa Tarempa Barat untuk memilih siapa pelaku usaha yang berjualan.

“Tentu harus mengikuti aturan protokol kesehatan, nanti tentulah akan ada pengaturan jarak yang berjualan dan yang ingin membeli. Berjualan pakai gerobak seperti gorengan dan sate, nanti pesan bawa balek ke rumah. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha,” ungkapnya.

Sebagai Kadisperindak Usman, berharap pandemi Covid-19 segera berakhir agar perekonomian masyarakat kembali pulih.

“Kalau Covid-19 cepat berlalu insyaallah ekonomi akan bangkit pelaku UMKM baik yang mikro, kecil, dan sedang pasti akan bergairah lagi. Masyarakat yang tadinya diam di rumah kembali bisa keluar, bagi yang tak punya usaha mungkin dia pergi berbelanja tentu ekonomi akan berputar. Memang kalau dari kami tidak ada harapan lain, selain berharap agar Covid-19 ini benar-benar cepat berlalu biar ekonomi di Anambas cepat berkembang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas (Anambas), Provinsi Kepri, Azwandi, SE, menerangkan ada tiga bidang penyerapan anggaran terkait penanganan Covid-19. Ketiga bidang tersebut diantaranya kesehatan, ekonomi dan sosial.

Kata Azwandi, berdasarkan dari data yang ada terkait penanganan Covid-19 untuk bidang kesehatan sebesar Rp 29,4 milyar. Selanjutnya untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 6,1 milyar. Sedangkan anggaran yang disediakan melalui Dinas Sosial sebesar Rp 2,8 milyar.

“Totalnya sekitar 38,3 milyar, jadi ini data yang kami sampaikan kepada kementerian terkait dengan penanganan Covid-19 tahun 2021,” terangnya. (KP).



Laporan : Azmi Aneka Putra