NATUNA – Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki, SH, menilai Pemerintah Daerah (Pemda) Natuna masih kurang bijak dalam pengambilan keputusan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan.
Marzuki sepertinya memiliki keinginan yang begitu tinggi agar terciptanya pemerataan pembangunan disetiap kecamatan. Oleh karena itu, politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini pun berharap agar Bupati Natuna Wan Siswandi melalui kebijakannnya bisa menetapkan pagu anggaran untuk setiap kecamatan.
Kata Marzuki, selama ini pengambilan keputusan dari hasil musyawarah antar pemangku kepentingan yang membahas menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan kabupaten terkesan mubazir.
“Saya berharap ada pagu anggaran yang disiapkan untuk setiap kecamatan, supaya pembangunan itu benar-benar merata, bukan hanya sekedar ungkapan tentang pemerataan pembangunan saja, semua usulan di tampung, tapi realisasinya tidak sesuai kenyataan,” cetus Marzuki, kepada koranperbatasan.com melalui telepon Minggu, 30 Juni 2024.
Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki, SH saat menghadiri sakligus menyampaikan sambutan pada salah satu kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan tahun 2024.
Keingan tersebut kata Marzuki, sudah beberapa kali disampaikan kepada bupati dan bappeda, agar setiap kecamatan diberikan pagu anggaran secara khusus. Baik secara lembaga, maupun melalui pandangan fraksi, suara lantang penetapan angka disetiap kecamatan itu, telah pun disuarakannya.
“Sayangnya mereka selalu beralasan anggaran defisit. Sebenarnya tidak ada pengaruh kalau terjadi defisit, anggaranya kita sesuaikan saja. Misalnya kecamatan (a) kita tetapkan pagu dananya sebesar Rp5 milyar, kalau defisit kita sesuaikan menjadi Rp3 milyar, nanti pandailah mereka menyesuaikan, kira-kara apa yang harus diprioritaskan dengan anggaran sebesar itu,“ ujar Marzuki.
Sebagai pejuang aspirasi masyarakat, Marzuki berkeinginan pemerataan pembangunan yang selalu disebut-sebut pada setiap kegiatan Musrenbang benar-benar terealisasikan.
“Memang akan lebih baik jika setiap kecamatan disediakan pagu anggaran, agar pemerataan pembangunan bisa terwujud. Jadi untuk mendapatkan pembangunan itu, masayarakat di tingkat desa/kelurahan tidak lagi ngotot mau bangun apa, karena setiap kecamatan sudah ditentukan nominal pertahunnya,” terang Marzuki.
Menurut wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) III ini, indikator untuk penetapan jumlah anggaran bisa mengacu pada berapa banyak jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kesulitan suatu daerah.
“Jadi kita tidak lagi meraba-raba, artinya jika setiap kecamatan sudah disediakan pagu anggarannya, tentu mereka (pihak kecamatan-red) bisa menyesuaikan apa yang akan mereka usulkan, sesuai dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Tidak seperti saat ini, satu kecamatan ada yang mengusulkan sampai Rp16 milyar, nanti realisasinya hanya Rp2 milyar, kasian mereka,” beber Marzuki.
Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki, SH dan beberapa anggota DPRD Natuna lainnya saat menghadiri salah satu kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan tahun 2024.
Marzuki menjelaskan selama ini pembagian kue pembangunan khsusnya untuk di wilayah kecamatan masih belum maksimal, karena pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa dan masyarakatnya masih harus bekerja keras untuk memperoleh apa yang menjadi kebutuhan daerahnya.
“Selama ini desa/kelurahan mengeluh usulan mereka banyak tidak terealisasi, bahkan ada yang menyebut kami leleh membuat usulan ujung-ujung tidak ada yang dikabulkan, menurut saya idealnya lebih baik pemerintah kabupaten menetapkan saja berapa nominal untuk setiap kecamatan, nanti mereka tinggal menyesuaikan saja,” jelas Marzuki.
Oleh karena itu, lanjut Marzuki penetapan pagu anggaran untuk setiap kecamatan menjadi sangat penting, agar tidak terjadi ketimpangan dalam mempercepat pembangunan di daerah.
“Jadi anggaran untuk kecamatan ini penting, biar semuanya bisa merasakan. Kasian mereka yang tidak memiliki kedekatan dengan instansi terkait, maupun kepala daerahnya. Jika kita ingin daerah ini maju, dan menjadi lebih baik, kita harus menghidari pembangunan yang berdasarkan kepentingan dan keinginan,“ pungkas Marzuki. (KP).
