LKPI Pertanyakan Pindah Tangan Pengoperasian Kapal Kelompok Nelayan

oleh -195 views

BINTAN (KP) – Anggota Kelompok Nelayan Bersatu, Kabupaten Bintan, Ibrahim mengatakan berdasarkan arahan dari Yusman selaku ketua kelompoknya menyebutkan ada bantuan kapal ukuran 5GT bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD Kabupaten Bintan tahun 2019.

Ibrahim merasa sangat terbantu dan dengan senang hati merawat kapal hibah dari wakil rakyat itu. Sayangnya saat ini Ibrahim tidak lagi dizinkan mengoperasikan kapal tersebut dikarenakan sudah berpindah tangan.

“Awalnya saya yang operasikan dan merawatnya selama ini, apa lagi pada tahun 2020 itu musim hujan. Saya juga yang menjaga dan menimba airnya jika hujan. Tapi ketika saya ada urusan keluarga di Batam, ketua kelompok Pak Yusman menghubungi saya katanya kapal mau ditarik ada yang mengoperasikannya,” sebut Ibrahim kepada koranperbatasan.com, Rabu, 10 Maret 2021.

Sejalan dengan hal itu, Ketua Kelompok Nelayan Bersatu, Yusman ketika diminta keterangan membenarkan apa yang telah disampaikan anggotanya, Ibrahim. “Memang saya yang memberikan kapal tersebut kepada orang lain untuk dioperasikan, perjanjian kerjasamanya hanya 15 persen dari hasilnya, itu pun untuk perawatan kapal,” ujarnya.

Pengoperasian kapal ke tangan orang baru menurut Yusman hanya dibuat perjanjian secara lisan tanpa ada kekuatan tertulis diatas matrai. “Saya memberikan kapal tersebut tanpa ada perjanjian apa-apa, hanya perjanjian secara lisan saja pak,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Provinsi Kepri, Marlis mengaku sudah mengetahui yang terjadi. Sebagai lembaga kelautan perikanan, Marlis memastikan akan menindaklanjut permasalahan tersebut.

“Kami sudah mengetahui permasalahan ini, kami atas nama lembaga akan menindaklanjuti permasalahan ini. Ada permasalahan yang menari disini, bagaimana mungkin kapal GT yang sebesar itu bisa pindah tangan tanpa dibuat perjanjian dengan benar. Untuk itu lah kami akan menyurati dinas terkait didudukkan dulu apa permasaalahannya,” tegas Marlis.



Anggota Investigasi Lembaga Pemantau Pengguna Keuangan Negara (LP2KN) Provinsi Kepri, Martin juga membenarkan informasi tersebut. Menurutnya tidak tertutup kemungkinan kami juga akan melakukan cros cek ke lapangan.

“Bila ada indikasi penyalahgunaan anggaran dan tentunya proses hukum harus dijalankan,” pungkasnya.

Untuk memperoleh kebenaran lebih lanjut, wartawan koranperbatasan.com sudah berupaya menghubungi dan menemui Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan (DKP) Kabupatan Bintan. Sayangnya sampai berita ini diterbitkan yang bersangkutan beluma berhasil ditemui. (KP).


Laporan : Hanny


 


Memuat...