Tak Boleh Jalan Sendiri, Ilyas Sabli Ajak Pemkab Bangun Komunikasi Dengan Provinsi

oleh -393 views
Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri

NATUNA – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si, Dapil Kepri 7, Natuna-Anambas himbau Pemkab bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemprov terkait rencana pembangunan, agar penyerapan anggaran bisa maksimal, terutama sebelum mengeluarkan usulan kepada pemerintah pusat.

Ketua DPD Partai NasDem Natuna ini, menegaskan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berada di hujung perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri.

“Harus ada kerjasama yang baik antara kabupaten dengan provinsi, dalam mengelola pemerintahan ini. Jangan sampai kita menganggap itu ranahnya provinsi, ini kabupaten. Tapi bagaimana kita mengkolaborasikan program pemerintah provinsi dengan program kerja dan rencana kerja dari kabupaten,” tegas Ilyas menjawab koranperbatasan.com dikediamannya, Selasa, 14 September 2021.

Tujuannya kata Ilyas, agar dalam hal-hal tertentu yang tidak terselesaikan oleh kabupaten secara otomatis bisa di bawa ke tingkat provinsi. Kecuali urusan pendidikan tingkat SLTA, kelautan dan kehutanan yang memang sudah mutlak menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Seperti infrastruktur bisa kolaborasi antara kabupaten dengan provinsi, supaya yang tidak terealisasikan oleh kabupaten karena kekurangan anggaran bisa klop. Nah! tentu rencana kerjanya harus disampaikan dan disejalankan dengan provinsi,” pungkasnya.

Ilyas menilai komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi belum seberapa terlihat. Selama dua tahun menjabat wakil rakyat, ia mengaku belum ada pihak pemkab bersilaturahmi ke DPRD Provinsi menyampaikan apa yang menjadi kekurangan dan perlu diakomodir di provinsi.



“Kalau datang setidak-tidaknya, kekurangan apa bisa kita bantu, mungkin minta dimasukan ke anggaran, bisa dibicarakan. Selama dua tahun ini belum ada. Suatu kabupaten itu jangan menunjukan keegoan, menganggap dirinya mampu mengelola sendiri, ada hal-hal harus juga dibicarakan ke provinsi,” ujarnya.

Selaku Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, yang salah satunya membidangi tentang anggaran di tingkat provinsi, Ilyas pun berseloroh dengan sebuah istilah lama yang sering terucap dalam candanya.

“Ada komunikasi saya punya istilah, kom itu bahasa belanda kemari, muni bahasa jawa ngomong, kasi. Artinya komunikasi itu, datang, ngomong, kasi. Nah! macam mana mau kasi, orang tidak pernah datang, tidak pernah ngomong, tidak pernah minta,” cetus Ilyas tersenyum.

Ia menjelaskan dalam satu Provinsi Kepulauan Riau ada tujuh kabupaten/kota dengan rincian dua kota, lima kabupaten. Jika provinsi diibaratkan ayah dan kabupaten/kota adalah anak, tentunya anak harus mengerti.

“Ada tujuh beradik kita ini, dua kota, lima kabupaten. Kalau ayahnya pangling, dan linglung terkadang lupa juga dengan anaknya yang tujuh ini. Makanya anak harus sering-sering ngomong, kasih tau dan ingatkan ayahnya,” jelas Ilyas.

Makanya lanjut Ilyas, pemerintah kabupaten/kota harus sering-sering berkomunikasi, berkoordinasi dan bersinergilah dengan pemerintah provinsi untuk memenuhi kebutuhan terkait rencana pembangunan, agar dananya terealisasikan dengan baik.

“Kalau begitu pasti klop, tidak mampu kabupaten serahkan ke provinsi, jika provinsi tidak mampu nanti diantarkannya ke pusat. Pesan saya pemerintah kabupaten komunikasi lah yang baik terus-menerus dengan provinsi. Apa lagi kewenangan daerah sudah banyak beralih ke provinsi, jadi kabupaten jangan menjauh, artinya harus ngomong,” tutupnya. (KP).


Laporan : Johan