Dinas PU Sebuat Pihaknya Belum Pernah Terima Aduan Masalah Pembangunan Embung di Desa Nyamuk

oleh -372 views
Andiguna Kurniawan Hasibuan, Kadis PU Kabupaten Kepulauan Anambas

ANAMBAS – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Kepulauan Anambas, Andiguna Kurniawan Hasibuan menyebut sampai hari ini pihak pelaksanaan kegiatan pembangunan embung di Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur belum pernah melakukan koordinasi ke Kepala Dinas PU terkait persoalan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan embung tersebut.

Ia juga tidak dapat menjelaskan seperti apa proses Cut and fill pembangunan embung tersebut, karena bukan kewenangan pihaknya.

“Saya tidak punya kewenangan untuk menjelaskan itu, karena ini kegiatan Kementerian PUPR di BWS. Teman-teman BWS yang lebih pas untuk menjelaskan terkait kelengkapan syarat untuk melaksanakan kegiatan. Jadi saya tidak punya kewenangan, karena seluruh pekerjaan itu menjadi kewenangan BWS,” kata Andiguna Kurniawan Hasibuan menjawab koranperbatasan.com di ruang dinasnya, Kamis, 18 November 2021.

Menurutnya, perencanaan pelaksanaan pembangunan embung tersebut semuanya menjadi kewenangan Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah Sumatra IV Batam.

“Terkait pelaksanaan itu memang sepenuhnya dilaksanakan oleh BWS Wilayah IV Batam, Kementerian PUPR. Itu menjadi kewenangan dari teman-teman BWS Wilayah IV Batam. Jadi kami hanya melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan embung tersebut,” ujarnya.

Katanya proses pembangunan embung sudah dibuatkan Detail Engineering Design (DED) oleh pihaknya untuk usulan rencana penampungan air di Desa Nyamuk. Setelah diusulkan ke BWS, pihak BWS kemudian melakukan review terhadap DED yang di bikin dari Dinas PU.

Kondisi pembangunan Embung Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas.

“Setelah di review maka dilakukan pembangunan oleh BWS pada tahun 2021. Sumber anggarannya dari APBN, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Nyamuk. Jadi setelah kita ususlkan maka keseluruhan pelaksanaannya menjadi kewenangan BWS Wilayah IV dari Batam,” terang Andiguna Kurniawan Hasibuan.



Ia menjelaskan karena pembangunan tersebut dilaksanakan oleh BWS Wilayah Sumatra IV Batam, untuk sementara pembangunan embung tersebut menjadi asset kementerian dan sudah berjalan sesuai prosedur.

“Kalau memang nanti prosesnya diserahkan sama Pemda, tentunya Pemda siap menerima untuk melakukan operasional embung yang sudah dilaksanakan. Karena kemarin dari kementerian sudah keluar angggarannya, jadi kami rasa semuanya sudah sesuai dengan prosedur yang seharusnya dijalankan,” ungkap Andiguna Kurniawan Hasibuan.

Sebagai Kadis PU Anambas, Andiguna Kurniawan Hasibuan berharap dengan dibangunnya embung tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar air bersih hususnya bagi masyarakat yang berada di Desa Nyamuk.

“Dan kami berharap kegiatan BWS ini berkelanjutan, karena kondisi geografis Anambas ini terpisah-pisah, jadi masih ada banyak lagi desa-desa yang membutuhkan air bersih,” harapnya.

Sejalan dengan itu, pihaknya juga berencana akan mengusulkan pembangunan embung kepada BWS untuk dibeberapa desa yang membutuhkan.

“Setelah selesai pekerjaan di Desa Nyamuk, ada lagi beberapa usulan dari kami salah satunya untuk pembuatan embung di Pulau Matak. Jadi ada berapa yang telah kita usulkan untuk pembangunan embung seperti di Desa Air Bini, dan Desa Mubur. DED-nya sudah ada, harapan kami kegitan ini terus berlanjut dan berjalan sesuai rencana,” tutupnya.

Sengkarut Masalah Pembangunan Embung Air Baku di Desa Nyamuk

Di lansir dari metrosidik.co.id terbit Senin, 15 November 2021 dengan judul “Pak Bupati! Kebun Warga Dirusak Kontraktor Proyek Embung Nyamuk” menyebutkan pelaksanaan pembangunan embung air baku di Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas meninggalkan sengkarut masalah.

Seperti halnya yang terjadi kepada Kartini (52) warga Desa Nyamuk yang telah menghibahkan lahan perkebunannya untuk kegiatan pembangunan embung yang dikerjakan oleh PT. Aiwondeni Permai.

Lebih kurang 660 M² lahan perkebunan yang ditanami pohon kelapa, cengkeh dan tanaman lainnya telah dilepaskan atas nama hibah kepada pemerintah desa setempat secara cuma-cuma.

Dalam pelaksanaan di lapangan, puluhan meter lahan perkebunan miliknya beserta tanaman di dalam telah dirusak untuk kepentingan perusahaan memobilisasi alat berat. Lahan yang dirusak tersebut tidak termasuk bagian dari lahan yang telah dihibahkan.

“Kebun kami diambil dibuatkan jalan dan telah di semen tanpa sepengetahuan kami,” sebut Kartini pada akhir bulan lalu.

Dia juga menyesalkan, perusahaan belum menepati janji soal saguh hati yang dijanjikan.

Kondisi lapangan pembangunan Embung Air Baku di Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas.

“Berkali-kali kami tanyakan soal saguh hati itu kapan diberikan dan berapa nilainya. Tetapi orang perusahaan disini selalu menghindar,” ucap sedih perempuan yang telah ditinggal wafat suaminya.

Belakangan diketahui pihak perusahaan sedikit ‘memaksa’ agar warga menerima saguh hati yang dijanjikan setelah Kartini protes atas tindakan perusahaan yang telah merusak kebun miliknya.

“Berkali-kali mereka datang ke rumah meminta saya untuk menerima sejumlah uang dengan syarat lahan yang telah dirusak agar tidak dipermasalahkan lagi,” kata dia.

Ia juga tidak lagi percaya dengan orang utusan perusahaan yang berada di lokasi dalam penyelesaian masalah tersebut.

Sayangnya media ini belum berhasil memperoleh keterangan dari pihak perusahaan. Media ini mencoba menghubungi salah satu kontak pihak perusahaan yang biasa dipanggil Pria.

“Bang di Wa aja ya, saya lagi di jalan,” kata dia tanpa membalas pesan konfirmasi yang telah di kirim.

Diketahui proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra IV sebesar Rp 24.667.419.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021. (KP).


Laporan : Azmi Aneka Putra