Realisasi APBD Kabupaten Natuna Tahun 2025 menjadi sorotan tajam publik setelah data per 30 Juni menunjukkan serapan anggaran yang masih rendah. Di bawah kepemimpinan Bupati Cen Sui Lan, baru 33,35 persen pendapatan daerah dan 30,70 persen belanja daerah yang terealisasi dari total pagu anggaran. Kondisi ini memicu kritik atas lambatnya kinerja birokrasi dan menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik di daerah perbatasan tersebut.
NATUNA – Hingga semester pertama, Pemerintah Kabupaten Natuna di bawah kepemimpinan Bupati Cen Sui Lan menghadapi sorotan tajam publik. Berdasarkan data resmi dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang diterima per 30 Juni 2025, realisasi pendapatan dan belanja daerah masih jauh dari target, mencerminkan lambannya gerak mesin birokrasi dalam mengeksekusi program-program yang telah direncanakan.
Dari total target pendapatan daerah sebesar Rp 1,18 Triliun, baru Rp 393,57 Miliar atau 33,35 persen yang terealisasi. Angka ini menjadi indikasi bahwa strategi fiskal yang diambil belum memberikan hasil optimal, terutama dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai Rp 31,76 Miliar atau 24,65 persen. Dari komponen pajak daerah, realisasinya bahkan hanya 18,17 persen dari target, menunjukkan adanya stagnasi dalam reformasi pengelolaan penerimaan lokal.
