SEJAUH ini sumber pendapatan Natuna bergantungan dengan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas). Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat percepatan pembangunan dan ekonomi melemah. Eksekutif dan legislatif di tuntut harus bisa memanfaatkan sektor lain sebagai daya tambah. Ketika DBH Migas belum di transfer oleh pemerintah pusat ke kas daerah perputaran perekonomian dan upaya mempercepat pembangunan terlihat seperti tak berdaya.
Menggali potensi yang dimiliki untuk menambah PAD menjadi tantangan serius yang harus segera diselesaikan. Karena sumber penerimaan daerah dinilai menjadi sangat penting bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan. Kerja nyata dan keseriusan para wakil rakyat dalam menggenjot pembangunan mengejar ketertinggalan sedang dinanti-nanti masyarakat.
Rasanya tentu tidak mungkin bisa bertahan dengan satu sumber saja. Natuna harus bisa mencari sumber-sumber pendapatan lain. Pengaruh minimnya perolehan dari sumber lain bisa dikarenakan belum ada kepala daerah fokus pada pengembangan suatu bidang. Semua mau di coba-coba tau-taunya yang diharapkan tidak tercapai.
Bisa juga dikarenakan kesiapan infrastruktur pendukung minim. Sebab perolehan PAD bersentuhan dengan investor dan investasi. Hari ini Natuna terpantau belum memiliki infrastruktur layak. Mulai dari kesiapan pelabuhan, transportasi, listrik, maupun air bersih. Jangankan untuk investor, untuk masyarakat saja masih terbilang kurang. Padahal selain dari migas, Natuna punya pariwisata dan sektor perikanan layak dikembangkan.
Sudah tentu masyarakat menginginkan Natuna maju. Kemajuan yang bisa dinikmati oleh semua orang bukan hanya untuk satu dua orang. Sayangnya sampai hari ini masih banyak masyarakat mengeluh. Siapa yang akan disalahkan? hal semacam ini seharusnya manjadi beban wakil rakyat. Sebab masyarakat telah menitipkan suaranya sehingga mereka tidak ambil pusing tentang pemerintahan.
Mau tidak mau, suka tidak suka, wakil rakyat memang harus bekerjasama dengan pemerintah daerah. Karena majunya suatu daerah dan sejahteranya rakyat tergantung kepada dua kubu besar ini. Kerjasama dua kubu ini memang tak bisa lepas. Jika eksekuif dan legislatif tidak bisa bekerjasama sudah tentu akan berdampak pada sengsaranya masyarakat.
Harus diakui. Secara pribadi saya tertarik dengan kabupaten/kota lain yang sudah memiliki PAD cukup signifikan. Bayangkan dari tempat parkir saja mereka bisa mendapatkan PAD begitu besar. Masyarakat berharap pemerintah punya inovasi. Pemerintah harus berfikir lebih dalam tentang bagaimana mencari solusi mendapatkan PAD.
Sebagaimana diketahui APBD Natuna berasal dari DAU, DAK dan PAD. Perlu disadari sampai hari ini satu-satunya harapan adalah DBH Migas. Jika pembagian DBH Migas besar maka jumlah APBD Natuna akan besar. Jika terjadi pemotongan maka APBD Natuna akan lesu. Sementara PAD dari sisi lain sejak dimekarkan hasilnya hanya sekitar nol koma sekian persen. Persoalan ini harus segera dicari jalan keluarnya.
Harus diakui Natuna punya alam indah lebih indah dari daerah-daerah lain. Natuna punya lautan luas lebih luas dari daerah-daerah lain. Natuna punya budaya ramah lebih ramah dari daerah-daerah lain. Kalau pemimpinnya punya niat baik tentu tinggal mempoles sedikit saja. Fokus satu sektor walaupun lambat pasti akan selamat. Sudah saatnya Natuna fokus pada satu tujuan mulia. Lahirkan pembangunan sehat sebagai bekal buat anak cucu.
Penulis : Amran
