Topografi Maritim Kepulauan Membuat Anambas Lambat Merdeka Sinyal

oleh -371 views
Japrizal, S.Kom, MA

ANAMBAS (KP) – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinskominfotik) Kabupaten Kepulauan Anambas (Anambas), Provinsi Kepulauan Riau, Japrizal, S.Kom, MA memastikan akses telekomunikasi di Anambas dari tahun ke tahun sangat signifikan terus mengalami peningkatan.

Kata Japrizal, peningkatan akses telekomunikasi yang signifikan itu terjadi sejak hadirnya program strategis nasional tulang punggung kabel serat optik Palapa Ring Barat dalam rangka pemerataan akses telekomunikasi di wilayah 3T dan perbatasan.

“Itu hadir tahun 2018 kemudian tahun 2019 pihak operatornya memperluas layanan jaringan telekomunikasi di wilayah Anambas,” katanya kepada koranperbatasan.com di ruang dinasnya Jum’at 16 April 2021.

Menurut Japrizal, pada tahun 2019 Base Transceiver Station (BTS) suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator hanya 2G dan 3G  menggunakan Transmisi  VSAT (Very Small Aperture) atau terminal pemancar 12 BTS untuk jaringan Telkomsel dan Indosat.

“Kalau tidak salah saya 6 BTS – 7 BTS Telkomsel 1 XL, kemudian diakhir tahun 2019 pihak operator memperluas baik itu Telkomsel, Indosat maupun XL dan menghadirkan operator baru yaitu Smartfren di awal tahun 2020,” terangnya.

Japrizal menjelaskan, sampai di tahun 2021 peningkatan layanan baik Operator Telkomsel, Smartfren, XL maupun Indosat melalui program kementerian kapasitasnya kembali ditambah.



“Jadi ada penambahan dari program kementerian khusus untuk wilayah desa-desa perbatasan sehingga total BTS di wilayah Anambas itu meningkat lebih kurang sekitar 44 BTS,” jelasnya.

Hadirnya Palapa Ring Barat dengan kapasitas Bandwidth kerjasama pengusaha dan kementerian sehingga operator mempercepat layanannya dengan menambah kapasitas menjadi 4G. Saat ini kata Japrizal, beberapa wilayah kecamatan di Anambas sudah mengalami peningkatan layanan jaringan 4G.

“Memang masih ada beberapa desa lemah sinyalnya, makanya sampai sekarang operator terus kita dorong untuk mempercepat atau memperluas serta meningkatkan layanan jaringan internet 4G-nya di desa-desa yang masih lemah sinyal itu,” pungkasnya.

Japrizal memastikan jumlah tower jaringan untuk menempatkan antena dan radio pemancar maupun penerima gelombang telekomunikasi dan informasi yang sudah terpasang di Anambas cukup banyak.

“Baik itu Telkomsel, Smartfren dan XL maupun Indosat untuk perwilayahnya itu ada. Kita bisa lihat yang terbanyak itu adanya di ibu kota kabupaten, peningkatannya nanti lebih banyak di Palmatak dan Jemaja, secara datanya ada  kita rekap,” tuturnya.

Sekarang lanjut Japrizal peningkatan akses sinyal telekomunikasi tidak lagi hanya untuk voice nelpon saja, tetapi sudah meningkat pada kebutuhan layanan data sinyal internet 4G. Seperti di Tarempa, Palmatak, Kute Siantan, Jemaja, Jemaja Timur dan beberapa desa-desa sudah terasa peningkatannya.

Lebih jauh disampaikan Japrizal memperluas jangkauan telekomunikasi bukan kewenangan daerah baik kabupanten maupun provinsi. Urusan telekomunikasi menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pihak operator. Pemerintah daerah hanya bisa mendorong operator memperluas, membangun dan meningkatkan layanannya.

“Pemerintah daerah tidak bisa mensubsidikannya. Walaupun kita punya APBD tetapi tidak bisa mengalokasikannya apabila operator tidak mau memperluas layanannya. Jadi yang bisa mensubsidikan itu adalah pemerintah pusat,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Japrizal, pihaknya terus berupaya bagaimana agar pemerintah pusat melalui kementerian terkait dan operator-operator baik palat merah maupun swasta bersemangat membangun di daerah perbatasan Anambas.

“Dari sisi keinginan memang agak sulit, tapi kita terus upayakan bagaimana operator mau membangun di daerah yang secara ekonomi belum layak. Kita terus mendorongnya karena kita daerah perbatasan dan terluar, kita juga memerlukan kelancaran telekomunikasi untuk kelengkapan pertahanan keamanan di perbatasan,” tegasnya.

Kata Japrizal, memang diperlukan banyak tower untuk dapat merangkai jaringan telekomunikasi di Anambas, karena topografinya adalah maritim kepulauan.

“52 desa, 2 kelurahan tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Anambas kita ketahui terpisah-pisah. Masyarakatnya rata-rata tinggal di pesisir pantai, daerah yang jauh ini memerlukan pembangunan begitu banyak tower, ini yang menjadi keluhan pihak operator untuk dapat mempercepat pemerataan telekomunikasi di Anambas,” paparnya.

Japrizal mengakui dari 52 desa, 2 kelurahan tersebut masih ada beberapa desa yang blank spot diperkirakannya ada sekitar tiga sampai lima desa dan sekitar puluhan desa dikethui mengalami lemah jaringan 4G. Namun secara rata-rata seluruh desa sudah bisa mengases panggilan telepon biasa.

“Operator belum memperkuat layanan jaringannya di daerah tersebut, makanya masih ada yang lemah sinyalnya, mereka terbentur dengan kondisi jangkauan daerah begitu jauh, begitu sulit operator itu menyampaikan perluasan peningkatan jaringannya di pelosok-plosok,” imbuhnya.

Kedepan kata Japrizal memang dibutuhkan biaya besar dan perencanaan yang matang untuk memperkuat sekaligus mendukung program nasional yaitu Indonessia digitalisasi tahun 2025 dan mempercepat Anambas merdeka sinyal.

“Kominfo tentunya harus ada program, dalam hal memperkuat atau menambah jaringan sinyal WiFi 5G untuk kebutuhan bidang pendidikan, kesehatan dan pemerintahan baik di kecamatan maupun di desa-desa. Agar akses internet kebutuhan di bidang tersebut bisa terpenuhi nanti akan kita sandingkan dengan visi misi kepala derah,” sebutnya.

Japrizal berharap masyarakat bisa memahami kondisi daerah terkait belum meratanya pembangunan kekuatan jaringan di Anambas.

“Jaringan akses telekomunikasi belum merata dikarenakan kondisi daerah kita terpisah-pisah. Kita berharap kawan-kawan media juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat di desa-desa yang masih lemah sinyalnya, memang tidak mudah mempercepat akses telekomunikasi ini. Tentu butuh waktu apa lagi dari sisi kewenangan kita tidak punya,” ungkapnya. (KP).



Laporan : Azmi Aneka Putra