Terbentur Keputusan Menteri Agama, 94 Calon Jamaah Haji Natuna Batal Diberangkatkan

oleh -624 views
H. Nasoha, S.Ag, Kasi Penyelenggaran Haji dan Umrah Kamenag Natuna

NATUNA (KP) – Menanggapi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaran Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M, Kantor Kementrian Agama Kabupaten Natuna, Provinsi Kepualauan Riau, mengikuti keputusan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh H. Nasoha, S.Ag selaku Kasi Penyelenggaran Haji dan Umrah Kantor Kementrian Agama Kabupaten Natuna.

“Sesuai dengan KMA Nomor 660 Tahun 2021 yang sudah dikonferensikan, tentu kita mengikuti keputusan itu,” sebut Nasoha menjawab koranperbatasan.com di ruang kerjanya,  Jum’at 04 Juni 2021.

Nasoha mengatakan,  jumlah jamaah yang akan berangkat pada tahun ini khususnya dari Kabupaten Natuna sebanyak 94 Calon Jamaah Haji (CJH), segela persiapan kerberangkatan sudah disiapkan, namun keputusan pemerintah harus tetap diikuti. Demi menjaga keselamatan diri CJH menjadi pertimbangan di masa pandemi Covid-19 ini.

“Untuk daerah kita sudah mempersiapkan paspor dan lainnya, karena keputusan itu berlaku untuk seluruh CJH se-Indonesia maka 94 CJH dari Kabupaten Natuna juga ikut batal diberangkatkan tahun ini,” kata Nasoha.

Menurut Nasoha, sampai saat ini masih belum ada CJH dari Kabupaten Natuna yang magajukan pengunduran diri atau menarik dana akibat dari pembatalan keberangkatan jamaah haji tersebut.

“Jika dilihat dari karakter masyarakat kita khususnya di Kabupaten Natuna, kecil kemungkinan menarik dana itu karena mereka sudah berjuang dengan penuh harap, insya allah mereka akan menjadi prioritas untuk pemberangkatan di tahun 2022 mendatang,” pungkasnya.



Nasoha menjelaskan, porsi antri CJH untuk Provinsi Kepualuan Riau jika menabung pada saat ini maka harus menunggu masa pemberangkatan selama 20 tahunan baru bisa berangkat. Jika terdapat CJH mengundurkan diri, kemudian punya keinginan lagi untuk berangkat, maka mereka harus mengulang dari awal.

“Jika nanti misalkan terdapat CJH meninggal atau sakit permanen, sesuai dengan ketentuan yang ada maka mereka bisa digantikan oleh ahli waris. Boleh diantaranya suami, istri atau anak  dengan nomor porsi CJH yang bersangkutan,” terang Nasoha.

Lebih jauh Nasoha menuturkan pengelolaan keuangan jamaah haji saat ini tidak di Kementrian Agama melainkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Bagi CJH khususnya di Kabupaten Natuna bisa mendatangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna jika punya keinginan untuk menarik dana storan akibat dari pembatalan keberangkatan ini, serta akan mendapatkan penjelasan dan prosedur serta syarat-syarat pengambalian dana,” tuturnya.

Nasoha berharap kepada seluruh jamaah bisa menerima keputusan pemerintah.  “Niat jamaah sudah luar biasa, memang ini pahit sudah tahun ke 2, kita tunggu saja sampai waktu yang ditetapkan. Mudah-mudahan tahun depan kesehatan kita tetap mendukung serta mendapatkan kenyamanan dalam beribadah,” tutupnya. (KP).


Laporan : Johan – Heril