Kemendagri dan Pemkab Bandung Teken Replikasi Inovasi

oleh -229 views

BANDUNG (KP),- Dalam rangka mendorong inovasi daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri bersama Pemerintah Kabupaten Bandung menandatangani komitmen bersama Replikasi Inovasi. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Bandung dan Kepala Badan Litbang Kemendagri, bertempat di Soreang, Bandung Kamis, 10 September 2020.

Kepala Badan Litbang Kemendagri, DR. Agus Fatoni menyampaikan bahwa tujuan penandatanganan komitmen adalah untuk mereplikasi inovasi yang dilakukan oleh Pemkab Bandung, agar dapat digunakan secara nasional oleh Pemerintah Daerah lainnya, dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.

Inovasi yang akan direplikasi adalah Elektronik Survey Kepuasaan Masyarakat (E-SKM). Aplikasi ini berfungsi untuk mempermudah dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, inovasi yang akan direplikasi adalah Inovasi Aplikasi Kelitbangan Sabilulungan (APIKS). Aplikasi ini digunakan untuk menghimpun data inovasi daerah yang berasal dari semua Organisasi Perangkat Daerah, dengan seluruh eviden yang digunakan dalam pengukuran indeks inovasi daerah dan sebagai data base inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan.

Kementerian Dalam Negeri juga akan mereplikasi inovasi Sabilulungan Bangun UMKM dan Koperasi Untuk Masyarakat (Sabuk Mas). Aplikasi ini merupakan sarana mempertemukan antara penjual dan pembeli, yang berfungsi untuk mempermudah masyarakat dalam jual-beli secara online yang dapat digunakan secara gratis.

Adapun replikasi inovasi daerah yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri bersama dengan Pemerintah Daerah bertujuan sebagai berikut :

Pertama mendukung inovasi Kemendagri yaitu Puja Indah 1.0 (Pusat Jejaring Inovasi Daerah) yang telah dikembangkan sejak 2018. Layanan Puja Indah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk  mendapatkan layanan administrasi yang menjadi kebutuhan masyarakat secara umum dan bersifat kebutuhan dasar. Puja Indah versi 1.0 telah diminati dan telah ditindaklajuti berupa pernyataan komitmen penerapan antara Kemendagri dengan beberapa Pemerintah Daerah.



Puja indah versi 1.0 ini terdiri dari 13 layanan administrasi pemda berbasis urusan pemerintahan dan potensi daerah dan telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional 2020-2024.

Kedua mendifusikan praktek baik penyelenggaraan pemerintahan daerah  kepada pemerintah daerah lainnya. Ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan pemerintahan daerah melalui digitalisasi layanan pemerintahan berbasis elektronik.

Keempat memperkuat pelayanan publik yang berkualitas dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan penyebarluasan informasi khususnya terkait praktek replikasi, sebagai cara yang efektif untuk pembinaan inovasi daerah. (KP/Hepi).


 


Memuat...