Turut Serta DPRD Anambas Dalam Sosialisasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

oleh -146 views
Pimpinan dan Anggota DPRD Anambas poto bersama usai mengikuti sosialisasi terkait sistem keuangan daerah di Batam

ANAMBAS (KP) – Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas (Anambas) mengikuti Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 202O Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, SIPD Ketatausahaan yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Anambas.

Kegiatan berlangsung di di Aston Hotel, Batam, Kamis 11 Maret 2021 dengan menghadirkan narasumber dari Kemendagri. Selain Pimpinan dan Anggota DPRD Anambas, Sekretaris Daerah Anambas, Sahtiar dan sejumlah pejabat BKD Anambas juga hadir sebagai peserta kegiatan.

Wakil Ketua II DPRD Anambas, Firdiansyah menyambut baik atas diadakannya kegiatan sosialisasi tersebut.

“Kita menyambut baik diadakannya sosialisasi ini. Tentunya akan ada banyak tambahan informasi terkait pengelolaan keungan daerah yang dari sisi DPRD harus diketahui secara detail,” sebutnya, Kamis 11 Maret 2021.

Katanya, dengan demikain adanya persamaan pemahaman antara pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Anambas dengan DPRD Anambas dalam proses pengelolaan keuangan daerah kedepannya.

“Perlu adanya persamaan pemahaman, agar kedepan dapat menjalankan fungsi masing-masing secara baik,” ujar wakil rakyat asal Partai Amanat Nasioanl (PAN) Anambas itu.



Kepala BKD Anambas, Azwandi, SE memperkuat penjelasannya terkait dilaksanakannya sosialisasi tersebut dari sisi Pemda.

“Iya BKD Anambas yang mengadakan acaranya, narasumbernya Dr. Maurist Panjaitan, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri,” terang Azwandi melalui pesan WhatsApp  Kamis malam 11 Maret 2021.

Menurut Azwandi, sosialisasi digelar dikarenakan adanya perubahan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 kini berubah ke Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, SIPD Ketatausahaan.

“Ada banyak perubahan, makanya harus dilakukan sosialisasi. Agar pengelolaan keuangan daerah di Anambas dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkapnya. (KP/AP).



Laporan : Azmi Aneka Putra