Dikonfirmasi Pembangunan Embung Air Baku di Desa Nyamuk, BWS Sumatera IV-Batam Bungkam

oleh -237 views
Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam

ANAMBAS – Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV-Batam memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait pembangunan proyek Embung Air Baku di Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau yang belakangan bermasalah dengan lahan perkebunan warga.

Kepala Humas Kantor BWS Sumatera IV, Trio Handoko menyampaikan, pihak media tidak bisa melakukan liputan ataupun konfirmasi kepada pihak terkait jika belum ada janji temu sebelumnya ataupun belum mengirimkan surat permohonan liputan ataupun wawancara.

“Maaf di sini prosedurnya jika ingin melakukan liputan atau wawancara harus mengirimkan surat permohonan terlebih dahulu dan menunggu di telepon baru bisa jumpa dengan pihak terkait,” jelasnya. Senin, 22/11/21.

Lanjut, kata dia, yang bersangkutan akan kembali mengatur jadwal untuk wawancara dan akan dihubungi di kemudian hari.

“Intinya siapapun medianya harus ikuti prosedur, di sini seperti itu kecuali media yang sudah di undang langsung baru boleh melakukan wawancara,” ujarnya sambil pergi berlalu tanpa basa-basi lagi.

Kantor milik negara dan pelayanan publik ini sulit diakses awak media, bahkan pelayanan terhadap pers untuk mendapat jawaban harus mengirim surat terlebih dahulu tak lazim dilakukan. Pasalnya tindakan yang diduga sebagai penyerobotan dan pengrusakan lahan perkebunan warga sudah disorot media ini.

Sementara itu media ini perlu melakukan konfirmasi kepada Herri Ari Panuntun selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) proyek yang telah merusak lahan perkebunan ibu Kartini (52) dan terindikasi adanya dugaan korupsi dalam pengerjaan proyek APBN ini.



Kondisi pembangunan Embung Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berikut beberapa pertanyaan yang belum terkonfirmasi media ini.

  1. Berapakah luas area pembangunan embung Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas?
  2. Bagaimana tanggapan instansi ini terkait lahan perkebunan ibu Kartini yang dirusak oleh perusahaan. Rusak yang dimaksud adalah dimana lahan ibu Kartini diambil untuk jalan bahkan disemen tanpa sepengetahuan beliau?
  3. Bagaimana proses dan dokumen cat and fill terkait pembangunannya?
  4. Sejauh mana koordinasi intansi ini bersama pemerintah desa dan Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Anambas? Dalam hal ini soal lahan dan perencanaan pembangunannanya?
  5. Apakah ada adendum dalam pekerjaan tersebut? Maksudnya pagu anggaran 31 miliar sementara penawaran lelang 24 miliar apakah ada penambaham item pekerjaan dalam kegiatan tersebut?
  6. Jika ada, apa saja item pekerjaan yang ditambah dan berapa nilainya?

Berdasarkan hasil penelusuran pada halaman website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kementerian PUPR, tender proyek pembangunan embung air baku, Desa Nyamuk, Kabupaten Kepulauan Anambas, dilelang dengan nilai HPS paket sebesar Rp.31.079.994.882,20.

Setelah melalui tahap evaluasi tender yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PT. Aiwondeni Permai dinyatakan sebagai pemenang lelang tender dengan nilai penawaran sebesar Rp. Rp. 24.677.419.029,96.

Perusahaan yang berdomisili di jalan Asri Timur II, Blok B/14 ENTROP – Jayapura (Kota) – Papua ini berhasil mengalahkan 133 para peserta lelang pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) PJPA Sumatera IV.

Dinas PU Anambas Sebuat Pihaknya Belum Pernah Terima Aduan Masalah Pembangunan Embung di Desa Nyamuk

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Kepulauan Anambas, Andiguna Kurniawan Hasibuan menyebut sampai hari ini pihak pelaksanaan kegiatan pembangunan embung di Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur belum pernah melakukan koordinasi ke Kepala Dinas PU terkait persoalan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan embung tersebut.

Ia juga tidak dapat menjelaskan seperti apa proses Cut and fill pembangunan embung tersebut, karena bukan kewenangan pihaknya.

“Saya tidak punya kewenangan untuk menjelaskan itu, karena ini kegiatan Kementerian PUPR di BWS. Teman-teman BWS yang lebih pas untuk menjelaskan terkait kelengkapan syarat untuk melaksanakan kegiatan. Jadi saya tidak punya kewenangan, karena seluruh pekerjaan itu menjadi kewenangan BWS,” kata Andiguna Kurniawan Hasibuan menjawab koranperbatasan.com di ruang dinasnya, Kamis, 18 November 2021.

Menurutnya, perencanaan pelaksanaan pembangunan embung tersebut semuanya menjadi kewenangan Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah Sumatra IV Batam.

“Terkait pelaksanaan itu memang sepenuhnya dilaksanakan oleh BWS Wilayah IV Batam, Kementerian PUPR. Itu menjadi kewenangan dari teman-teman BWS Wilayah IV Batam. Jadi kami hanya melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan embung tersebut,” ujarnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Kepulauan Anambas, Andiguna Kurniawan Hasibuan.

Katanya proses pembangunan embung sudah dibuatkan Detail Engineering Design (DED) oleh pihaknya untuk usulan rencana penampungan air di Desa Nyamuk. Setelah diusulkan ke BWS, pihak BWS kemudian melakukan review terhadap DED yang di bikin dari Dinas PU.

“Setelah di review maka dilakukan pembangunan oleh BWS pada tahun 2021. Sumber anggarannya dari APBN, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Nyamuk. Jadi setelah kita ususlkan maka keseluruhan pelaksanaannya menjadi kewenangan BWS Wilayah IV dari Batam,” terang Andiguna Kurniawan Hasibuan.

Ia menjelaskan karena pembangunan tersebut dilaksanakan oleh BWS Wilayah Sumatra IV Batam, untuk sementara pembangunan embung tersebut menjadi asset kementerian dan sudah berjalan sesuai prosedur.

“Kalau memang nanti prosesnya diserahkan sama Pemda, tentunya Pemda siap menerima untuk melakukan operasional embung yang sudah dilaksanakan. Karena kemarin dari kementerian sudah keluar angggarannya, jadi kami rasa semuanya sudah sesuai dengan prosedur yang seharusnya dijalankan,” ungkap Andiguna Kurniawan Hasibuan.

Sebagai Kadis PU Anambas, Andiguna Kurniawan Hasibuan berharap dengan dibangunnya embung tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar air bersih hususnya bagi masyarakat yang berada di Desa Nyamuk.

“Dan kami berharap kegiatan BWS ini berkelanjutan, karena kondisi geografis Anambas ini terpisah-pisah, jadi masih ada banyak lagi desa-desa yang membutuhkan air bersih,” harapnya.

Sejalan dengan itu, pihaknya juga berencana akan mengusulkan pembangunan embung kepada BWS untuk dibeberapa desa yang membutuhkan.

“Setelah selesai pekerjaan di Desa Nyamuk, ada lagi beberapa usulan dari kami salah satunya untuk pembuatan embung di Pulau Matak. Jadi ada berapa yang telah kita usulkan untuk pembangunan embung seperti di Desa Air Bini, dan Desa Mubur. DED-nya sudah ada, harapan kami kegitan ini terus berlanjut dan berjalan sesuai rencana,” tutupnya.

Sengkarut Masalah Pembangunan Embung Air Baku di Desa Nyamuk

Di lansir dari metrosidik.co.id terbit Senin, 15 November 2021 dengan judul “Pak Bupati! Kebun Warga Dirusak Kontraktor Proyek Embung Nyamuk” menyebutkan pelaksanaan pembangunan embung air baku di Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas meninggalkan sengkarut masalah.

Seperti halnya yang terjadi kepada Kartini (52) warga Desa Nyamuk yang telah menghibahkan lahan perkebunannya untuk kegiatan pembangunan embung yang dikerjakan oleh PT. Aiwondeni Permai.

Lebih kurang 660 M² lahan perkebunan yang ditanami pohon kelapa, cengkeh dan tanaman lainnya telah dilepaskan atas nama hibah kepada pemerintah desa setempat secara cuma-cuma.

Dalam pelaksanaan di lapangan, puluhan meter lahan perkebunan miliknya beserta tanaman di dalam telah dirusak untuk kepentingan perusahaan memobilisasi alat berat. Lahan yang dirusak tersebut tidak termasuk bagian dari lahan yang telah dihibahkan.

“Kebun kami diambil dibuatkan jalan dan telah di semen tanpa sepengetahuan kami,” sebut Kartini pada akhir bulan lalu.

Kondisi lapangan pembangunan Embung Air Baku di Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dia juga menyesalkan, perusahaan belum menepati janji soal saguh hati yang dijanjikan.

“Berkali-kali kami tanyakan soal saguh hati itu kapan diberikan dan berapa nilainya. Tetapi orang perusahaan disini selalu menghindar,” ucap sedih perempuan yang telah ditinggal wafat suaminya.

Belakangan diketahui pihak perusahaan sedikit ‘memaksa’ agar warga menerima saguh hati yang dijanjikan setelah Kartini protes atas tindakan perusahaan yang telah merusak kebun miliknya.

“Berkali-kali mereka datang ke rumah meminta saya untuk menerima sejumlah uang dengan syarat lahan yang telah dirusak agar tidak dipermasalahkan lagi,” kata dia.

Ia juga tidak lagi percaya dengan orang utusan perusahaan yang berada di lokasi dalam penyelesaian masalah tersebut.

Sayangnya media ini belum berhasil memperoleh keterangan dari pihak perusahaan. Media ini mencoba menghubungi salah satu kontak pihak perusahaan yang biasa dipanggil Pria.

“Bang di Wa aja ya, saya lagi di jalan,” kata dia tanpa membalas pesan konfirmasi yang telah di kirim.

Diketahui proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra IV sebesar Rp 24.667.419.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021. (KP).


Laporan : Azmi Aneka Putra