Jawab Keluhan Nelayan, Komisi II DPRD Natuna Hadirkan UPT Dinas Perikanan Kepri

oleh -144 views
Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki, SH dan Sekretaris Komisi II, Hendri FN memimpin jalannya pertemuan bersama utusan nelayan

NATUNA – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Natuna, Marzuki, SH bersama Sekretaris Komisi II, Hendri FN beserta anggota menerima aspirasi perwakilan nelayan dari beberapa kecamatan yang mengeluh kehilangan rumpon ikan.

Pertemuan antara wakil rakyat dari komisi yang membidangi sektor tersebut dengan para nelayan ini berlangsung pada Selasa, 11 Januari 2022 pagi di Ruang Rapat Komisi II Kantor DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Batu Hitam, Ranai, Kecamatan Bunguran Timur.

Dalam pertemuan itu, perwakilan nelayan melaporkan telah kehilangan sebanyak 4 buah rumpon ikan di Kecamatan Midai, 11 di Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, dan 6 buah di Kecamatan Pulau Tiga Barat.

“Paling banyak terjadi di Serasan, namun untuk kepastian datanya masih kami himpun,” kata Bahrulazi kepada Komisi II DPRD Natuna.

Komisi II DPRD Natuna dan utusan nelayan mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh UPT Dinas Perikanan Provinsi Kepri di Natuna.

Menanggapi laporan nelayan, Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki miminta Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal nelayan bertonasi 30 GT keatas, agar tidak masuk ke area tangkapan di bawah 12 mil.

“Agar tidak ada curiga mencurigai hilangnya rumpon milik nelayan disebabkan oleh kapal nelayan bertonose 30 GT, karena izin tangkapnya di atas 12 mil,” ujar Marzuki.

Marzuki juga meminta kepada nelayan untuk menyampaikan secara tertulis koordinat rumpon mereka yang hilang. Tujuannya agar dalam penyampaian ke Kementerian Kelautan dan Perikanan nantinya memiliki dasar dan kekuatan.



“Waktu pemasangan tentu ada koordinatnya karena diperlukan untuk pergi menangkap ikan di rumpon yang terpasang,” ungkap Marzuki.

Tak hanya itu, Marzuki juga menanggapi keluhan nelayan yang tertuang dalam Kepmen KP Nomor 18 tahun 2021. Dimana rumpon ikan hanya diperbolehkan dipasang berjarak maksimal 12 mil dari bibir pantai, sementara area tangkapan nelayan berada diatas 12 mil.

“Kita perlu duduk bersama, jika perlu bikin Mubes nelayan, hasil Mubes nantinya kita sampaikan ke pemerintah pusat,” tegasnya.

Pada kesempatan itu Kepala UPT Dinas Perikanan Provinsi Kepri di Natuna Iskandar menyebutkan pemasangan  rumpon yang diperbolehkan berdasarkan Permen KP Nomor 18 tahun 2021 Bab IV alat bantu penangkapan ikan pasal 11 dan 12 rumpon ada dua jenis diantaranya rumpon hanyut dan rumpon menetap.

Rumpon hanyut katanya yang ditempatkan tidak menetap, tidak dilengkapi dengan jangkar, dan hanyut mengikuti arah arus. Sedangkan rumpon menetap ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan atau pemberat.

Rumpon menetap lanjutnya terdiri dari rumpon menetap permukaan merupakan rumpon yang ditempatkan di kolom permukaan perairan, dan rumpon menetap dasar merupakan rumpon yang ditempatkan di dasar perairan.

“Rumpon hanyut ditempatkan di laut lepas, rumpon menetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b ditempatkan di WPPNRI di perairan laut atau di laut lepas,” terangnya.

Sejalan dengan itu, Plt Kadis Perikanan Natuna, Hadi Suryanto menjelaskan solusi yang bisa diambil oleh  nelayan agar bisa menempatkan rumponnya diatas 12 mil, yaitu dengan mempergunakan rumpon menetap yang ditempatkan di kolom permukaan perairan.

“Caranya, pemberat diletakkan di dasar laut, kemudian talinya sampai pada posisi kolom perairan, diantra permukaan dan dasar laut, disitu dipasang rumponnya,” tutur Hadi.

Suasana saat berlangsunya pertemuan dengar aspirasi nelayan terkait hilangnya rumpon ikan di beberapa kecamatan.

Pada posisi kolom perairan lanjut Hadi, terdapat ikan pelagis, namun penempatan rumpon harus diberikan tanda, pemasangannya setelah mendapat izin dari Kementerain KKP.

“Perlu didaftar dan mendapat persetujuan koordinat pemasangannya agar dalam penempatan rumpon tidak pada alur lalu lalang kapal,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan PSDKP Batam yang ikut dalam dengar pendapat penyampaian aspirasi nelayan saat itu, menyebut pada akhir-akhir ini memang pihaknya tidak melakukan pengawasan dikerakan satu-satunya speed boat partroli milik PSDKP masih dalam perbaikan.

Menurutnya terdapat sekitar 150 kapal nelayan yang dicabut izin operasionalnya, termasuk 20 kapal yang beroperasi di Natuna. Pencabutan izin operasional ini dikarenakan ada pelanggaran termasuk mematikan SEKAT (Sistim Pelacakan Kapal Secara Otomatis Dalam Pelayaran Kapal).

Sistem ini menurut mereka akan memantau pergerakan kapal apakah kapal-kapal tersebut beroperasi di zona izin mereka atau masuk di bawah 12 mil.

“Apakah ada kapal yang sengaja mematikan sistemnya agar bisa masuk dibawah 12 mil, secara otomatis izinnya dicabut karena telah mematikan sistim, ini yang perlu ditelusri,” ungkap Kodrat.

Dalam penyampaian aspirasi terkait hilangnya rumpon ikan bersama Komisi II DPRD Natuna ini utusan nelayan mengaku keberatan jika Permen KP Nomor 18 tahun 2021 hanya memperboleh pemasangan rumpon di erea 2-4 mil saja, karena ikan di perairan tersebut hanya kecil saja. (KP).


Laporan : Hairil