Hikmahanto: Tiga Cara Membentengi Natuna dari Asing

oleh -333 views
Tindakan tegas mesti dilakukan buat mencegah terulangnya gangguan asing pada perairan Indonesia tersebut. (Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez)

JAKARTA (KP) – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menjabarkan hal-hal yang mesti dilakukan pemerintah Indonesia guna mempertahankan perairan Natuna. Hal ini buat mencegah terulangnya gangguan asing pada perairan Indonesia tersebut.

“Pertama, kita hadirkan nelayan-nelayan kita di sana,” kata Hikmahanto dalam diskusi Crosscheck by Medcom.id bertajuk ‘Pantang Keok Hadapi Tiongkok’ di Upnormal Coffee and Roasters, Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 12 Januari 2020.

Hikmahanto menyebut memperbanyak nelayan di Natuna mesti diiringi dengan pemanfaatan sumber daya alam. Konservasi perlindungan lingkungan laut menjadi indikator penting.

Kedua, memperbanyak penjaga pantai atau coast guard. Hikmahanto mengatakan selama ini kegiatan patroli di kawasan perairan Natuna mengandalkan kapal TNI AL. Peran Badan Keamanan Laut, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan juga perlu disinergikan.

“Patroli itu ada dua hal, seperti juga yang dilakukan Tiongkok, satu menangkapi nelayan-nelayan asing yang mencuri ikan, yang kedua melindungi nelayan kita,” ujar Hikmahanto.

Ketiga, pemerintah Indonesia diminta tak mengindahkan klaim sembilan garis putus (nine dash line) pemerintah Tiongkok. Klaim itu menjorok masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna Utara.

Indonesia diminta tak tergoda dengan berbagai upaya kerja sama yang diajak Tiongkok. Hikmahanto khawatir ajakan kerja sama menggiring Indonesia mengakui klaim sembilan garis putus.



“Pemerintah Tiongkok mengatakan ‘Sudah gini Indonesia ayo kita kerjasamakan’. Saya khawatir kalau kita bilang ayo kerja sama kan berarti kita seolah-olah harus mengakui dari klaim Tiongkok itu,” ujar Hikmahanto.

Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, perairan Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia. Tiongkok tidak memiliki hak apa pun atas perairan tersebut. Namun, Tiongkok secara sepihak mengklaim kawasan itu masuk ke wilayah mereka.

 

 

 


Sumber: MEDCOM.ID/Fachri Audhia Hafiez


 


Memuat...