DPRD Warning Kinerja Pemda Anambas Melalui Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2020

oleh -394 views

ANAMBAS (KP) – Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (Anambas) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2020.

Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Sekretariat DPRD Anambas, Tarempa, pada Jum’at 23 April 2021 tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Anambas, Wan Zuhendra dan Ketua DPRD Anambas, Hasnidar bersama Wakil Ketua serta para anggotanya.

Rapat paripurna terbuka untuk umum yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Anambas, Hasnidar itu dihadiri juga oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Anambas, Kepala OPD dilingkungan Pemkab Kepulauan Anambas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Ormas, LSM, dan sejumlah pencari informasi.

“Sidang Dewan yang terhormat, berdasarkan tata tertib persidangan, Anggota yang hadir pada saat ini sebanyak 13 orang dari 20 Anggota DPRD Kepulauan Anambas. Sesuai ketentuan, rapat dapat dilakukan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Tentang LKPJ Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 secara resmi saya buka dan dintakan terbuka untuk umum,” sebut Hasnidar memulai agenda sidang ketika itu.

Hasindar menyampaikan agenda dewan tersebut mengacu pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” terangnya.



Dalam rapat paripurna itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Anambas Yusli, YS, S.IP menyebutkan terdapat sejumlah rekomendasi dari DPRD Anambas terhadap LKPj Bupati Anambas tahun 2020, berisikan saran untuk dilakukan perbaikan bidang ekonomi misalnya, DPRD Anambas merekomendasikan kepada Pemda Anambas untuk meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pengembangan potensi pariwista dan perikanan.

“Program memajukan perekonomian masyarakat di Kepulauan Anambas belum dilakukan secara maksimal, pengembangan UMKM  melalui potensi pariwisata dan perikanan perlu lebih ditingkatkan lagi kedepannya,” tutur Yusli.

Selain itu, Yusli memastikan DPRD Anambas juga menyoroti soal data angka kemiskinan yang tidak jelas dalam dokumen LKPJ tersebut.

“Pemkab Anambas harus lebih jelas memberikan terkait data angka kemiskinan sebagaiman yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Harus lebih fokus pada angka kemiskinan dengan membuka lapangan kerja baru,” pungkasnya.

DPRD juga meminta agar pemerintah daerah fokus pada program-program atau kegiatan-kegiatan yang dapat menurunkan angka kemiskinan dengan membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru. Pemerintah daerah juga diminta untuk lebih optimal mempertahankan dan meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) terutama pada harapan hidup saat lahir dan harapan lama sekolah.

Secara umum rekomendasi Pansus DPRD yang ditetapkan pada tanggal 23 April 2021 oleh DPRD Anambas dengan posisi jabatan Ketua Yusli, YS. S.IP, Wakil Ketua Ayub, Anggota, Syamsil Umri, Firdian Syah, Ellisya, Jasril Jamal, Siti Bayu Khusnul Hatimah, Rocky H. Sinaga, Hj. Tetti Hadiyati, SH, dan Mariady tersebut menerangkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2020 melampaui target ditetapkan, maka dalam Perubahan APBD tahun 2021 targetnya dapat ditambah atau dinaikan sebesar 10 persen dari tahun 2020.

Sedangkan untuk LKPJ yang akan datang DPRD meminta pemerintah daerah menyajikan target dan realisasi untuk masing-masing objek pajak daerah dan objek retribusi daerah secara terperinci dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemungutan terhadap wajib pajak dan retribusi.

Sedangkan realisasi lain-lain PAD yang sah tahun 2020 tidak dapat melampaui target yang ditetapkan, maka pada Perubahan APBD tahun anggaran 2021 DPRD merekomendasikan agar target lain-lain PAD yang sah perlu mendapat perhatian bersama terutama oleh OPD -OPD teknis terkait.

Berkenaan dengan dua jenis obyek lain-lain pendapatan daerah yang sah yang tidak mencapai target maka DPRD merekomendasikan kepada Bupati untuk merealisasikan sesuai target yang ditetapkan berdasarkan atau berpedoman pada Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) yang sudah disepakati dan Keputusan/Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau tahun 2021.

Sejalan dengan itu, DPRD juga merekomendasikan agar belanja hibah dan bantuan sosial dilakukan lebih selektif, efektif, efesien dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

“Pendidikan sebagaimana kita ketahui bersama merupakan asset penting bagi kemajuan suatu daerah, institusi utama penanggungjawab penyelenggara urusan pendidikan di Anambas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, harus diakui masih banyak permasalahan pendidikan yang harus diselesaikan bersama,” ungkap Yusli.

Sebagai contoh lanjut Yusli, permasalahan kekurangan guru dan keluhan belum meratanya penempatan guru diberbagai sekolah selalu mengemuka dan belum terlihat adanya langkah dan kebijakan konkrit yang komperehensip dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

“DPRD merekomendasikan agar penataan dan pemetaan tenaga pendidik dan non kependidikan serta sarana dan prasarana penunjang pendidikan harus dilakukan secara merata dan proporsional diseluruh pelosok Kabupaten Kepulauan Anambas,” tegasnya.

Berangkat dari hal tersebut DPRD kata Yusli, merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar mengoptimalkan anggaran pendidikan yang tidak hanya berpatokan pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Mandatory spending).

Lebih dari itu, DPRD juga merekomedasikan kepada pemerintah daerah agar di Dinas Kesehatan melakukan pemeliharaan dan perawatan alat-alat kesehatan secara berkala guna mengantisipasi terjadinya alat kesehatan yang tidak siap untuk dioperasikan. Dengan telah terakreditasinya Rumah Sakit Daerah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C, maka DPRD merekomendasikan kepada Bupati agar focus dan konsisten memenuhi standar yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan tentang Rumah Sakit Tipe C.

Tidak hanya itu, DPRD juga merekomendasikan bahkan memberikan Warning kepada pemerintah daerah khususnya dinas terkait terhadap kegiatan tahun jamak yaitu pembangunan SP 2 agar pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan Jembatan SP 2 untuk diselesai tepat waktu sesuai dengan MOU yang telah disepakati, sehingga tidak menambah perbendaharaan proyek-proyek mangkrak di Anambas.

DPRD juga sempat merekomendasikan agar pemerintah daerah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mengingat masih banyaknya masyarakat yang mengeluh untuk mendapatkan pelayanan air bersih terutama pada musim kemarau sementara anggaran yang sudah direalisasikan lebih dari Rp100 milyar. (KP).



Laporan : Azmi Aneka Putra