ANAMBAS (KP) – Kepala Pelaksana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Kepulauan Anambas (Anambas), Syarif Ahmad menerangkan ada anggaran yang disiapkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten untuk penanganan Covid-19.
Kata Syarif Ahmad anggaran yang disedikan oleh pemerintah untuk penanganan Covid-19 disalurkan terpisah-pisah disesuaikan dengan kebutuhan dan bidang penanganan.
“Anggarannya terpisah-pisah, jumlah yang besar itu ada dibeberapa kegiatan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD). Kalau untuk penanganan Covid-19 secara keseluruhannya saya tidak tahu pasti, wewenangnya ada di BKD, karena mereka yang mengalokasikan anggaran-anggaran itu,” kata Syarif kepada koranperbatasan.com di Masijid Agung saat melaksanakan kegiatan gotong royong membersihkan halaman Masjid Agung bersama Anggota BPBD Anambas, Selasa 11 Mei 2021.
Syarif Ahmad mengaku tidak tahu berapa jumlah keseluruhan anggaran yang berasal dari APBD dimana setiap daerah diminta refocusing untuk kegiatan Covid-19.
“Nah, kalau jumlahnya saya tidak tahu, yang tahu total anggaran itu BKD, kalau kami ini bagian lapangan teknis lapangan sebagai pelaksana. Untuk Covid-19 itu mulai dari testing, tracing, treatment. Jika testing di lihat siapa aja yang kena, terus turun sampai rangkaian-rangkaiannya itu kemana saja, itu membutuhkan biaya,” ungkapnya.
Sedangkan biaya yang digunakan untuk tracing lanjut Syarif Ahmad bagian dari tindak lanjut berupa perawatan pada pasien seperti mengadakan penegetesan menggunakan antigen dan perlengkapan peralatan untuk orang yang melakukan pengecekan pasien seperti APD.
“Belum maksimal saya rasa mungkin karena anggarannya itu lebih banyak OPD, bukan cuma di satu OPD. Kalau saya merasa masih ada kekurangan, rencananya memang akan ditingkatkan lagi. Jadi sudah ada pengawasan yang melekat dari Inspektorat, BPK sampai KPK termasuk teman-teman dari APH juga ikut tergabung dalam Tim Satgas ini,” terangnya.
Syarif Ahmad ketika ditanya mengapa jumlah kasus terus meningkat sementara anggaran untuk penanganan sudah disediakan katanya penyebab utamanya saat ini protokol kesehatan belum diterapkan secara ketat.
“Karena bukan hanya penyekatan yang datang dari luar saja, saat ini epidemi lebih besar dan menyebar sudah berkembang di dalam. Jadi kita tutup, kita hambat, kita batasi orang yang dari luar ternyata virus berkembangnya di dalam,” tuturnya.
Syarif Ahmad memastikan satu-satu cara mengatasinya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Kalau sudah 14 hari masa inkubasinya selesai dengan protokol kesehatannya yang ketat maka ia diperkirakan akan selesai masa pandemi di suatu wilayah itu dinamakan PSBB. Cuma masyarakat masih ada juga yang belum memahaminya, bahkan masih ada yang cuek,” pungkasnya.
Dalam hal ini, Syarif Ahmad berharap media massa bisa mensosialisasikan kegiatan penegakan protokol kesehatan ke masyarakat. Tidak hanya sebatas mempublikasikan informasi melalui media baik online maupun cetak, tapi melalui diri sendiri.
“Ibarat menjadi duta untuk penegakan protokol kesehatan buat lingkungan sekitar orang-orang yang di sayangi, orang-orang terdekat yang ada di rumah. Mempromosikan ini dari mulut ke mulut, dan cara itu malah efektif menurut saya,” tutupnya. (KP).
Laporan : Azmi Aneka Putra
