Menilik Lebih Dekat Infrastruktur Prioritas Wilayah Kepulauan Riau

oleh -433 views
Ketua-IAP-Kepulauan-Riau-Roby-Kurniawan-S.PWK

BINTAN (KP),- Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Provinsi Kepulauan Riau berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai salah satu program strategis dalam rangka mewujudkan tenaga professional di bidang penataan ruang dan pengembangan wilayah khususnya di wilayah Kepulauan Riau.

Ketua IAP Kepulauan Riau, Roby Kurniawan, S. PWK, dalam kegiatan Webinar 1 IAP Kepulauan Riau mengatakan Webinar terselenggara atas kerjasama IAP Kepulauan Riau dan Ruang Urban Indonesia (RUBI), Kamis 11 Juni 2020 dengan tema “Menilik Lebih Dekat Infrastruktur Prioritas Wilayah Kepulauan Riau (Post Covid-19)”.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber berkompeten dibidangnya dan dipandu oleh Dr. Alpano Priyandes, ST, M.Sc, yang memberikan ulasan awal terkait topik Webinar bahwa ketersediaan infrastruktur, sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya yang selanjutnya akan mendorong produktivitas dan efisiensi ekonomi masyarakat.

Wilayah Kepulauan Riau secara geografis berbatasan dengan negara tetangga sehingga harus mampu berdaya saing dengan wilayah sekitarnya perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Disamping itu, infrastruktur di wilayah kepulauan diperlukan konektivitas sehingga mengurangi disparitas antar wilayah. Webinar ini mencoba menjawab infrastrutkur yang menjadi prioritas di wilayah Kepulauan Riau.

Narasumber pertama H. Ansar Ahmad, SE, MM, Anggota DPR RI Komisi V Dapil Kepulauan Riau dengan tema skenario pemulihan ekonomi wilayah Kepulauan Riau Post Covid-19 menyebutkan pemerintah pusat telah menerbitkan beberapa kebijakan sebagai dasar upaya pemulihan ekonomi agar mampu mempertahankan kondisi ekonomi dari gangguan sehingga tidak terjebak pada skenario sangat berat yang akan berdampak pada sosial ekonomi masyarakat.

Upaya pemerintah pusat melalui pelebaran anggaran, relaksasi kebijakan dan insentif bagi pelaku usaha harus diikuti oleh pemerintahan daerah melalui relaksasi kebijakan sesuai kewenangan seperti penurunan tarif atau pajak bagi pelaku usaha termasuk UMKM sehingga dapat meningkatan daya beli masyarakat.

Dua hal yang disampaikan Anshar Ahmad yaitu pemerintah daerah harus sungguh-sungguh memanfaatkan sebesar-besarnya anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat  untuk pemulihan ekonomi masyarakat, seperti insentif bagi pelaku usaha.



Kedua, mengatur keuangan daerah melalui relokasi anggaran pada pemulihan dan ketahanan ekonomi masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Program pembangunan infrastrutkur perdesaan juga menjadi perhatian pemerintah pusat dalam rangka pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk bersinergi dalam mensukseskan program pemerintah pusat yang pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.

Anshar Ahmad, juga mengajak Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Kepulauan Riau agar program pemerintah daerah sejalan dan mendukung kebijakan relaksasi–relaksasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat sesuai kewenangan melalui kesepakatan dengan DPRD.

Selanjutnya, mengajak kepada semua pihak terutama IAP Kepulauan Riau untuk menyambut new normal dengan sama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas dengan new normal karena kesadaran masyarakat menentukan keberhasilan kita menghadapi covid 19 ini.

Tema kedua yang dibahas pada Webinar IAP Kepulauan Riau adalah kebijakan pembangunan infrastruktur Provinsi Kepulauan Riau yang disampaikan oleh Drs. H. Naharuddin, MTP, selaku Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan (Barenlitbang) Provinsi Kepulauan Riau.

Kata Naharuddin, karateristik wilayah Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan dengan total luas laut sekitar 96% dan luas daratan hanya sekitar 4% menjadi salah satu dasar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggunakan ocean approach dalam pengembangan wilayah.

Aglomerasi penduduk di Pulau Batam yaitu sehingga 58% dari jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi di Pulau Batam. Dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah, strategi pembangunan wilayah Kepulauan Riau dengan pendekatan dual track yaitu pertama mempercepat pelaksanaan pembangunan wilayah KPBB agar sejajar dengan kawasan-kawasan sejenis yang sudah lebih maju dan sejahtera.

Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) meliputi KPBPB Batam, KPBPB Bintan, KPBP Karimun dan KPBPB Tanjungpinang. Kedua mengembangkan sentra-sentra ekonomi di wilayah Natuna, Anambas dan Lingga (NAL) sesuai dengan potensi/ agro ekosistem dominan pemerintah.

Katanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas menjadi salah satu dari 5 (lima) prioritas RKPD Tahun 2021 dengan 7 proyek strategis antara lain pembangunan Jembatan Batam Bintan untuk konektivitas antar wilayah dan mendongkrak  pertumbuhan ekonomi  Provinsi Kepulauan Riau.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau katanya tengah mengusulkan 3 proyek prioritas kepada pemerintah pusat yaitu pembangunan jembatan Batam Bintan, pembangunan Fly Over Simpang Kabil Batam dan Pembangunan SPAM Regional Pulau Bintan.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Dr. Phil. Hendricus Andy Simarmata, ST,M.Si merupakan narasumber terakhir pada Webinar 1 IAP Kepri dengan tema “Planning For Small Islands Region” menghatakan Kepulauan Riau secara alamiah memiliki kekhasan dan perlu kita diskusikan bersama bagaimana kekhasan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.

Konsep-konsep pembangunan wilayah kepulauan sudah banyak namun bagaimana kita dapat mengadopsi dan adapatasi sesuai kekuatan masyarakat lokal. Kepulauan Riau memiliki laut sebagai laboratorium hidup yang harus dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Menurutnya, wilayah kepulauan memiliki peluang untuk menjadi maritime city, dimana laut bukan menjadi bagian belakang melainkan menjadi centre dari pembangunan.  Diawali dengan pemahaman yang sama bahwa melihat laut bukan hanya sekedar daratan tetapi juga struktur biogeofisik atau penampangnya sehingga dalam penataannnya tidak layak berbasis daratan tetapi harus berbasis keberlanjutan gugus pulau serta habitat laut pendukung kehidupan setempat.

Kedua katanya adalah ketika melihat laut harus mempertimbangkan keberadaan setiap lapisan fisik laut sesuai dengan karakteristik masing-masing terkait dengan pengelolaan kekayaan kelautan dan perikanan.

Pendekatan blue economy melihat bahwa laut memberikan banyak sumber daya alam baik perikanan, energy, industry farmasi, maritime transport, pariwisata yang dalam pengembangannya yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pemanfaatan ini perlu intervensi teknologi yang melekat pada infrastruktur agar lebih sensitive dengan ekosistem pesisir. Konsep ini dapat menjadi standar pembangunan infrastruktur wilayah Kepulauan, yang membedakan dengan pembangunan di daratan.

Potensi blue carbon yang dimiliki oleh wilayah kepulauan sangat besar dan merupakan asset atau modal pembangunan melalui perhitungan valuasi ekonomi yang selanjutnya menjadi dasar negosiasi investasi.

Pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan diatas laut tanpa merusak  bahkan memberi nilai tambah sehingga menjadi daya tarik investasi, misalnya rumah diatas laut untuk kalangan atas, kapal –kapal yang dilengkapi teknologi untuk melihat keindahan bawah laut, restoran apung dan lain-lain. Konsep pembangunan kepulauan dengan pendekatan blue economy ini perlu diawali dengan riset-riset untuk menggali lebih dalam kekuatan lokalitas dan politik pembangunan harus mendukung hal tersebut.

Resiko yang perlu diperhatikan oleh wilayah kepulauan yaitu antara lain bentuk alam sebagai pulau kecil, dinamika laut, perubahan iklim, struktur lapisan dasar yang kurang stabil, aktivitas gelombang akibat badai, kekeringan. Peta resiko yang sudah ada perlu didukung dengan adaptasi dan intervensi keruangan serta pembangunan infrastruktur berbasis alam.

Terkait Healt Risk untuk wilayah kepulauan lebih kecil dibandingkan dengan wilayah daratan. Ancaman pertama adalah kesehatan, dimana perlu mempersiapkan rantai pasok supply demand. Tahap berikutnya adalah kerentanan ekonomi terutama pada sektor-sektor riil (industri, pariwisata, transportasi, perdagangan) berikutnya adalah kita masuk pada memanfaatkan potensi ekonomi kelautan dengan diawali intevensi teknologi dan investasi jenis baru seperti pariwisata.

Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk pembangunan wilayah kepulauan adalah memperkuat ketahanan value chains dan memastikan ketersediaan barang medis dan layanan kesehatan (During Covid19 Pandemic) memusatkan orientasi pembangunan pulau – pulau kecil pada ekonomi kelautan,  melalui RPJMD, RKP (Post-Covid19 Recovery)

Mengembangakan konektifitas lebih jauh lagi agar ekonomi pulau – pulau kecil berbasis sumber daya laut agar industry maritime dapat tumbuh maju sehingga perekonomian kepulauan riau tidak hanya tergantung pada batam (Post-Covid19). Pemanfaatan teknologi secara kreatif dan system yang terbarukan untuk mengembangkan pulau-pulau kecil (Industri 4.0).

Narasumber pada Webinar 1 IAP Kepri ini satu pemahaman bahwa pembangunan wilayah kepulauan harus berbasis pada kelautan dengan memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan dan berdasar pada kekuatan masyarakat lokal dengan pendekatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, lembaga riset dan lembaga asosiasi antara lain Ikata Ahli Perencanaan (IAP), khususnya IAP Kepulauan Riau. (KP).


Laporan : Ependi Abidin


 


Memuat...