Kunker ke Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, Ketua DPRD Buteng: Tanaman Hortikultura Menghasilkan

Terbit: oleh -78 Dilihat
Ketua DPRD Buteng, Bobi Ertanto, bersama sepuluh anggotanya saat kunker ke Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Rabu 13 Maret 2024.

BUTON TENGAH – Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Bobi Ertanto, bersama sepuluh anggotanya melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kota Kendari. Kedatangan mereka diterima oleh Sekretaris Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sultra, La Ode Syafudin,

Pada kunker yang dimulai dari tanggal 13 hingga 15 Maret 2024 tersebut, Ketua DPRD Buteng, Bobi Ertanto didampingi Tasman, Sa’al Musrimin Haadi, Muthalib, La Ode Af’alu Mahdi, Azaluddin, Samirun, Kaimuddin, Rahmaniar, Rosmaya dan Hasrun.

Selain beberapa anggotanya, pada kunker yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, Rabu 13 Maret 2024 tersebut, Ketua DPRD Bobi Ertanto juga didampingi Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretriat DPRD Buteng, Ilham Ombe.

Menurut Ketua DPRD Buteng, Bobi Ertanto, maksud dan tujuan mereka melaksanakan kunker adalah untuk berkonsultasi kepada Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra terkait pengembangan kawasan hortikultura dan pengadaan bibit tanaman hortikuktura.

“Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan atau bahan estetika,” ucap Bobi Ertanto, dikutip melalui sumber informasi Humas Sekretariat DPRD Buteng.

Bobi menjelaskan penyelenggaraan holtikultura sangat bermanfaat di suatu wilayah. Pertama, untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya hortikuktura secara optimal, bertanggungjawab dan pelestariannya. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura. Ketiga, untuk meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar.

Keempat lanjut Bobi, guna meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura. Kelima, untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha. Kelima, untuk memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha, dan konsumen hortikultura secara nasional.

“Kemudian keenam untuk meningkatkan sumber devisa negara dan yang terakhir untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat,” jelas Bobi Ertanto.

Kata Bobi, hortikultura telah diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dilaksanakan dalam wilayah tersendiri, bertumpangsari dengan tanaman lain, dan atau berintegrasi dengan wilayah usaha lainnya.

“Penetapan tata ruang wilayah dalam kaitan dengan pengembangan hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain,” katanya.

Bobi memastikan bahwa pengembangan kawasan hortikultura dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat. Usaha hortikultura sendiri meliputi perbenihan, budidaya, panen dan pasca panen, pengolahan, distribusi, perdagangan dan pemasaran, penelitian dan wisata agro.

“Institusi perbenihan milik pemerintah terkait dalam penyediaan benih hortikultura adalah Balai Benih Hortikultura (BBH), sedangkan pengawasan mutunya dilaksanakan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB). Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bidang perbenihan, peran BBH dan BPSB sangat penting dalam penyediaan benih bermutu untuk mendukung pengembangan hortikultura,” imbuhnya.

Selain itu, produsen benih swasta juga mempunyai peran yang cukup besar dalam penyediaan benih hortikultura bermutu. Pendekatan kawasan dirancang untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, efisiensi biaya dan mendorong keberlanjutan kawasan komoditi unggulan.

Melalui pengembangan kawasan diharapkan dapat terwujud pelayanan pembangunan yang lebih bersifat partisipatif dan efisien dengan fokus pada upaya pengembangan komoditi unggulan.

“Dalam pembangunan kawasan mutlak diperlukan suatu perencanaan yang disusun dengan melibatkan masyarakat setempat dan seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Bobi Ertanto. (KP).


Laporan : Irfan


 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *