Jokowi Sidak ke Natuna, Kapal China Menghilang

oleh -289 views
Presiden RI Joko Widodo dikapal pengawas perikanan. (Foto: Kumparan.com)

NATUNA (KP)Presiden Joko Widodo menyambangi Pulau Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (7/1), untuk memastikan tak ada kedaulatan Indonesia yang dilanggar China. Jokowi dengan tegas menyatakan Natuna adalah bagian dari teritori Indonesia.

Sebab, akhir-akhir ini Perairan Natuna begitu disoroti karena muncul kapal-kapal ikan ilegal dari China. China enggan pergi dari perairan Natuna karena mengklaim perairan itu merupakan bagian dari nine dashed line.

Namun, dari hasil sidak, Jokowi mendapati fakta kapal China tidak masuk dalam teritorial kedaulatan RI. Mereka masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI.

 

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kanan) saat melakukan kunjungan kerja di Natuna. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat)

 

“Saya tanyakan ke Panglima ada kapal yang masuk ke wilayah teritorial, katanya enggak ada. Yang ada yang masuk ke ZEE. Itu lewat semua kapal bisa. Tapi hati-hati kalau dia nyuri ikan baru itu diusir atau ditangkap. Tapi tidak masuk dalam teritorial Indonesia. Tolong dibedakan,” kata Jokowi di Natuna, Kepulauan Riau.

Jokowi lalu meminta masyarakat lebih pernah melihat peristiwa ini. Ia menegaskan tak ada tawar menawar bila ada kapal asing yang masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia.



“Jadi jangan sampai ada yang justru, kita sendiri bertanya dan meragukan. Enggak ada. Dari dulu sampai sekarang Natuna adalah teritorial Indonesia, juga masuk dalam salah satu dari 500-an kabupaten/kota di Indonesia,” jelas Jokowi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, upaya Jokowi hadir di Natuna untuk menunjukkan orang nomor satu di Indonesia itu benar-benar memberikan perhatian serius.

“Apa yang ditunjukkan Presiden ini kan menjadi simbol negara. Bahwa negara betul-betul hadir dan negara, dalam hal ini pemimpin tertinggi kita, terutama dalam hal ini pemimpin tertinggi di bidang pertahanan negara itu hadir,” ungkap Pramono.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia untuk menguatkan penegasan kedaulatan Indonesia atas perairan Natuna. Mulai dari mengirim empat pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, menambah pasukan keamanan, hingga mengirim ratusan nelayan untuk mencari ikan sekaligus mengamankan wilayah NKRI.

“Karena gini, satu daerah kosong, kalau dibiarin, didudukin orang lama-lama, (nanti) ada klaim, de facto. De factonya kami di sini. Nah sekarang kita yang de facto,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Hanya berselang sehari, kunjungan Jokowi ke Natuna membuahkan hasil. Akhirnya, berdasarkan pemantauan udara, kapal-kapal China mulai keluar dari perairan Natuna.

“Berdasarkan pengamatan dari TNI AU melalui pengintaian udara, mereka, artinya kapal-kapal China yang waktu itu melakukan ilegal fishing, mereka sudah keluar dari ZEE kita pasca-kunjungan Bapak Presiden ke Natuna,” kata Kapuspen TNI, Mayjen TNI Sisriadi, Kamis (9/1).

Menurut Sisriadi, kehadiran Jokowi memberi pesan kuat terhadap negeri Tirai Bambu itu. Pesan Jokowi seperti ditanggapi baik oleh China.

“Saya kira itu dibaca dengan cermat oleh Beijing (China) dan kapal-kapal nelayan yang diback up oleh kapal Coast Guard mereka dalam hal ini kapal pemerintah, sudah meninggalkan ZEE,” ujar Sisriadi.

Meski demikian, TNI tetap mengencangkan kekuatan di Natuna, baik lewat operasi laut dan udara.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta seluruh pihak untuk tak membuat panas situasi terkait persoalan di Natuna. Ia juga sudah berkoordinasi dengan Presiden Jokowi terkait sikap tegas NKRI harga mati, serta tak ada tawar menawar dengan siapa pun.

 

Prabowo saat di Kantor Luhut Binsar Pandjaitan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1). (Foto: Kumparan.com/Abdul Latif)

 

“Ya kan jelas beliau (Jokowi) katakan kedaulatan harga mati. Tapi kita jangan kita panas-panasin ya,” ucap Prabowo.

Dijelaskan kembali, banyaknya kapal asing yang melewati Perairan Natuna hanya berada di wilayah ZEE. Hal itupun diperbolehkan selama tidak melakukan eksploitasi tanpa izin pemerintah.

Namun, jika nanti ada eksploitasi ikan di wilayah tersebut maka tentunya harus berdasarkan izin yang dikeluarkan.

“Kalau eksploitasi ikan atau mineral itu harus kerja sama harus izin kita. Nah ini kan bisa diselesaikan kita bisa negosiasi. Ya kita cool aja. Selalu saya katakan,” tutup Prabowo.

 

 

 


Sumber: KUMPARAN.COM/Nabilla Fatiara


 


Memuat...