Optimisme dan Harapan Sang Wakil Bupati Ngesti Yuni Suprapti Diakhir Masa Bakti

oleh -539 views
Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA, Wabup Natuna

NATUNA (KP) – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Natuna, Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA diakhir masa jabatannya menghimbau masyarakat Natuna untuk dapat bersama-sama menjaga keutuhan NKRI termasuk keberadaan pulau-pulau terluar yang menjadi tugas pemerintah daerah dan pusat.

Ngesti menjelaskan, dari dulu Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna berkomitmen tetap selalu berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) meskipun pernah menjadi rebutan beberapa negara asing.

“Negara lain memeng ada menginginkan agar Natuna bergabung dengan negara mereka, dulu sempat ada isu-isu terutama China dan Malaysia, tetapi atas komitmen bersama Natuna tetap cinta Indonesia,” jelasnya.

Menurut Wabup yang akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 04 Mei 2021 nanti, dari segi pertahanan batas wilayah Natuna sudah ada kesepakatan dan harus menjaganya bersama-sama.

“Makanya Natuna dijadikan daerah pertahanan dan keamanan, itu program dari pemerintah pusat, daerah harus mendukungnya,” ungkap Ngesti, menjawab koranperbatasan.com di ruang dinasnya baru-baru ini.

Kata Ngesti, bukti nyata dari kerja bersama itu bisa dilihat adanya beberapa lembaga pertahanan milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditempatkan dibeberapa daerah maritim kepulauan guna mejaga daerah perbatasan khususnya Pulau Natuna agar tetap aman.



Ngesti melihat selain kesiapan TNI, Pemda Natuna melalui Dinas Pendidikan dan Bankesbang juga punya peran penting bagaimana meningkatkan motivasi rasa nasionalisme anak-anak muda melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa membangkitkan rasa cinta kepada tanah air.

“Darah kita merah, artinya tetap punya komitmen bahwa NKRI adalah sesuatu yang perlu kita perjuangkan. Karena Natuna memiliki banyak pulau-pulau kecil berpotensi tetapi rawan jika tidak terdata. Jika tidak dijaga dengan baik pulau-pulau kecil itu bisa hilang,” tuturnya.

Sebagai Wabup Natuna, Ngesti mengajak masyarakat bergandengan bersama dengan TNI-Polri dan instansi terkait lainnya, menjaga keutuhan NKRI dari perbatasan Natuna yang diketahui memiliki banyak sumber daya alam.

“Harus kita bangkitkan karena pemerintah pusat menginginkan Natuna terkenal dan berkembang, makanya Natuna dijadikan geopark nasional salah satu daerah kaya akan potensi sumber daya alamnya,” pungkas Ngesti.

Wakil Bupati Natuna periode 2015 itu menilai keberadaan Badan Pengelola Perbatasan juga memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan NKRI karena Natuna berada di daerah perbatasan berhadapan langsung dengan Negara Asean.

“Meski dalam peraturan pemerintah daerah boleh dihilangkan, tetapi karena Natuna memang betu-betul berada di perbatasan memiliki banyak pulau berpotensi maka lembaga itu tetap harus ada. Supaya bisa membangun daerah agar berkembang sehingga masyarakat tidak tergiur dengan negara lain,” tegas Ngesti.

Contoh di Kalimantan karena daerahnya kurang diperhatikan oleh pemerintah provinsi dan tidak memiliki badan perbatasan, maka secara nasionalis dan secara ekonomi mereka iri, kesenjangan sosialnya menonjol sehingga mereka bergabung ke negara lain.

“Nah, kita berharap hal-hal seperti itu tidak terjadi di Natuna, makanya keberadaan badan perbatasan sangat penting, termasuk badan perjuangan minyak bumi dan gas bumi juga penting,” terang Ngesti.

Terkait kekayaan alam Minyak Bumi dan Gas (Migas) Politisi Partai Golkar itu menceritakan sudah banyak terobosan yang dilakukan oleh Pemda Natuna. Perjuangan bersama elemen masyarakat terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dari potensi kekeyaan alam Migas sudah berlangsung sejak tahun 2004 silam.

“Dulu pemerintah daerah sudah berupaya mendapatkan haknya walaupun perjuangan berakhir tidak menyenangkan bagi pemimpin kita saat itu, tetapi itu lah perjuangan seoarang pemimpin agar kita mempunyai hak yang besar dari DBH Migas. Alhamdulillah hasil perjuangan pemimpin kita saat itu, sampai sekarang Natuna bisa menikmatinya,” ujar Ngesti.

Ngesti mengatakan Natuna masih memiliki “PR” yang harus diselesai atas potensi kekayaan alam minyak bumi dan gas bumi yang diketahui berada di perairan laut Natuna dan Anambas.

“Bagi hasil disampaikan pemerintah pusat sudah berkurang khususnya untuk provinsi. Memang kita tidak bisa semena-mena karena provinsi juga menginginkan haknya. Nah ini sudah dirancang menjadi Undang Undang, terutama daerah penghasil harus mendapatkan haknya dengan asas keadilan. Sampai hari ini Undang Undang tentang itu belum selesai, ini juga masih diperjuangkan oleh daerah-daerah penghasil minyak,” jelasnya.

Istri mantan Bupati Natuna periode 2005, Daeng Rusnadi itu, mengungkapkan alasan utama DBH Migas harus diperjuangkan karena menyangkut kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan lahir batin dan kesejahteraan APBD untuk menggenjot pembangunan Natuna.

“Masyarakat kita harus menikmati hasil kekayaan alam yang dimilikinya, meraka harus mandiri karena kekayaan alamnya luar biasa. Natuna memiliki pariwisata indah, ikan melimpah. Artinya harus ada peningkatan kesejahteraan, meskipun secara nasional kita sudah mendapatkan tingkat kesejahteraan, cuma perlu ditekankan bagaimana sumber daya alam yang melimpah ini mendatangkan manpaat bagi masyarakatnya,” harap Ngesti.

Pengaruh globalisasi dan perkembangan geopolitik juga geoekonomi terutama Natuna sebagai daerah penghasil migas dan ikan terbesar harus mengubah orientasi politik dari pendekatan keamanan kependekatan kesejahteraan.

Natuna kata Ngesti harus memiliki langkah-langkah strategis untuk dapat memanfaatkan potensi kekayaan alamnya sendiri. Hal ini berkaitan dengan adanya dorongan pengaruh globalisasi dan perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini.

“Sekarang banyak anak-anak kita selesai sekolah tetapi tidak bisa mengolah sumber daya alamnya. Sarjana perikanan, pulang ke Natuna kerja jadi wartawan ini kan luar biasa. Jadi kita memang harus berjuang meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan skilnya, bagaimana anak-anak yang sudah selesai sekolah diberikan ruang mengelola sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan,” cetusnya.

Secara geopolitik lanjut Ngesti, sejak dulu memang Natuna memiliki mimpi besar sesuai dengan keinginan bersama adalah menjadikan Natuna Provinsi yang bersifat khusus termasuk Anambas.

“Peluangnya sudah ada karena Natuna daerah strategis, tetapi tetap saja kita harus berjuang. Ingin jadi provinsi perlu perjuangan hebat, hari ini kita lihat bukan saja dari kalangan atas tetapi kalangan bawah juga sudah menggaungkan dan berjuang secara bersama. Nah gaungnya memang harus dinaikkan seperti kita punya minyak harus digaungkan, kalau tidak digaungkan kita dianggap diam saja,” bebernya.

Sosok Kartini dari perbatasan itu, merasa hak Natuna menjadi provinsi memang ada, karena berada dipusaran politik internasional, berhadapan langsung dengan banyak negara dan memiliki jalur pelayaran tersibuk di dunia.

“Saya rasa kalau pemerintah pusat jeli memperhatikan Natuna mereka bisa mainkan kebijakannya menjadikan Natuna Provinsi Khusus. Karena kita adalah daerah yang sangat-sangat strategis, kaya dan sangat rawan, maka kebijakan pemerintah pusat harusnya sudah melihat ini,” ujarnya.

Sebagai Wabup Natuna, Ngesti berharap perjuangan menjadikan Natuna dan Anambas Provini Khusus jangan sampai berdarah-darah. Tim perjuangan yang dibentuk harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak.

“Harus ada juru bicara yang bisa meyakinkan pemerintah pusat bahwa Natuna memang harus segera dijadikan provinsi. Caranya bangun komunikasi baik antar pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sudah dibentuk Tim 9 tolonglah pemerintah pusat lihat dengan terbuka bagaimana kondisi Natuna, jangan dipandang sebelah mata,” tutupnya. (KP).


Laporan : Tim Redaksi