DPRD Anambas Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2020

oleh -372 views

ANAMBAS (KP) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (Anambas) menggelar rapat paripurna mendengar penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Anambas akhir tahun anggaran 2020.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Anambas, Hasnidar tersebut berlangsung di Ruang Siadang Paripurna Lantai I Kantor DPRD Anambas, Senin 05 April 2021. Sedangkan penyampaian laporan LKPJ 2020 dalam paripurna itu langsung oleh Bupati Anambas, Abdul Haris, SH.

 

Selain mendengarkan keterangan laporan pertanggujawaban bupati tehadap penggunaan anggaran tahun 2020 lalu, paripurna yang dihadiri oleh Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II beserta Anggota DPRD Anambas itu juga membahas tentang peraturan daerah terkait pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan atau investor.

Tidak hanya itu, paripurna yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) bersama beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut juga membahas tentang pandangan umum akhir fraksi-fraksi terhadap perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah dan perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang desa.



 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Yusli YS, meminta agar pemerintah selalu memperhatikan asas didalam rancangan peraturan daerah dalam pemberian insentif. Mereka akan selalu mengawasi pemerintah dalam penerapan rancangan peraturan tersebut.

Dengan adanya investasi, Fraksi PDI Perjuangan Plus berharap bisa menyerap tenaga kerja sebagai sumber daya lokal. Pemerintah diminta untuk dapat memanfaatkan potensi melalui bidang usaha perdagangan, pengolahan, jasa, pertenakan, perikanan tangkap, perikanan budidaya serta pertanian dan perkebunan.

Kata Yusli upaya tersebut dalam rangka meningkatkan penanaman modal bagi daerah untuk ekonomi dan menciptakan lapangan kerja serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah. Pemberian insentif oleh pemerintah daerah merupakan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah pada investor untuk meningkatkan investasi di daerah.

Menurut Yusli dukungan tersebut merupakan penggunaan instrumen anggaran dan pendapatan belanja daerah berasal dari pendapatan belanja dan pembiayaan untuk peningkatan prestasi daerah. Pemberian kemudahan dari pemerintah daerah pada masyarakat atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi di daerah.

“Secara umum, kami dari Fraksi PDI Perjuangan Plus mengapresiasi rancangan Perda memberi kemudahan pada masyarakat atau investor yang telah disampaikan oleh kepala daerah,” tutupnya. (KP).



Laporan : Azmi Aneka Putra