Kajian Akademik Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas Mulai Dikerjakan

Terbit: oleh -7 Dilihat
Ketua BP3KKNA H. Umar Natuna, Anggota DPRD Provinsi Kepri, Hadi Candra, Dekan Umrah, Usep, dan Karo Pemerintahan Zulhendri, didampingi Jarmin dan Mustamin Bakri membahas rencana pembuatan kajian akademik pemekaran Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas, Sabtu, 04 Maret 2023, di Tanjungpinang.

NATUNA – Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3KKNA) terus bekerja keras mewujudkan mimpi terbentuknya provinsi baru di daerah maritim kepulauan yang bersifat khusus.

Menurut Ketua BP3KKNA H. Umar Natuna, S.Ag, M.Pd.I, benang kusut terkait proposal usulan pemekaran provinsi baru di daerah yang terkenal kaya akan hasil Sumber Daya Alam (SDA) berupa ikan, minyak dan gas bumi tersebut perlahan mulai terbuka.

“Kita sudah melalui semua tahapan, oleh karena itu, pemekaran ini harus terus diperjuangkan, tidak boleh mundur,” ungkap Umar Natuna kepada koranperbatasan.com, melalui panggilan telepon, Minggu, 05 Maret 2023 pagi.

Pasalanya kendala yang selama ini dihadapi oleh BP3KKNA untuk dapat menyodorkan proposal usulan ke pemerintah pusat agar daerah yang memiliki banyak keindahan alam tersebut menjadi provinsi baru, sudah terjawab.

“Alhamdulillah kita sudah mendapat dukungan dana untuk menggandeng Universitas Maritim Raja Ali Haji membuat kajian akademik pemekeran Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas,” ujar Umar Natuna.

Kata Umar Natuna, dukungan dana yang dikelola oleh Umrah melalui Biro Pemerintahan Provinsi Kepri untuk membuat kajian akademik suatu daerah yang dulunya pernah menjadi pusat perdagangan dunia dan transit, tempat dimana singgahnya kapal-kapal dari Sriwijaya, Thailand, Cina, Persia, Arab dan sebagainya itu, diperoleh dari salah seorang wakil rakyat.

“Kita merasa bersyukur ada yang siap membantu mendukung secara materiil untuk kelancaran perjuangan ini, karena kajian akademik ini adalah yang paling urgen,” cetus Umar Natuna.

Bantuan dukungan materiil tersebut, lanjut Umar Natuna diperoleh dari Hadi Candra, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ketua Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3KKNA), H. Umar Natuna, S.Ag, M.Pd.I

“Memang kendala selama ini adalah kajian akademik, karena memerlukan biaya tidak sedikit, tentunya kita memerlukan dukungan baik secara moril maupun materiil dari semua elemen,” harapnya.

Umar Natuna menegaskan selain terkenal kaya akan sumber daya alam, kawasan Natuna dan Anambas juga memiliki nilai sejarah masa lalu yang cukup kuat. Oleh karena itu, segala persayaratan untuk dapat menjadikan Natuna dan Anambas provinsi baru, harus segera dipenuhi.

“Berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 untuk provinsi syarat administrasi yang perlu dipenuhi adalah persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD Provinsi dan Gurbenur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri,” terangnya.

Umar Natuna menjelaskan, persyaratan pengusulan Daerah Otonomi Baru (DOB) ada dua, yaitu kajian akademik, dan teknis administratif. Berkaitan dengan kajian akademik, BP3KKNA menggandeng Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Tanjungpinang.

“Kenapa kemarin kita tidak fokus ke situ?, karena bupati lama mengatakan sudah ada kajian akademik dilakukan IPDN. Cuma baru kajian tentang kewilayahan Natuna belum mencangkup Anambas,” pungkasnya.

Oleh karena itu, lanjut Umar Natuna, mau tidak mau, karena belum memiliki kajian akademik secara utuh, maka harus dibuat rencana kajian baru. Jika hasil kajian lama sudah mencangkup seluruhnya, kemungkinan perjuangan sudah tinggal menyesuaikan perkembangan terbaru.

“Waktu itu bupati lama bergerak, katanya sudah bikin proposal dan kajian akademik, cuma belum mencangkup kedua wilayah Natuna dan Anambas,” beber Umar Natuna.

Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Hadi Candra membenarkan dirinya telah memasukan pokok-pokok pikiran (pokir) anggaran aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada dirinya sebagai wakil rakyat agar dipergunakan untuk membuat kajian akademik Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas.

“Alhamdulillah tadi malam sudah membahas pelaksanaan kajian akademik yang akan dilaksanakan oleh Umrah, menggunakan anggaran pokir saya,” tulis Candra melalui pesan WhatsApp menjawab koranperbatasan.com, Minggu 05 Maret 2023 pagi.

Anggaran tersebut kata Candra, dititipnya melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau.

“Sudah kita bahas bersama Dekan Umrah, Pak Usep, dan Karo Pemerintahan Pak Zulhendri, dan Pak Umar Natuna selaku ketua badan pemekaran, serta Pak Jarmin dan Mustamin selaku panitia,” ungkap Candra.

Diakhir pesan singkatnya, Candra berharap semua pihak mendukung penuh perjuangan yang dilakukan BP3KKNA menjadikan Natuna dan Anambas provinsi baru di perbatasan NKRI.

“Anggaran untuk membuat kajian akademik sudah saya titip melalui Biro Pemerintahan. Mohon doa seluruh masyarakat Natuna dan Anambas, supaya proses pemekaran lancar. Natuna dan Anambas jadi provinsi. Amiin,” tutup Candra. (KP).


Laporan : Amran


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *