Manfaat Perusahaan KKKS di Anambas Selain DBH dan CSR Juga Serap Tenaga Kerja Lokal

oleh -283 views
Sucipnoriadi, SH

ANAMBAS (KP) – Kepala Bidang Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas (Anambas), Sucipnoriadi, SH menerangkan ada banyak tenaga kerja lokal terserap oleh perusahan-perusahaan Migas yang beroperasi di Anambas.

“Totalnya 33 perusahaan, man powernya ada tiga perusahan tergabung dalam Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) yaitu, Medco E&P Natuna Ltd. (Medco E&P), Premier Oil Indonesia dan Star Energy. Fokus ke Perusahaan Migas ini kita memang ada pemberdayaan tenaga kerja lokal,” terangnya kepada koranperbatasan.com diruang dinasnya Selasa, 30 Maret 2021.

Kata Sucipnoriadi, dalam penyerapan tenaga kerja perusaha-perusahaan tersebut membuka kapasitas bagi pekerja dengan skil khusus. Oleh karena itu, tenaga kerja lokal harus memiliki keterampilan dibidangnya.

“Bagi kita tidak masalah ketika ada perusahaan masuk dia butuh apa, kita akan coba siapkan tenaganya yang penting pendaftaran penerimaan lowongan kerjanya dibuka secara umum,” ujarnya.

Namun demikian kata Sucipnoriadi tidak setiap saat perusahan-perusahaan yang beroperasi di Anambas membuka lowongan kerja, dikarenakan jumlah pekerjanya masih tersedia.

“Memang di Undang Undang Ketenagakerjaan ada semacam keharusan bagi perusahaan mempertahankan tenaga kerja yang sudah ada. Tidak memutuskan tenaga kerja lama ketika akan membuka lowongan kerja baru. Kita juga tidak inginkan seperti itu,” imbuhnya.



Sucipnoriadi menjelaskan berdasarkan data yang ada meskipun belum terafded secara menyeluruh jumlah tenaga kerja lokal dan non lokal diketahui sebanyak 1.632 orang, dari jumlah itu 903 orangnya adalah pekerja lokal.

“Non lokal Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) ada 721 orang, kemudian dari 1.632 ada 8 orang Tenaga Kerja Asing (TKA) khusus untuk di sektor Migas, tetapi data ini belum afded, kalau sekarang di cek mungkin belum tentu seperti itu,” jelasnya.

Sucipnoriadi memastikan selain menyerap tenaga kerja lokal, manfaat lain dari kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut adalah Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menambah APBD dan bantuan sosial melalui Community Social Responsibility (CSR).

“Manfaatnya memang luar biasa, meski secara optimal ada banyak pengaruhnya bagi daerah tetap saja harus kita genjot supaya bisa maksimal. Harus sesuai dengan prosedur dan peraturannya karena ada aset pemerintah. Bagaimana K3S ini mengkolaborasikannya sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah,” ungkapnya.

Menurut Sucipnoriadi untuk TKA biasnya dipekerjakan dengan system kontrak dan belum terdata karena dipekerjakan dalam jangka waktu pendek hanya untuk menyelesaikan jenis pekerjaan tertentu.

“Belum terdata jumlahnya, kebanyakan TKA ini bersifat grading seperti panggilan pengalian sumur-sumur baru. Jadi mereka tidak seperti tenaga kerja biasa, paling hanya beberapa bulan saja,” sebutnya.

Dalam hal ini, Sucipnoriadi mengungkapkan dinasnya hadir mempasilitasi apa yang menjadi kebutuhan baik dari pemerintah daerah sendiri maupun perusahaan-perusahaan tersebut.

“Ada banyak hal yang harus mereka penuhi seperti mengadakan lelang sebelum beroperasi supaya operasinya nanti nyaman, tenang dan tidak ada gangguan. Administrasinya harus diselesaikan dulu. Mereka semuanya sudah berpengalaman biasanya tetap akan melakukan sesuai aturan, mereka pasti berkoordinasi dengan kita di daerah,” pungkasnya.

Sucipnoriadi berharap Perusahaan Migas yang beroperasi tetap harus memperhatikan tenaga kerja lokal. Tetap bekoordinasi dengan pemerintah daerah melalui dinas terkait seperti Disnaker.

“Mereka harus beritahu keahlian apa yang mereka butuhkan, mereka harus membuka lowongan kerjanya secara umum. Jika sudah dibuka secara umum jangan dibatasi, tidak mesti harus semuanya dari Anambas yang penting melalui prosedur pendaftaran. Artinya KTP manapun boleh masuk sesuai dengan setifikasi,” tutupnya. (KP).



Laporan : Azmi Aneka Putra



Memuat...