Kewenangan Laut Diambil Alih, Ketua LSM Formis: UU 23 Penghalang Kemajuan Daerah

oleh -424 views
Ronny Kambey, Ketua LSM Formis Natuna

NATUNA – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Masyarakat Miskin (LSM Formis) Kabupaten Natuna, Ronny Kambey, menyayangkan perubahan UU Nomor 32 tahun 2004 ke UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur tentang kewenangan mengelola laut.

Aturan itu, kata Ronny terkesan dibuat sesuka hati, karena sedikitpun tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Khususnya yang berada di daerah maritim kepulauan seperti Kabupaten Natuna.

“Kalau cuma segitu, nelayan kita tidak bisa melaut. Artinya, pusat tidak pernah memikirkan nasib masyarakat Natuna. Bisa jadi mereka membuat UU itu, asal-asalan,“ ujar Ronny, saat bertamu di kantor koranperbatasan.com, Jm’at, 01 Oktober 2021.

Selain kewenangan laut, Ronny juga menyayangkan tindakan pemerintah pusat yang telah mengambil alih DBH Migas Natuna. Tindakan tegas itu, kata Ronny sama saja dengan mencipatakan pengangguran baru. Karena daerah tidak lagi memiliki kegiatan sebagaimana mestinya.

“Jadi apa yang mahu dinikmati oleh masyarakat dari hasil daerahnya. Ada hasil bumi, punya banyak ikan tapi tidak bisa dinikmati. Artinya pemerintah pusat suka melihat Natuna susah, masyarakatnya tidak punya pekerjaan, dan penghasilan tetap,“ cetus Ronny.

Seharusnya, lanjut Ronny, aturan dibuat mengarah pada terciptanya lapangan kerja baru disetiap daerah. Bukan melahirkan aturan berbelit-belit dan membingungkan rakyat.

“Nah, sekarang apa yang mahu kita buat untuk Natuna kedepan, sementara kewenangan telah diambil alih. Bagaimana mungkin perekonomian rakyat akan berkembang. Selama ini presiden bicara tentang kerja. Terus apa yang mahu kita kerjakan, kalau semuanya dikendalikan oleh pemerintah pusat,“ imbuhnya.



Ronny Kambey, Ketua LSM Formis Natuna (tengah) saat berada di Kantin Kantor koranperbatasan.com, Kamis, 29 September 2021

Mengambil alih kewenangan laut, menurut Ronny sama saja dengan membunuh perekonomian rakyat khususnya para nelayan lokal. Sebab sumber penghasilan masyarakat Natuna masih bergantungan dengan hasil laut dan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah.

“Dulu kita punya kewenangan mengelola laut, nelayan kita bebas, masih ada juga kegiatan, walaupun kegiatan-kegiatan dari pemerintah daerah. Kita masyarakat juga ikut menikmatinya. Sekarang semuanya dikendalikan oleh pemerintah provinsi dan pusat. Sementara daerah hanya melihat, menonton, orang luar bekerja. Apakah itu, yang pemerintah pusat inginkan,“ beber Ronny.

Dengan nada sedikit lantang, Ronny memastikan aturan tersebut terkesan mengkerdilkan daerah. Seharusnya UU dibuat tidak mengkerdilkan masyarakat, khususnya masyarakat maritim kepulauan.

“Sebenarnya tidak boleh begitu. Kalau begitu, siapapun bupatinya, daerah tidak akan berubah. Apa yang mahu dikembangkan. Namanya saja daerah maritim, tapi pekerjaan-pekerjaan dibidang kemaritiman semua dikelola oleh pemerintah provinsi dan pusat. Apakah itu disebut kemajuan,“ pungkas Ronny.

Menurut Ronny, diberlakukannya UU 23 tahun 2014, secara otomatis Pemerintah Kabupaten Natuna tidak bisa berbuat banyak. Karena anggaran telah diatur secara rapi oleh pemerintah pusat melalui Satker di provinsi.

“Anggaran masuk ke Kas Daerah hanya untuk pegawai, dan kegiatan-kegiatan rutin kantor. Seharusnya pemerintah pusat tidak seperti itu. Pemerintah pusat seharusnya bantu daerah mengembangkan potensi laut yang ada. Saya rasa mereka bikin UU itu, tidak berfikir kedalam,” sesal Ronny.

Ronny menegaskan, aturan tersebut tanpa disadari telah merusak rasa keadilan bagi rakyat Natuna. Sebab, ada pengkerdilan terhadap daerah yang memiliki hasil laut pada UU tersebut.

“Betul-betul kita dikerdirkan, kita punya laut tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, kasian masyarakat nelayan, kebebasannya telah diambil alih. Padahal masih banyak masyarakat makan pagi, kemudian sore tidak makan. Nah, sekarang kalau ada persoalan kita mahu tanya sama siapa. Menurut saya, UU ini menjadi penghalang kemajuan Natuna,“ cetusnya.

Ronny menyebutkan, Natuna tidak akan pernah maju jika kewenangan untuk mengelola lautnya di rampas secara paksa melalui sebuah aturan. Daerah akan maju jika daya beli masyarakatnya tinggi. Termasuk arus keluar masuk pertukaran manusia. Bukan mengambil alih kewenangan daerah.

“Sarana prasarana memadai yang sangat kita perlukan. Pemerintah pusat harus mempertimbangkan kembali aturan tersebut. Mereka harusnya berfikir bagaimana caranya agar daerah maritim kepulauan ini bisa berkembang. Mereka seharusnya membangun infrastruktur yang memadai, seperti bandara, pelabuhan-pelabuhan, termasuk jalan penghubung antar kecamatan,“ tutup Ronny.


Laporan : Amran