Bukan Menjadi Contoh, Kederaan Pelat Merah di Natuna Malah Molor Bayar Pajak

oleh -2.436 views
Potres gambar ilustrasi kenderaan pelat merah

NATUNA  (KP) – Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pendapatan Daerah (PPD) Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Alpiuzzamari, SE membenarkan ada banyak jumlah kendaraan pelat merah tunggak pembayaran pajak.

Padahal kewajiban membayar pajak bagi kenderaan pelat merah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24, 25, 26 dan 27 Tahun 2012.

“Aturannya memang ditetapkan oleh gubernur, jadi mereka harus membayar. Kalau dulu mereka hanya membayar jasa raharja saja. Tetapi setelah keluar aturan baru ini kan mereka pelat merah membayar 50 persen dari pajak yang umumnya,” terang Alpiuzzamari kepada koranperbatasan.com diruang dinasnya, Kamis 01 April 2021.

Alpiuzzamari, SE

Alpiuzzamari mengakui memang ada banyak kendaraan pelat merah menunggak  pembayaran pajaknya. Terutama bagi kenderaan yang berada di kecamatan-kecamatan luar pulau bunguran besar.

“Yang nunggak bertahun-tahun juga ada, sebanya mungkin karena STNK-nya tidak ada, dan BPKB-nya sudah hilang. Jadi memang ada beberapa unit, tapi tidak untuk keseluruhannya,” ujar Alpiuzzamari.

Kata Alpiuzzamari, adanya penunggakan bertahun-bertahun dikarenakan beberapa sebab seperti hilangnya BPKB dan STNK. Sedangkan untuk tahun 2021 belum membayar karena memang belum bisa membayar atau belum ada pencairan anggaran. “Mungkin anggaran memang belum keluar,” ungkapnya.

Menurut Alpiuzzamari seharusnya pihak tersebut menjadi panutan atau contoh kepatuhan membayar pajak kepada masyarakat. “Iya, seharusnyakan bagaimana pihak-pihak ini menjadi contoh kepada masyarakat,” cetusnya.



Tarmizi

Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan, Tarmizi membenarkan hal tersebut. Menurutnya ada banyak juga yang sudah membayar dibanding yang belum membayar.

“Saya akui itu benar, kami juga ada dapat surat dari Samsat. Jadi yang pastinya setiap kendaraan diberikan penggunaan ke suatu OPD itu merupakan tanggungjawab setiap OPD. Mereka pakai mereka harus membayar pajak hak atas pemeliharaannya dan tanggungjawab atas keamanannya, kalau kita hanya mencatat saja,” imbuhnya.

Persentasenya kata Tarmizi lebih banyak yang sudah membayar daripada yang belum membayar. Keterlambatan membayar pajak untuk kecamatan diluar pulau bunguran kemungkinan disebabkan oleh akses jauh.

“Yang banyak tidak membayar itu terutama yang berada di kecamatan-kecamatan luar, mungkin karena akses mereka agak jauh untuk datang membayar sehingga kadang-kadang terlupakan,” tuturnya. (KP).


Laporan : Sandi Kurniawan


 


Memuat...