Dalam setiap lembar dokumen anggaran yang diperketat, terselip dampak psikososial yang tidak pernah tercatat, rasa takut kehilangan pekerjaan, ketidakpastian harga pangan, dan kegelisahan menghadapi biaya hidup yang terus meningkat. Kebijakan fiskal ketat mungkin rasional secara makro, tetapi implikasinya sangat konkret di tingkat mikro.
PEMERINTAH, dalam upaya menjaga kestabilan fiskal, kerap memangkas belanja negara dan menahan ekspansi anggaran publik. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi penguatan fundamental ekonomi, terutama dalam menghadapi gejolak global. Namun, di tengah pengetatan tersebut, masyarakat sipil harus menanggung konsekuensi langsungnya. Mulai dari layanan publik yang menurun, bantuan sosial yang dikurangi, hingga subsidi yang dicabut secara bertahap.
Dalam kondisi seperti ini, rakyat dipaksa untuk meningkatkan ketahanan finansial pribadi tanpa dukungan struktural yang memadai. Ketika anggaran pendidikan dan kesehatan dipangkas, masyarakat berpendapatan rendah justru harus merogoh kocek lebih dalam untuk kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi hak. Ini menandakan bahwa kebijakan fiskal tak lagi cukup inklusif bagi kelompok rentan.
Lebih dari itu, pemotongan anggaran belanja modal dan operasional pemerintah berdampak pada ketersediaan lapangan kerja di sektor publik dan swasta. Proyek infrastruktur yang tertunda atau ditiadakan turut memengaruhi pendapatan harian masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada aktivitas ekonomi berskala kecil di sekitar proyek-proyek tersebut.
