Pengolahan Limbah B3 di Rumah Sakit Anambas Belum Kantongi Izin

Terbit: oleh -14 Dilihat
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

ANAMBAS – Incinerator pengolahan limbah medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) milik rumah sakit di Kabupaten Kepulauan Anambas belum mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Kepulauan Anambas, Yessy Ariessandy, mengakui hal itu, lantaran pengurusan perizinan limbah incinerator B3 medis tersebut saat ini masih dalam proses.

Sesuai aturan  pemerintah  pusat memang menyarati pengolahan limbah B3 dengan menggunakan incinerator harus melalui terbitnya izin Kementerian LHK terlebih dahulu, kemudian mesin pembakar dapat digunakan.

“Ini salah satu agenda yang kami laksanakan, kita sedang dalam persiapan untuk perizinan, harus ada persyaratan PTSP LH dari daerah dulu, kemudian ke kementerian,” ungkap Yessy.

Yessy, mengutarakan, ada sebanyak dua pelayanan kesehatan yang bergerak melaksanakan aktifitas pengolaan limbah B3 dengan menggunakan incinerator. Adapun lokasi pengelolaan limbah B3 itu berada RSUD Palmatak, Puskemas Tarempa. Namun RSUD Jemaja sejauh ini belum memiliki alat pengelolaanya.

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Kepulauan Anambas, Yessy Ariessandy.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) medis yang belum dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku maka dapat beresiko terhadap kesehatan masyarakat sekitar maupun pencemaran lingkungan.

Adanya kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian limbah B3 seperti limbah padat maupun cair.

Seperti diketahui keberadaan rumah sakit di Anambas berlokasi dengan pemukiman padat penduduk salah satunya RSUD Tarempa, lantaran dekat dengan perkantoran, rumah makan dan perhotelan.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Sofian Wijayanto, mengatakan untuk izin aktifitas pengelolaan limbah medis di rumah sakit saat ini sedang diproses oleh pihak ketiga.

“Sesuai dengan tufoksi lingkungan hidup di daerah ini, dalam proses prosedur pengelolaan limbah B3 medis dari pihak terkait harus sesuai aturan ketentuan yang berlaku maka pihaknya akan membantu proses perizinannya,” terang  Sofian, di Tarempa, Selasa 7 Februari 2023. (KP).


Laporan : Azmi Aneka Putra


 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *