Mengikuti Aturan Berdasarkan Fungsi Setiap Pengelola Hutan Wajib Miliki Izin

oleh -372 views
Tri Soesilo Hadhi, Kepala UPT KPHP Unit V Natuna didampingi staffnya menjawab koranperbatasan.com terkait hutan di ruang kerjanya Rabu, 28 Juli 2021.

NATUNA – Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolan Hutan Produksi (KPHP) Unit V Natuna, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Tri Soesilo Hadhi, memastikan pihaknya terus memantau kondisi hutan yang ada di Kabupaten Natuna.

Dalam beraktifitas pihaknya menggunakan aplikasi sejenis alat bantu bernama Avenza Maps berisikan peta dengan pembatasan zona ditandai warna. Hal itu dilakukan untuk memastikan kelestarian atas kewenangan kawasan hutan dari posisi letak yang ada di setiap desa.

“Kemrin di desa kita sudah patroli. Kami tanya kemudian kami lihat di peta kawasan ini batasnya sampai dimana. Kalau diluar kawasan, itu bukan kewenangan kehutanan. Dalam hal ini provinsi maupun kementerian. Diluar itu adalah kewenangan kabupaten,” ungkap Tri kepada koranperbtasan.com di ruang kerjanya, Rabu 28 Juli 2021.

Tri menyebutkan aplikasi yang mereka gunakan untuk menentukan batas-batas kawasan hutan telah mereka berikan kepada pemerintah desa seperti Desa Sebadai Ulu. Tinggal kejujuran setiap desa menyampaikan informasi yang mereka berikan ketika hendak bercocok tanam.

“Misalnya informasi awal Pak Kades bilang tempat itu area bukan hutan, tentu kami akan terima, karena mereka juga punya aplikasi yang kami kasih. Kalau misalnya kami di kasih koordinatnya, baru kami bisa sebut hutan A atau B. Tapi kalau kami tidak diberi tau koordinatnya, kami tidak bisa sebut hutan A atau B,” ujarnya.

Menurut Tri, pihaknya tidak bisa menentukan kawasan hutan jenis apa jika informasi yang mereka terima bukan dalam bentuk titik koordinat.

“Misalnya disebut Batu Asah, kami kan tidak kenal, tetapi kalau disebutkan koordinatnya baru kami bisa masukan ke aplikasi. Jadi kita tidak bisa istilahnya serta merta bahwa itu ilegal atau apa, sebelum kita tau duduknya dikasawan atau tidak. Kalau misalnya dalam kawasan pasti ilegal, kalau luar kawasan bukan kewenangan kami,” terangnya.



Kata Tri, hutan bisa diistilahkan semacam komplek, sedangkan kawasan definisi tunggal, yang berbeda adalah fungsi dari hutan tersebut. Misalnya hutan tanaman produksi pasti dalam fungsi produksi.

“Kawasan hutan itu terdiri dari fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Kalau hutan rakyat bisa ke fungsi produksi, bisa juga ke fungsi lindung. Hutan rakyat ini pemahamannya bukan tanaman. Beda lagi hutan tanaman rakyat dengan hutan rakyat. Hutan rakyat bisa jadi dalam kawasan maupun luar kawasan. Dalam kawasan bisa seluruh fungsi tadi, atau salah satu,” sebutnya.

Tri menjelaskan hutan konservasi memiliki kasta tertinggi. Artinya hutan jenis ini tertutup bagi kegiatan pemanfaatan kecuali dengan izin tertentu, bukan izin secara umum. Begitu juga dengan hutan lindung tetap satu dan fungsinya hampir sama.

“Hutan lindung dan konservasi ini fungsinya sebagai penyangga kehidupan disekitarnya. Hutan lindung yang utama memang penyangga kehidupan dibawahnya. Tapi bisa dimanfaatkan, misalnya keberdaan air untuk kegiatan jasa lingkungan. Begitu juga konservasi yang dilindungi bukan hanya tumbuhannya, juga satwa beserta kehidupan didalamnya, baik yang hidup maupun yang mati,” jelasnya.

Tri Soesilo Hadhi, Kepala UPT KPHP Unit V Natuna (kiri) didampingi staffnya menjawab koranperbatasan.com terkait hutan di ruang kerjanya Rabu, 28 Juli 2021.

Rata-rata kawasan konservasi itu, lanjut Tri, kemungkinan izinnya adalah izin pemanfaatan kawasan atau jasa lingkungan. Misalnya mengmbil air untuk dimanfaatkan bisa juga jasa pariwisata. Kalau untuk yang lainnya pada hutan dilindung tidak bisa.

“Secara sederhana yang tadi itu, pemerintah menganggapnya masuk kawasan atau tidak. Prinsipnya seperti itu. Kalau itu masuk dalam kawasan, kemudian mereka (masyarakat-red) ingin mengelola ada skemanya. Artinya ada diberikan hak akses. Mendapatkan akses pengelolaan. Positifnya adalah payung hukumnya ada,” tuturnya.

Tri menegaskan masyarakat yang telah diberikan izin dalam hal ini memiliki hak akses, tetapi tidak punya hak aset.

“Pengelolaan terserah dia mau diapakan, cuma harus mengikuti aturan berdasarkan fungsi. Jadi pemerintah juga tidak serta merta, kalau sudah dalam kawasan memang ada kebijakan. Kebijakan dengan izin pengelolaan oleh masyarakat dilindungi oleh SK. SK itu melindungi hak akses, memang legal. Secara hukum dikuatkan, karena legal formalnya ada. Bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, meraka dikasih semacam sertifikat, masanya 35 tahun,” sebutnya.

Katanya, semua bisa dikelola degan izin. Pada izin tersebut akan dinyatakan atau dibunyikan untuk apa. Semua bisa diolah, dengan melihat fungsi hutannya apa.

“Misal konservasi bisa diolah, kalau di Natuna gak ada fungsi konservasi, tapi itu bisa misalnya masyarakat untuk pemanfaatan kawasan. Kalau misalnya hutan lindung, yang tidak boleh pemanfaatannya adalah Hasil Hutan Bukan Kayu (HBK). Selain itu, fungsi lain boleh, tidak ada larangan. Tapi tetap harus melihat peraturan, apa yang dibolehkan di situ,” bebernya.

Menurut Tri, semuanya tergantung atas izin, misal izinnya adalah Hutan Tanaman Rakyat (HTR) biasanya tidak ada penebangan apapun. Kecuali diizinkan untuk Hasil Hutan Kayu (HHK).

“Semua tetap harus ada izin, kalau gak ada izin artinya ilegal, bukan tidak sah. Kalau sah dan tidak sah itu tergantung persepsi hukum. Tapi kalau namanya ilegal artinya tidak sah menurut hukum. Terserah, kalau ilegal artinya tanggungjawab dia secara hukum tidak betul,” ungkapnya.

Meskipun hutan tersebut dikelola atas nama kelompok, jika tidak diberikan izin oleh pemerintah yang berwenang tetap saja tidak sah menurut hukum.

“Pemerintah desa artinya juga ilegal. Bicara pemerintah desa bisa kades atau perangkatnya. Contoh memberikan surat Alas Hak dalam kawasan, artinya dia bisa kena memperjualbelikan aset negara. Apapun jenis hutan yang penting di dalam kawasan hutan. Artinya dalam kawasan hutan tetap kawasan hutan, tidak akan berubah fungsi,” jelasnya.

Tri mesmastikan sejauh ini tidak ada izin untuk pembukaan lahan hutan di Kabupaten Natuna yang dikelurkan oleh pihaknya.

“Kalau izin sampai sekarang pembukaan lahan di kehutanan tidak ada. Tidak ada dikeluarkan. Kalau izin yang dikeluarkan oleh kementerian di sini cuma lima, itu pun untuk pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat. Tapi kalau izin pembukaan lahan itu tidak ada. Jika pun ada, kita tidak tau, dan apakah itu termasuk kawasan atau tidak, harus di teliti dulu,” pungkasnya.

Tri mengungkapkan meskipun Areal Penggunaan Lain (APL) seperti zona putih (warna penandaan peta kawasan hutan-red)  tidak menjadi kewenangan pihaknya, bukan berarti eral itu, tidak bisa disebut hutan.

“Zona putih artinya bisa jadi adalah APL, memang itu bukan kewenangan kehutanan, diluar kewenangan kami. Artinya diluar kawasan hutan boleh atau tidak, kami tidak punya urusan di areal itu. Bukan tidak disebut hutan. Makanya tadi saya bilang dari awal persepsi hutan itu apa, dan kawasan hutan itu apa,” tuturnya.

Tri menegaskan hutan bisa saja berada di zona putih. Guna meyakinkan koranperbatasan,com, Ia kemudian memberikan salah satu contoh untuk dapat dipahami secara bersama.

“Contoh abang punya tanah seperempat hektar ditumbuhi kayu-kayu. Misalnya di tengah hutan Ranai ini (sambil mengarahkan tangannya tepat di depan kantornya), nah itu menurut ilmu sudah di bilang hutan, tetapi bukan kawasan hutan. Kalau kawasan hutan, artinya disitu memang hutan atau tanah kosong ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan, bedanya itu,” paparnya. (KP).


Laporan : Hairil