KEPRI – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad melakukan audiensi dengan Dirjend Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini Hanafi, Jumat 06 Januari 2023.
Pada kesempatan tersebut, Ansar didampingi Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Bupati Bintan Roby Kurniawan.
Adapun isi pembahasannya adala meminta kepada Menteri KPP agar segera menetapkan usulan enam Pelabuhan Perikanan di Kepri, sebagai implementasi dari Program Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Kunjungan Gubernur Ansar ke Kementerian KKP ini juga sebagai tindaklanjut dari surat Gubernur Kepri yang pernah ia layangkan sebelumnya. Dimana melalui surat kepada Menteri KKP tersebut, Ansar telah menyampaikan perihal permintaan dukungan pelabuhan perikanan di wilayah Kepri.
Adapun enam pelabuhan perikanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Kepri, yang kemudian diusulkan kepada Menteri KKP adalah Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Pelabuhan Tarempa di Anambas, Pelabuhan Balerang di Batam, Pelabuhan Dompak di Tanjungpinang, Pelabuhan Moro di Karimun dan Pelabuhan Kijang di Bintan.
Sebelumnya, berdasarkan keputusan Dirjend Perikanan Tangkap, untuk di Kepri telah diputuskan hanya tiga pelabuhan perikanan saja, masing-masing Pelabuhan Selat Llampa di Natuna , Pelabuhan Tarempa di Anambas dan Pelabuhan Barelang di Batam.
Dimana kapal diatas (>30 GT) harus melakukan produksi bongkar muat perikanannya di ketiga pelabuhan ini. Maka kapal-kapal yang berada di Bintan, Karimun dan Tanjungpinang harus melakukan bongkar muat produksi hasil tangkapnya di ketiga pelabuhan perikanan yang ditetapkan oleh kementerian perikanan dan kelautan.
“Kita kan tau kondisi geografis Kepri. Sehingga jika pelabuhan yang ditetapkan hanya tiga, maka kasihan para nelayan yang jauh domisilinya dari ketiga pelabuhannitu berada. Ini kurang efektif, makanya kita usulkan penambahan pelabuhan perikanan di Kepri. Sehingga seluruh nelayan di Kepri lebih mudah saat akan melakukan bongkar muat perikananannya. Ini juga bagian dari upaya kita menggesa pemulihan ekonomi Kepri melalui sektor kelautan dan perikanan,” ungkap Ansar.
Keta Ansar, jika tetap dipaksakan dengan tiga pelabuhan, hal ini tidak memberikan efesiensi dan pendekatan pelayanan bagi pemilik kapal nelayan diatas 30 GT.
“Kasihakn kalo kapal dari Karimun harus membongkar hasil tangkapannya di pelabuhan terdekat yaitu di Barelang Batam, hal ini jelas tidak efektif,” tambahnya lagi.
Ansar juga mengaku mendukung Kementerian KKP dalam penguatan Pajak PNBP dalam menunjang pendapatan negara. Namaun juga harus memikirkan cost yang terlalu jauh sehingga akan mempengarui harga ikan di Kepri. Karena, jika hal tersebut dilakukan, jelas akan terjadi kenaikan harga ikan pada konsumen karena biaya yang dikeluarkan oleh pemilik kapal semakin tinggi.
Selain itu lanjut Ansar, juga akan menyebabkan penurunan kualitas ikan karena panjangnya rantai produksi, terjadinya penumpukan kapal-kapal > 30 GT dan yang jelas berpotensi inflasi serta konflik antar ABK, serta para pekerja perikanan lainnya.
“Kita harus memikirkan itu semua. Makanya kita beri pemahaman kepada pemerintah pusat akan kondisi kita disini. Semoga saja apa yang kita sampaikan menjadi pertimbanjan dan bisa disetujui,” tutur Ansar.
Dalam pembahasan itu, dari Kementerian KKP dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Trian Yunanda, S.Pi, M.Sc, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Mochamad Idnillah, S.T, Direktur Kepelabuhanan Perikanan Ir. Tri Aris Wibowo, M.Si, tampak Nadir juga Kepala Dinas Perikanan Kepri T.S Arif Fadillah.
Dirjend Perikanan Tangkap Kementerian KKP Muhammad Zainul dalam kesempatan itu, menerima usulan tersebut dan akan melakukan peninjauan lapangan serta akan segera ditindaklanjuti oleh Kementerian KKP.
Menurut Muhammad Zainul, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian KKP, telah memfokuskan kepada dua program kerja direktoratnya pada tahun 2023. Kedua program tersebut adalah Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan Kampung Nelayan Maju (KALAJU). (KP).
Laporan : Deny Jebat
Kontributor : Diskominfo Kepri
