Mandeknya ekspor ikan hidup ke Hongkong dari wilayah Kepulauan Riau terus menjadi sorotan berbagai pihak. Setelah Bupati Kepulauan Anambas secara resmi menyurati Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, kini dukungan datang dari Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepri, Marzuki, SH, yang juga menjabat sebagai Sekretaris HNSI Provinsi Kepri. Ia mendesak agar Bupati Kabupaten Natuna tidak tinggal diam dan segera menempuh langkah serupa demi menyelamatkan sektor perikanan di daerah perbatasan tersebut.
TANJUNGPINANG – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Marzuki, SH, angkat bicara terkait terhentinya aktivitas ekspor ikan hidup dari wilayah perairan Kepri ke pasar Hongkong. Ia menilai langkah Bupati Kepulauan Anambas yang menyurati Menteri Kelautan dan Perikanan RI sebagai bentuk kepedulian dan keberpihakan nyata kepada para pembudidaya serta pelaku usaha perikanan.
Marzuki yang juga menjabat sebagai Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kepri itu menyampaikan bahwa persoalan ekspor ikan hidup bukan hanya dialami Kabupaten Anambas, tetapi juga turut dirasakan oleh para nelayan dan pembudidaya di Kabupaten Natuna.
“Sebagai daerah perikanan yang sama-sama berada di wilayah perbatasan dan memiliki potensi budidaya laut yang besar, saya mendorong agar Bupati Natuna segera mengambil langkah serupa seperti yang telah dilakukan Bupati Anambas. Ini soal keberlangsungan ekonomi masyarakat nelayan,” ujar Marzuki, Selasa (1/7/2025).
