Wakil Rakyat Natuna Minta Aktifitas di Pulau Karang Aji Serasan Dihentikan

oleh -1.011 views
Suasana-hearing-DPRD-Natuna-minta-aktifitas-wisata-di-Pulau-Karang-Haji-Serasan-dihentikan

NATUNA (KP),- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna meminta pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa setempat serta dinas terkait menghentikan aktifitas pemungutan biaya terhadap masyarakat yang berkunjung ke Pulau Karang Aji Kecamatan Serasan.

Perintah menghentikan pungutan biaya tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Natuna, Andes Putra dalam hearing dengan Dinas Pariwisata Natuna, Camat Serasan dan dinas terkait yang tergabung dalam Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Natuna (TP3N) di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Natuna Jum’at 03 Juli 2020.

“Saya minta, Kepala Desa setempat segera menghentikan aktifitas pemungutan bagi masyarakat yang berkunjung ke Pulau Karang Aji sebelum terbit surat resmi sebagai tempat pariwisata,” tegas Ketua DPRD Natuna, Andes Putra dalam rapat.

Dalam rapat itu, Andes Putra juga menegaskan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna untuk meminta pihak pengelola Pulau Karang Haji agar segera mengurus ijin kepariwisataan. Tujuannya agar tidak salah langkah atau menabrak undang undang yang ada. “Intinya kami mendukung adanya investasi ke daerah ini. Tapi jangan sampai, pulau ini terjual dan masyarakat tidak bisa menikmatinya,” pungkasnya.

Kepala Desa Tanjung Setelung Kecamatan Serasan, Aspahani membenarkan adanya investor dari Kalimantan Barat di Pulau Karang Haji Serasan. Dihadapan wakil rakyat Natuna, Aspahani mengakui belum ada izin secara resmi bagi pengelola Pulau Karang Aji untuk memungut biaya kepada masyarakat yang berkunjung.



Aspahani, juga memastikan tidak ada sedikitpun dana yang mengalir ke Kas Desa terkait pemungutan biaya oleh pengelola terhadap masyarakat yang berkunjung ke Pulau Karang Haji tersebut.

Menanggapi yang terjadi, Ketua beserta Anggota DPRD Natuna, merasa tidak dihargai. Karena mereka tidak dilibatkan terkait adanya investor tersebut. Untuk itu, pihaknya meminta menghentikan sementara aktifitas di Pulau Karang Haji sebelum ada ijin resmi dari dinas terkait.

Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki, SH merasa keberatan jika masyarakat tidak bisa menikmati keindahan Pulau Karang Aji untuk berwisata. “Kita tak ingin kayak Pulau Bawah di Anambas. Setelah dikuasai oleh pengembang masyarakat tidak bisa masuk karena mahalnya tiket,” cetusnya. (KP).


Laporan : Redaktur

Kontributor : Natindonews.com


 


Memuat...