Natuna “Tolak” Dari Klaim Batas Wilayah dan Kapal Pantura Hingga Virus Corona

oleh -739 views
Suasana-Ruang-Rapat-Paripurna-DPRD-Natuna-Jumat-31-Januari-2020-warga-tolak-rencana-karantina-WNI-dari-China

NATUNA (KP),- Natuna Oh Natuna….! kata Harunnurasyid mengeluh berulang-ulang kali menyebut nama kampung halamanya, menanggapi rencana Pemerintah Pusat mengkarantina WNI yang akan dievakuasi dari Provinsi Hubei, termasuk Kota Wuhan, China terkait wabah virus corona yang melibatkan sejumlah pihak, seperti Kemenkes dan Kemendagri dan menjadikan Natuna sebagai tempat karantina.

Rencana evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Negeri Tirai Bambu yang selama ini tersebar di Wuhan, Xianing, Huangshi, Jingzhou, Xianyang, Endhi, dan Shiyan ke tanah air yang diperkirakan sebanyak 200 lebih orang melalui Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Provinsi Kepulauan Riau menuju Kabupaten Natuna mendadak viral.

Cerita hangat tentang evakuasi mengkarantina WNI dari Republik Rakyat China ke Natuna dalam beberapa hari ini hampir disetiap tempat persinggahan, seperti rumah makan, warung kopi, bahkan di rumah-rumah pribadi. Maraknya cerita tentang virus berbahaya yang bernama corona ini membuat masyarakat Natuna ketakutan.

Meskipun Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menyebutkan sebanyak 243 WNI di China sampai saat ini dipastikan dalam keadaan baik dan bebas dari virus corona. Menurut Kemenlu kebanyakan dari mereka adalah para pelajar yang tersebar dibeberapa kota di China.

“Jumlah WNI yang tinggal di daerah karantina sebanyak 243, mayoritas mahasiswa. Saat ini dalam keadaan baik. Saya garisbawahi dalam keadaan baik, sehat dan tidak ada yang terjangkit virus corona,” terang Pelaksana Tugas Jubir Kemenlu, Teuku Faizasyah, dalam Konferensi Pers di Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 27 Januari 2020.



Sebelumnya, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Anung Sugihantono menyebut penanganan terhadap WNI dari Wuhan bisa berbeda-beda tergantung pada waktu pemulangannya. Dalam hal ini, Kemenkes berkoordinasi dengan lembaga terkait.

“Evakuasi itu adalah sebuah opsi yang sedang dipikirkan. Sedang disiapkan oleh Pemerintah Indonesia sejalan dengan perkembangan-perkembangan yang ada di Wuhan dan kebijakan dari Pemerintah Tiongkok,” ungkapnya dalam acara Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020.

Terkait hal ini, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan jajarannya untuk mengevakuasi 243 WNI yang ada di Hubei. Kementerian Luar Negerilah yang menjadi koordinator dari rencana tersebut. Ada dua opsi yang diberikan Kemenlu. Pertama, mereka berencana membawa WNI dari Hubei ke provinsi lain di China untuk diperiksa dan dipastikan sehat. Opsi lainnya, pemerintah langsung membawa ke Indonesia lalu mengkarantina para WNI itu.

Kemudian ada beberapa tempat yang bisa menjadi alternatif untuk mengkarantina WNI. Awalnya, pemerintah menjadikan RSPI Sulianti Saroso yang sudah dilengkapi 11 ruang isolasi khusus berstandar internasional. Selain RSPI Sulianti Saroso, ada empat opsi tempat karantina lainnya yakni, Pertama, Asrama Haji Pondok Gede, Kedua, sebuah tempat yang aman dekat Bandara Kertajati, Ketiga sebuah pulau di Kepulauan Seribu, Keempat Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Gelisah masyarakat Natuna terlihat saat Kementerian Kesehatan RI Derektorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mengeluarkan surat nomor KJ.01.02/1/239/2020 tentang permohonan fasilitasi tenaga kesehatan jiwa, menyebutkan bahwa akan ada pemulangan WNI dari Wuhan, proses karantina akan dilaksanakan di Pulau Natuna, Kepulauan Riau.

Rencana ini menjadi sorotan tajam Anggota DPRD Provinsi Kepri, Dapil Natuna-Anambas, Hadi Candra. “Jelas kita menolak rencana Natuna dijadikan lokasi karantina bagi 243 WNI asal Indonesia. Karena dari fasilitas medis dan sarana pendukung tidak memadai di Natuna itu,” tegas Candra.

Meskipun dalam isi surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Derektorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit itu hanya menjadikan Natuna sebagai tempat karantina selama 14 hari saja dan biayanya dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan. Masyarakat Natuna tetap saja menolak keras, karena takut terjangkit virus berbahaya yang disebut belum ada obatnya itu.

Jum’at 31 Januari 2020 sekira pukul 21:30 WIB masyarakat beramai-ramai mendatangi rumah aspirasinya. Mereka mendesak agar para wakil rakyat yang mereka pilih pasca pemilu kemarin segera mengadakan rapat. Sebab sebanyak 243 WNI tersebut akan segera sampai di Natuna. “Pokoknya kami masyarakat Natuna menolak keras. Jangan sampai WNI dari Wuhan masuk ke Natuna. Apa lagi sampai dikarantina disini,” pekik warga yang terlihat berhasil membuat sesak Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Natuna malam itu.

Teriakan warga itu kemudian disambut dengan teriakan pula oleh salah seorang wakil rakyat. “Pokoknya apapun bentuknya yang datang dari Wuhan, pasti kami tolak. Kami jangan dibebankan untuk mengendalikan masa,” pungkas Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Aris Munandar.

Kata Wan Aris, masyarakat Natuna siap turun kejalan dan menghadang rombongan WNI dari Wuhan. Bahkan ia mengklaim, akan ada sekitar 30 ribu warga Natuna yang siap menghadang di Bandara Lanud Raden Sadjad Ranai.

“Kalau memang harus senjata para aparat yang kami hadapi, kami akan hadapi. Kalau tidak ingin ada tumpah darah, mohon malam ini juga dibuat tindakan. Tapi kalau ingin lihat 30 ribu masyarakat turun ke Bandara, malam ini tak usah buat tindakan dan keputusan,” tegas Wan Aris, dihadapan Ketua DPRD dan Wakil Ketua II DPRD Natuna, termasuk Sekda Natuna, Dandim 0318/Natuna dan Waka Polres Natuna serta masyarakat.

Sekda Natuna, Wan Siswandi, yang ikut menemui warga membenarkan bahwa Pemerintah Pusat akan menjadikan Natuna sebagai tempat persinggahan bagi WNI dari Wuhan, dan akan dikarantina terlebih dahulu selama dua minggu, sebelum dikembalikan ke daerah mereka masing-masing.

Wan Siswandi mengaku Pemda Natuna sendiri mendapat kabar mendadak dari Pemerintah Pusat, saat Menteri Kesehatan RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pangkogabwilhan I beserta rombongan tiba-tiba datang ke Kabupaten Natuna, untuk mempersiapkan rencana kedatangan WNI dari Wuhan.

“Kami pun terkejut, karena informasinya mendadak. Lalu Pak Bupati ada nelpon saya, beliau suruh sampaikan ke Pemerintah Pusat, bahwa masyarakat Natuna menolak,” sebut Wan Siswandi.

Namun Wan Siswandi mendapat informasi dari Kementerian Kesehatan, bahwa WNI yang bakal dikarantina di Kabupaten Natuna, belum terdeteksi penularan virus corona. Ia menyampaikan pernyataan dari Menkes, bahwa WNI yang telah terinfeksi virus corona tersebut langsung dibawa ke Jakarta untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

“Memang berdasarkan surat himbauan dari WHO bahwa warga yang dievakuasi dari China, harus dikarantina dulu selama dua minggu, sebelum dipulangkan kerumahnya masing-masing,” jelas Wan Siswandi.

Suasana terlihat memanas, warga terus bergantian menyampaikan aspirasinya dan kemudian dijawab oleh para pemangku kebijakan. Dalam suasana riuh itu, Ketua DPRD Natuna, Andes Putra, meminta Pemda segera mengambil langkah antisipasi dan himbauan kepada seluruh masyarakat, jika memang terpaksa WNI dari Wuhan tersebut harus dikarantina di Natuna. “Ini demi keamanan masyarakat Natuna dari terjangkitnya virus corona,” tutur Andes. (KP).


Laporan : Amran



Memuat...