Ketua LSM Formis: Dewan Natuna Macan Ompong

Terbit: oleh -21 Dilihat
Ketua LSM Formis Kabupaten Natuna, Ronny Kambey saat bersilaturahmi menyampaikan keluh kesahnya terkait kondisi Natuna saat ini di Kantor Redaksi Utama koranperbatasan.com, Jum'at 13 Januari 2023.

NATUNA – Lama tak terdengar, kini suara lantang Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Forum Masyarakat Miskin (LSM Formis) Kabupaten Natuna, Ronny Kambey kembali menggelegar. Suara haus akan keadilan itu, berkicau merdu, Jum’at siang, 13 Januari 2023, di teras belakang Kantor Redaksi Utama koranperbatasan.com, Jalan Hangtuah Air Lakon, Ranai.

Suara yang keluar dari lisan sosok pengamat perkembangan pembangunan dari masa ke masa, sejak Natuna resmi dimekarkan menjadi kabupaten terdepan, di Provinsi Kepri yang berhadapan dan berbatasan secara langsung, maupun secara terbuka dengan sembilan negara di Asean itu, terkait lemahnya kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna.

“Dewan hari ini tidak seperti dewan-dewan dulu, mereka macam tak punya nyali memperjuangkan suara rakyat. Berani mereka hari ini, cuma ngomong di warung kopi, dan group WhatsApp, maupun media sosial lainnya, sampai kemanalah cuma itu,” cetus Ronny.

Kata Ronny, seharusnya 20 wakil rakyat Natuna yang telah diberi amanah oleh masyarakat untuk duduk di kursi parlemen, berani berbicara lantang menggunakan hak imunitasnya, memperjuangkan aspirasi rakyat melalui media resmi seperti pers.

“Kenapa mereka harus takut mengkritik kebijakan pemerintah yang salah. Mereka anggota dewan diberi hak imunitas, supaya bebas berbicara dan mengekspresikan pendapat mereka tentang kebutuhan daerah ini. Mereka bisa gunakan pers sebagai corong menyampaikan pendapat,” tegas Ronny.

Ronny yang mengaku merasa terpanggil, untuk kembali menyoroti kinerja baik eksekutif maupun legislatif, dikarenakan kondisi dan kedaan Natuna saat ini dalam penilaiannya sedang tidak baik-baik saja. Padahal usianya sudah tak lagi memungkinkan untuk berbicara lantang, menegur kinerja pemerintah yang dianggapnya keliru.

“Sebenarnya mereka anggota dewan yang lebih berhak bersuara lantang, bukan kita. Tapi mau bagaimana lagi, padahal ada kebijakan pemerintah yang kurang tepat, tetapi mereka malah diam, ngomong bukan pada tempatnya, dan menurut saya bukan mereka tidak tahu, tetapi mereka takut buka mulut,” cetus Ronny.

Dalam hal ini, Ronny melihat ada kelemahan dan atau kelalaian para wakil rakyat Natuna dalam upaya menegakkan fungsi-fungsi dan perannya sebagai legislatif Natuna terkait fungsi anggaran, fungsi pembuatan peraturan daerah, dan fungsi pengawasan.

“Mereka anggota dewan seharusnya berpihak kepada dan atas nama kepentingan masyarakat Natuna. Mereka harus berani bicara, pecahkan masalah-masalah yang terjadi, jangan diam dan menerima begitu saja alasan disampaikan eksekutif,” ujar Ronny.

Ronny pun menceritakan beberapa contoh kelemahan wakil rakyat Natuna terhadap fungsi anggaran dan pengawasan yang disodorkan eksekutif, kemudian diterima begitu saja, seperti molornya pembayaran TPP PNS, dan gaji honorer, serta pembayaran hasil kerja pihak ketiga.

“Jangankan mereka mau bicara bagaimana menciptakan perekonomian yang lebih baik, mobilitas dan arus keluar masuk orang dan barang yang lancar, urusan pembayaran TPP dan gaji honorer, bahkan hutang dengan pihak ketiga saja molor. Kabarnya kawan-kawan wartawan juga ikut kena imbas, sampai empat lima bulan baru ada pencairan,” beber Ronny.

Ketua LSM Formis Kabupaten Natuna, Ronny Kambey saat bersilaturahmi menyampaikan keluh kesahnya terkait kondisi Natuna saat ini di Kantor Redaksi Utama koranperbatasan.com, Jumat 13 Januari 2023.

Keluh kesah masyarakat yang dianggapnya terabaikan, seolah-olah masyarakat tidak memiliki wakil rakyat inilah yang membuat sosok Ronny dengan terpaksa angkat bicara. Ronny yang mendatangi Kantor Redaksi Utama koranperbatasan.com dan meminta bertemu langsung dengan pemimpin redaksi siang itu, sempat bicara panjang lebar membawa semangat anak muda dan segudang keluhan, meski usianya sudah tak lagi muda.

 “Saya lihat dewan saat ini sebatas serimonial saja, tak seperti dewan yang dulu, wartawan mereka cari-cari untuk menyampaikan statementnya, sekarang malah sepi, atau mungkin diwawancara wartawan mereka no comment. Mereka punya tugas dan tanggungjawab besar terhadap daerah ini, jadi jangan diam, jangan takut menegur kebijakan pemerintah yang melenceng. Jangan mereka paksa kita lagi yang bicara menegur pemerintah, kan suadah ada mereka yang mewakili kita, tapi itu tidak mereka lakukan, mereka takut buka mulut,” ungkap Ronny.

Ronny yang mengaku dulunya terbilang aktif mengisi panggung sebagai narasumber dibeberapa media massa memang sudah lama memilih pensiun. Namun kini jiwa mudanya kembali tertantang, setelah melihat diamnya para wakil rakyat Natuna. Padahal mereka para wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat itu tahu ada banyak persoalan yang terjadi di Natuna dan belum tuntas.

“Kita minta mereka tegas kontrol kerja pemerintah, sebab mereka anggota dewan ini kan para petarung, suaranya harus lantang sampai membuahkan hasil. Jangan hanya berani kalau sesuatu itu, ada kaitannya dengan kepentingan partai dan kepentingan pribadi saja. Giliran keluh kesah masyarakat mereka malah macan ompong,” pungkas Ronny.

Dalam keterangan disampikannya, Ronny juga sempat menyinggung Bupati Natuna, Wan Siswandi yang pernah berkirim poto shelfie pertemuan dirinya dengan beberapa kementerian di media sosial, dan kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Natuna, Suryanto.

“Coba tanya Suryanto berangkat Jakarta kerjanya apa? Sis (Bupati Natuna-red) poto-poto sama pak menteri, tapi hasil yang dibawa pulang ke daerah itu apa? Katanya Natuna dapat reward penggunaan anggaran terbaik, mana anggarannya, mungkin laporannya banyak belum selesai, kerjanya perbaiki-perbaiki dan perbaiki, saya tahu ini karena ada orang dalam yang cerita,” beber Ronny.

Lebih jauh Ronny menyebutkan dari sinilah hatinya tergerak dan kembali terpanggil untuk angkat bicara soal masa depan Natuna yang berkeadilan.

“Dewan harusnya tegas nyikapi yang terjadi, jangan terima saja alasan pemerintah, baik daerah, provinsi maupun pusat. Dewan harus berani ambil sikap, harus vocal, katakan kami tidak mau tahu, pokoknya uang harus ada, gaji dan lain-lainnya harus terbayarkan. Lihat anggota dewan dulu-dulu zaman Pak Daeng, Pak Hamid, dan Pak Ilyas, seperti Tarmizi, almarhum Nuzur, termasuk Candra, dan yang lainnya mereka tegas,” tutup Ronny. (KP).


Laporan : Amran


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *