Pemerintah Pekon Kalimiring Terkesan Mengabaikan Bendera Merah Putih ?

oleh -122 views

TANGGAMUS (KP),- Kurangnya sosialisasi sehingga lagi-lagi terjadinya pengibaran Bendera Merah Putih yang sudah tidak layak lagi atau sobek di Pemerintah Pekon Kalimiring, Kecamatan Kotaagung, Barat Kabupaten Tanggamus, Jum’at 05 Maret 2021.

Terlihat jelas Bendera Merah Putih yang berkibar di Kantor Pekon Kalimiring sudah sangat lusuh dan compang camping dibiarkan begitu saja oleh pemerintah setempat.

Sangat disesalkan, hal itu sengaja dibiarkan oleh pemerintah pekon setempat, seperti yang dikatakan oleh warga Pekon Kalimiring yang tinggal tepat di depan kantor pekon tersebut.

“Itu udah lama, saya aja udah tiga bulan di sini, sepertinya sejak saya di sini memang udah kayak begitu,” papar warga setempat, Aris.

Aris menambahkan bahwa hal itu tidak lah layak, sebab menurut Aris, pemerintah pekon melakukan pembiaran seperti itu berarti tidak menghargai perjuangan para pahlawan terdahulu.

“Itu sebenarnya gak boleh dan gak layak mengibarkan bendera yang udah robek, berarti tidak menghargai perjuangan para pahlawan dulu,” pungkas Aris.

Hal yang sama disampaikan oleh penjaga Kantor Pekon Kali Miring, M. Ropi  yang menyampaikan bahwa bendera tersebut sudah tidak layak lagi untuk dikibarkan.



“Gak tau aparat pekonnya, kok gak diganti, sebenarnya itu kan udah gak layak lagi,” tandasnya.

Selain itu, di hari yang sama, di depan gedung MTs NU Kalimiring juga terlihat mengibarkan bendera yang compang camping dan memperihatinkan.

Dalam hal itu, sepertinya pihak Pemkab Tanggamus bagian tata pemerintahan dan hukum tidak peduli betapa pentingnya sosialisasi aturan hukum dan perundang undangan terkait pengibaran Bendera Merah Putih yang sobek dan lusuh.

Padahal sudah jelas pada Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Hal itu diatur dalam Pasal 24 huruf C, Pasal 67 huruf B yang berbunyi “apabila dengan sengaja mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf  C, maka dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100 juta. (KP).


Laporan : Arzal