Ketua DPRD Dukung Keinginan Masyarakat Menjadikan Natuna Provinsi Khusus

oleh -154 views
Ades-Putra-Ketua-DPRD-Kabupaten-Natuna

NATUNA (KP),- Melalui peraturan Undang Undang nomor 23 ahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat mengeluarkan moratorium terhadap pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).

Hingga akhir 2019 kemarin, daftar antrian daerah yang ingin mengajukan pemekaran wilayahnya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus bertambah hingga kini mencapai 315, baik pemekaran provinsi maupun kabupaten/kota diseluruh Indonesia. Termasuk permohonan Provinsi Khusus Natuna-Anambas, yang ingin memisahkan diri dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Ketua-DPRD-Natuna-Andes-Putra-dalam-suatu-momen-bersama-unsur-pimpinan-FKPD-Natuna

Meski Pemerintah Pusat belum mencabut moratorium tentang pemekaran DOB tersebut, namun sejumlah pihak di Kabupaten Natuna, baik dari Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda, tetap “ngotot” menjadikan Natuna provinsi yang bersifat khusus.

Salah satunya Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Andes Putra, yang mengaku tetap menginginkan kabupaten yang berada diujung Utara NKRI tersebut, dapat dimekarkan menjadi provinsi. “Kita tetap mendukung jika Pemerintah Pusat mengabulkan permohonan pemekaran Provinsi Khusus Natuna. Sebab hal itu sudah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat,” ungkap Andes Putra, kepada media ini, Senin, 06 Januari 2020.

Menurut Andes Putra, keinginan puluhan ribu jiwa rakyat yang berada disalah satu daerah perbatasan itu, bukan tanpa alasan. Pasalnya berdasarkan Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut.

Ketua-DPRD-Natuna-Andes-Putra-baju-batik-bersama-Danlanud-RSA-Ranai-Kolonel-Pnb-Fairlyanto

Sementara luat luas wilayah Kabupaten Natuna terdiri atas 95,23 persen berupa lautan dan hanya tersisa sekitar 0,75 persen adalah daratan. Sementera Pemerintah Daerah hanya memiliki kewenangan atas wilayahnya kurang dari satu persen saja. “Sehingga kita tidak bisa berbuat banyak dalam menjaga dan mengelola wilayah perairan laut. Padahal sumber daya alam kita yang terbesar berasal dari laut,” tutur Andes.

Kata Andes, pemekaran Provinsi Khusus Natuna akan membawa dampak positif bagi daerah setempat, demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Selain itu, letak geografis Natuna yang berbentuk kepulauan dan jauh dari Pusat Pemerintahan Provinsi Kepri di Kota Tanjungpinang, membuat rentan kendali antar keduanya menjadi terhambat.



“Intinya kita ingin mempunyai kekuasaan penuh terhadap laut sebagai sumber pendapatan utama masyarakat kita. Selain itu, jika status kita sudah provinsi penjagaan terhadap laut kita juga akan semakin intens, karena hanya terfukus kepada Natuna dan Anambas saja,” pungkasnya.

Andes-Putra-saat-melakukan-salam-komando-dengan-Kapolres-Natuna-AKBP-Nugroho-Dwi-Karyanto-SIK

Mengenai moratorium, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut berharap Pemerintah Pusat dapat mencarikan landasan hokum lain. Seperti kebijakan khusus yang diberikan Presiden RI Joko Widodo terhadap Provinsi Papua dan Papua Barat untuk memekarkan untuk memekarkan dua wilayah baru di daerah tersebut dengan dalih strategis pembangunan nasional.

“Apalagi saat ini wilayah laut Natuna sedang terancam atas klaim China. Untuk itu perlu ditingkatkan pengawasan dan pengamanan disekitar wilayah tersebut. Menjadikan Provinsi Khusus merupakan salah satu cara demi meningkatkan kedaulatan NKRI. Karena daerah kita berbatasan langsung dengan beberapa negara luar yang sangat rawan terjadi pelanggaran batas wilayah. Karena itu perlu adanya perlakuan khusus terhadap daerah kita, jangan disamakan dengan daerah lain,” terangnya. (KP).


Laporan : Erwin Prasetio



Memuat...