Saat negara gencar memangkas anggaran atas nama efisiensi fiskal, rakyat di lapisan bawah justru berhadapan dengan kenyataan yang pahit, harga kebutuhan pokok terus melambung, sementara jaring pengaman sosial perlahan ditarik mundur. Inilah paradoks kebijakan yang kian terasa di dapur rakyat, ketika janji stabilitas berubah menjadi tekanan ekonomi harian.
KITA sedang hidup di era ironi kebijakan. Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus melonjak, negara justru memilih mengerem pengeluaran. Atas nama efisiensi anggaran, pemerintah memangkas belanja di banyak sektor, termasuk bantuan sosial. Sayangnya, pemangkasan ini berbanding lurus dengan menipisnya daya tahan ekonomi masyarakat, khususnya di kelas menengah bawah.
Harga beras, gula, LPG subsidi, bahkan tarif dasar listrik mengalami kenaikan dalam kurun satu tahun terakhir. Namun di sisi lain, berbagai bantuan seperti PKH, BLT, dan subsidi energi dikurangi atau distribusinya dipersempit. Narasi penghematan anggaran yang semestinya menyasar efektivitas birokrasi, malah berdampak langsung pada masyarakat paling rentan.
Fenomena ini menegaskan satu hal, negara secara perlahan sedang melepaskan tanggung jawabnya terhadap kelompok rentan, dan menyerahkan beban sepenuhnya kepada individu untuk “bertahan sendiri”.
