Tantangan Kebudayaan, ini Tanggungjawab Pemerintah !

oleh -228 views
Hadisun, S.Ag, Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Natuna

NATUNA – Terdapat empat pilar kebudayaan yang menjadi tanggungjawab pemerintah melalui dinas pariwisata dan kebudayaan. Keempat pilar itu, adalah perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Keempatnya harus berjalan bersamaan, jika satu diantara keempat pilar itu tidak berjalan dengan baik, maka keinginan untuk dapat mengembangkan kebudayaan milik suatu daerah tidak akan pernah mencapai kesempurnaan.

“Bila perlindungannya kurang, bagaimana bisa berkembang. Jika tidak dilindungi terlebih dahulu, tentu tidak akan mampu bertahan. Ibarat batang pohon masih kecil, harus ada pelindungnya,” ungkap Hadisun, S.Ag, Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Natuna, menjawab koranperbatasan.com di ruang kerjanya, Kamis, 02 September 2021.

Selanjutnya, kata Hadisun, jika sudah besar tentunya harus diberikan pembinaan  hingga sampai akhirnya kebudayaan tersebut bisa dikembangkan, dan dimanfaatkan.

“Intinya ketika berbicara tanggungjawab pemerintah mengenai kebudayaan. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk melestarikan apapun jenis objek kebudayaan yang ada,” katanya.

Ia menjelaskan, kebudayaan sendiri terbagi menjadi dua perkara. Pertama, cabang warisan kebudayaan bersifat kebendaan, tergolong dalam cagar budaya seperti logam, keris, keramik, kain, kertas, dan lain-lainnya yang sudah berumur di atas 50 tahun dan mempunyai nilai.

“Nilai bagi kebudayaan itu sendiri, kemudian sejarah, sosial, contoh lainya seperti temuan makam,” jelasnya.



Kedua, warisan budaya yang bersifat bukan kebendaan, mempunyai nilai-nilai seperti permainan tradisional. Meskipun gasing adalah benda, tetapi tradisi bermain gasing mulai dari mencari kayu, teknik menarik, sampai hubungan sosial dengan olahraga pangkak gasing termasuk budaya bukan benda.

Menurut Hadisun, terdapat sepuluh cabang budaya yang bersifat bukan benda, berupa adat istiadat, tradisi (permainan rakyat), naskah kuno, kesenian, dan lain-lain. Semua itu, menjadi wilayah pelestarian kebudayaan.

“Secara umum itu adalah ruang lingkup kebudayaan, dan pemerintah memang memiliki tugas mengembangkan warisan kebudayaan yang disebutkan tadi,” imbuhnya.

Ia mengakui beberapa tahu terakhir, pementasan kebudayaan jarang ditampilkan. Hal tersebut, dikarenakan kondisi pandemi, sehingga tidak memungkinkan. Sebelum pandemi, meski tidak rutin, namun satu kali dalam satu bulan ada pementasan kegiatan aksi kebudayaan di Pantai Piwang.

“Bukan sama sekali tak ada, mungkin kita harus akui bahwa pementasan, kebudayaan tidak segencar dulu. Ketika tahun 2006, 2007, 2008, sampai 2010 itu, melibatkan kecamatan-kecamatan yang jauh, seperti Kecamatan Serasan, Subi, dan Pulau Laut dalam event kebudayaan. Contoh dulu ada namanya Semarak Budaya Natuna, semua kecamatan datang,” tuturnya.

Bahkan kata Hadisun, pada tahun 2005 pihaknya sempat mendatangkan beberapa grup dari luar daerah seperti, Kalimantan Barat, Batam, dan Tanjungpinang hadir pada event kebudayaan di Natuna.

“Ini tentunya ada alasan, memang kondisi penganggaran untuk kebudayaan itu jauh sekali, karena untuk menyelenggarakan acara memang memerlukan biaya besar. Saat ini anggaran untuk itu tidak memadai, anggaran kita tidak mencukupi, sehingga kita tidak bisa berbuat banyak,” pungkasnya.

Dijelaskannya pula, untuk dapat melaksanakan belasan urusan kebudayaan yang ada, pihaknya hanya diberikan anggaran diibaratkan belah kue. Dari hasil belah kue itu pun yang didapatkan hanya bagian hujung kue. Sementara yang mau diberi makan ada sebelas urusan.

“Sama ibaratnya orang memakai kain tidak cukup, ketika tarik atas, bawah tak tertutup. Ketika ulur bawah, atas pula tak tertutup. Ketika kesenian diurus, tradisi tidak terurus. Ketika urus tradisi, cagar budaya tak terurus. Ketika urus cagar budaya, adat istiadat dan sejarah tak terurus,” tegasnya.

Namun demikian, Hadisun memastikan persoalan kebudayaan bukan hanya di Natuna saja. Hampir di seluruh Indonesia kesannya sama, kebudayaan sepertinya dianggap belum penting, hanya sebagai pelengkap saja. Ketika tidak mampu berjalan, para pelaksana dan penggiat memang tertatih-tatih.

“Selaku penyelenggara, kami tentunya tetap akan berupaya memberikan pembinaan semaksimal yang kami bisa. Ketika berbicara anggaran, kami agak susah mau cakap dengan orang,” tutupnya. (KP).


Laporan : Johan