Provinsi Kalsel Terbilang Lebih Baik Dalam Penanganan Bencana Karhutla

oleh -46 views
Kalak-BPBD-Kalsel-bersama-fasilitator-BNPB

BANJARBARU (KP),- Dari 6 provinsi yang mengalami Karhutla. Provinsi Kalsel salah satu yang melakukan penanganan cepat dan baik. Sehingga bisa meminimalisir luasan lahan terbakar. Pernyataan ini disampaikan oleh Kalak BPBD Kalsel, Wahyuddin di sela pembukaan workshop penyusunan rencana kontijensi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu.

Saat itu, Wahyuddin mencontohkan seperti wilayah Guntung Damar yang menjadi langganan kebakaran lahan, tahun ini dengan menenggelamkan lahan gambut seluas 200 Ha, melalui dijebolnya saluran irigasi riam kanan, setidaknya memperbaiki dan mengembalikan rawa gambut kehabitatnya.

Katanya, penanggulangan bencana alam merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dalam rangka melaksanakan amanat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam implementasinya penanggulangan bencana menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat. Dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah.

“Baik daerah, kabupaten/kota masyarakat serta dunia usaha yang dilaksanakan secara terencana terpadu koordinasi dan menyeluruh pada tahapan pra bencana, saat tanggap darurat, dan bencana,” terangnya.

Menurut Wahyuddin, salah satu aspek dalam perencanaan penanggulangan bencana pada tahapan perencanaan apabila dari 6 jenis bencana tersebut ada dua, yaitu banjir dan kebakaran hutan dan lahan yang sekarang update kembali.

“Kita berharap nantinya semua jenis bencana yang ada di Kalimantan Selatan yang sudah tersusun dokumen rencana potensi dari masing-masing jenis bencana agar kegiatan workshop penyusunan rencana kontijensi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terlaksana dengan baik dan lancer. Dokumen berikut ini diharapkan menjadi dokumen daerah dan nantinya bisa jadi Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur,” terangnya.


Pewarta : Adam Subayu