Dishub Dipanggil Gubernur Menghadap Kementerian Perhubungan Bahas Pelabuhan Internasional di Natuna

oleh -943 views
Khaidir, SE, Kepala Dinas Perhubungan Natuna

NATUNA (KP) – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Natuna, Khaidir, menyampaikan bahwa dinas yang dipimpinnya beberapa waktu lalu telah di panggil menghadap Gubernur Provinsi Kepulaun Riau, Ansar Ahmad.

Dishub Natuna kata Khaidir hadir dihadapan orang nomor satu di Provinsi Kepri tersebut dalam rangka dengar pendapat tentang rencana pembangunan pelabuhan bertarap internasional di Kabupaten Natuna.

“Baru-baru ini kita di panggil gubernur untuk mendengarkan ataupun memberikan masukan kepada mereka bahwasanya kita akan dibangun pelabuhan. Kita mengusulkan titiknya di Desa Teluk Buton,” kata Khaidir kepada koranperbatasan.com di ruang dinasnya, Selasa 20 April 2021.

Untuk sementara waktu pelabuhan yang nantinya akan dijadikan pelabuhan bertarap internasional tersebut diberi nama Pelabuhan Samudra.

“Jadi kita juga diajak oleh Pak Gubernur bersama Bappeda dan Dinas PU mengikuti pertemuan di Jakarta menjumpai Kementrian Perhubungan khususnya Perhubungan Laut. Kita juga berharap kepada kawan-kawan media dapat menyampaikan perkembangan kedepannya seperti apa,” ungkapnya.

Selain tidak menyebutkan berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan Khaidir juga belum dapat memastikan kapan pembangunan pelabuhan tersebut akan direalisasikan karena saat ini masih tahapan penetapan titik lokasi.

“Yang jelas untuk tahap sekarang ini kita mempersiapkan titik lokasinya saja dan untuk tahap pembangunannya kita belum tau kapan akan dilaksanakan,” ujarnya.



Menurut Khaidir untuk kesiapan keselamatan pelayaran jika mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dishub hanya menyiapkan sarana dan prasarana di darat maupun di laut seperti rambu-rambu. Karena surat izin berlayar dan sebagainya menjadi kewenangan Syahbandar.

“Terkait rambu-rambu untuk di daerah kepulauan ini memang perlu. Kita lihat memang rambu-rambu yang ada saat ini masih belum mencukupi, di APBD 2022 nanti akan kita coba usulkan untuk pemasangan rambu-rambu khususnya di pulau-pulau yang ada di Natuna disesuaikan dengan jumlah anggaran yang ada,” pungkasnya.

Sedangkan kewenangan untuk mengatur wilayah perairan laut telah diambil alih oleh pemerintah provinsi.

“Sekarang kita tidak ada lagi, kewenangan itu sudah jadi milik provinsi. Kita di dinas kabupaten kewenangannya hanya penyiapan sarana dan prasarananya saja. Itu juga dilihat dari skala pelabuhannya, jika pelabuhan kecil dari anggaran APBD, kalau pelabuhan-pelabuhan besar yang jumlahnya milyaran itu dari kementrian terkait atau dari pusat atau dari dana APBN,” terangnya.

Namun demikian, untuk kebaikan bersama seperti tentang keselamatan penumpang kapal, Khaidir berharap pihak pelayaran wajib menyiapkan segala sesuatu yang telah menjadi aturan keselamatan dalam hukum pelayaran.

“Mengantisipasi keselamatan kapal-kapal penumpang, dan kapal barang maupun kapal pembawa logistik itu sebenarnya mereka sudah menyiapkan alat keselamatannya, karena saat mereka memperpanjang surat-surat izin otomatis diminta untuk melengkapi segalanya yang menjadi persyaratan perpanjangan izin pelayaran itu sendiri atau perpanjangan dokumen-dokumen pelayaran mereka,” jelasnya. (KP).


Laporan : Boy Iqbal